Layanan Administrasi Kependudukan yang tidak membutuhkan pengantar RT/RW
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Category: Dasar Hukum
- Published: 02 July 2019
- Created: 02 July 2019
- Hits: 108
User Rating: 0 / 5
Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia
Nomor 471/5319/SJ
Tanggal 25 Juni 2019
DAFTAR LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2019
- Daftar layanan administrasi kependudukan yang membutuhkan pengantar RT/RW, Desa/Kelurahan:
- Pencatatan Biodata Penduduk, bagi:
- WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
- Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- Pencatatan Biodata Penduduk, bagi:
- Daftar layanan administrasi kependudukan yang tidak membutuhkan pengantar RT/RW, Desa/Kelurahan:
- Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- Penerbitan Karta Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
- Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (Surat Keterangan Pindah);
- Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- Pencatatan Kelahiran;
- Pencatatan Lahir Mati;
- Pencatatan Perkawinan;
- Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
- Pencatatan Perceraian;
- Pencatatan Pembatalan Perceraian;
- Pencatatan Kematian;
- Pencatatan Pengangkatan Anak;
- Pencatatan Pengakuan Anak;
- Pencatatan Pengesahan Anak;
- Pencatatan Perubahan Nama;
- Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
- Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
- Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil;
- Pencatatan Pembatalan Akta; dan
- Penerbitan kembali dokumen kependudukan karena hilang, rusak atau perubahan data.
Perekaman KTP-el Sisa Empat Persen
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Category: Berita
- Published: 05 April 2019
- Created: 05 April 2019
- Hits: 148
User Rating: 0 / 5
Kemendagri Tegaskan DPT adalah Kewenangan KPU
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Category: Berita
- Published: 04 April 2019
- Created: 04 April 2019
- Hits: 105
User Rating: 0 / 5
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali menjelaskan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan kewenangan KPU, bukan pada kewenangan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Hal ini dijelaskan menyusul pernyataan Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo yang menyayangkan pihak KPU RI dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang belum menyelesaikan DPT dan menuding Mendagri tidak netral atas persoalan tersebut.
Di awal pernyataannya, Mendagri menegaskan posisi Pemerintah dalam hal ini secara khusus Kemendagri dalam tataran menyusun regulasi Pemilu bersama-sama dengan DPR RI menyusun dan membahas UU Tentang Pemilu yang telah Disahkan pada tanggal 21 Juli 2017 menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Respon Putusan MK Dukcapil Tingkatkan Jemput Bola dan Buka Pelayanan di Hari Libur
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Category: Berita
- Published: 29 March 2019
- Created: 29 March 2019
- Hits: 94
User Rating: 0 / 5
Jakarta -Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan bahwa KTP-elektronik dan Surat Keterangan (Suket) Pengganti KTP-el merupakan syarat wajib bagi pemilih di Pemilu Serentak 2019. Putusan ini diketok hari ini, Kamis (28/3/2019), setelah sebelumnya diajukan permohonan uji materi pada Pasal 348 ayat (9) UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terutama yang terkait dengan penggunaan KTP-el sebagai syarat untuk mencoblos.
Putusan MK tersebut dirasakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) sangat adil dan progresif. Sebab, keputusan itu mendorong terwujudnya ketunggalan data penduduk sehingga sesuai dengan semangat untuk mewujudkan Single Identity Number (SIN) dan semangat tertib administrasi kependudukan. Dengan putusan ini diharapkan, masyarakat yang belum merekam mau segera pro aktif datang ke Dinas Dukcapil setempat. Saat ini sudah 98% wajib KTP- el sudah merekam, hanya tersisa 2 persen yang belum merekam. Nah, jumlah yang 2 persen ini yang wajib melakukan perekaman agar bisa mencoblos. Bila masyarakat ini merekam, pasti suket diterbitkan, dalam hal KTP-el nya sudah status print ready record, maka KTP-elnya langsung dicetakkan.
Read more: Respon Putusan MK Dukcapil Tingkatkan Jemput Bola dan Buka Pelayanan di Hari Libur
MANTAP INI..!! Akta dan KK Bisa Urus Online
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Category: Berita
- Published: 22 March 2019
- Created: 22 March 2019
- Hits: 164
User Rating: 0 / 5
PROKAL.CO, BONTANG - Inovasi harus terus dilakukan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil pun akan melakukan terobosan baru dengan target bisa berjalan 2019 ini.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, Yuliatinur mengatakan hasil rakornas beberapa waktu lalu, seluruh Disdukcapil di Indonesia diminta mempersiapkan membuat akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) dengan tanda tangan elektronik. "Jadi tanda tangan kepala dinas bisa dilakukan di mana saja," kata Yuli.
Terbaru
Banyak dibaca
Link Internal
Link Eksternal
Statistics
- Articles View Hits
- 586027