Berita

14128489212084379801

Saya memang belum pernah tinggal di Amerika, Australia maupun negara-negara maju yang telah menerapkan Kartu Identitas Tunggal untuk segalah urusan. Bukan saja di Amerika, ternyata  negara tetangga kita Malaysia juga sudah menerapkan sistem ini sejak lama. makanya untuk data urusan kependudukkan dan jaminan sosial mereka lebih rapi ketimbang kita disini.

KTP Amerika sumber gambar

Read more: Fungsi eKTP Seharusnya Bisa Lebih Canggih

 

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berusaha untuk menerapkan teknologi untuk urusan kependudukan dengan menerbitkan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Otentikasi yang lebih ketat diterapkan di sistem KTP yang mengadopsi teknologi tersebut.

Penggunaan pemindai sidik jari maupun pemindai mata sebagai otentikasi untuk mengenal penduduk yang terdaftar diklaim sangat efektif. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman, mengaku bahwa otentikasi tersebut berhasil 'mengurangi' jumlah angka penduduk yang tercatat di data center miliknya.

Read more: DENGAN KTP ELEKTRONIK, DATA PENDUDUK LEBIH VALID

 

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia sejak beberapa waktu lalu berencana untuk membuat data penduduk secara online lewat kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Rencananya penggunaan KTP-el akan dioptimalkan pada tahun 2015 mendatang.

Sebagai langkah awal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku penanggung jawab urusan kependudukan berencana akan membuat nomor penduduk yang tertera pada KTP non elektronik tak berlaku lagi mulai Januari 2015.

"Nantinya penduduk harus pakai nomor identitas unik yang sudah kita berikan. Jadi nomor di KTP lama (KTP non elektronik) akan kita buat tidak berlaku per 1 Januari 2015," kata Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri.

Read more: JANUARI 2015, KTP NON ELEKTRONIK TAK BERLAKU LAGI

Selasa, 16 September 2014 , 12:56:00

JAKARTA - Masalah baru muncul lagi terhadap pelamar CPNS online. Bila beberapa pekan ini pelamar mengeluhkan tidak bisa mendaftar karena NIK sudah dipakai orang lain, sekarang datanya justru tidak bisa digunakan.

Seperti yang dialami Wike Rizfa Grinnanda dan Intan. Kedua pelamar dari Jambi dan Jogja ini tidak bisa mendaftar di portal panselnas.menpan.go.id karena data di KTP-nya tidak sesuai.

"Kami NIK-nya bisa digunakan. Tapi begitu dimasukin datanya sesuai KTP tetap tidak bisa daftar. Di situ ditulis datanya tidak sesuai KTP. Kan aneh, karena yang kami isi memang data sesuai KTP," kata kedua gadis ini di Posko Layanan Informasi Seleksi CPNS, Selasa (16/9).

Wike menambahkan, NIK-nya sudah dicek oleh data Panselnas. Hasilnya mengejutkan karena namanya berubah menjadi Nirmala.

"Kok jauh banget nama Wike sama Nirmala. NIK ini sudah saya pakai untuk memilih beberapa kali. Bahkan saya sudah mericek ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, NIK ini atas nama saya bukan Nirmala," ketusnya.

Baik Wike maupun Intan merasa ada ketidaksingkronan antara data Adminduk dengan Disdukcapil daerah.

"Ini panselnas kalau tidak siap begini bagusnya dimanualkan saja. Seperti ini kami yang dirugikan tidak bisa mendaftar karena datanya sudah dipakai orang lain," ujar keduanya dengan nada emosi. (esy/jpnn)

Ditulis pada 11 September 2014 21:43 WIB

 JAKARTA - Masyarakat tetap bisa mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara online meskipun tidak memiliki e-KTP. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran selama memiliki KTP yang masih berlaku.

 "Yang terpenting mereka memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan)," ujar Anggota Tim Informasi Teknologi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Zainul Anwar Effendi, Kamis (11/9/2014).

 Zainul mengakui telah ada pelamar CPNS yang berhasil mendaftar dengan menggunakan KTP.

 "Yang jadi masalah itu kan kalau pelamar tidak cermat dan tidak hati-hati. Salah input data ya susah," katanya.

 Sebelumnya, Kemendagri telah memberikan kemudahan untuk pelamar CPNS yang belum memiliki e-KTP dan ingin mendapatkan NIK.

 "Bagi yang mengalami kendala silakan bisa secepatnya untuk melakukan konsultasi termasuk terkait dengan KTP," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Herman Suryatman di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta.

 Herman menyampaikan, kebijakan tersebut ditandai dengan adanya surat edaran dari Direktorat Kependudukan Catatan Sipil Kemendagri untuk memfasilitasi pelamar CPNS yang belum memiliki e-KTP.

 "Diharapkan agar memberikan pelayanan secara cepat dan sebaik-baiknya bagi para calon peserta calon seleksi CPNS," katanya.

 

Sumber : sindonews.com