TAHUN INI,E-KTP CETAK SENDIRI
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Created: 15 January 2015
- Hits: 48
BONTANG POST, 14 JANUARI 2015
MENDAGRI: TIDAK ADA E-KTP GANDA PADA 2015
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Created: 12 January 2015
- Hits: 41
VIVAnews, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa pada tahun 2015, seluruh data Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak ada yang ganda.
"Tahun 2015 harus selesai, tidak ada data yang ganda lagi. Akhir November kemarin, kita sudah kumpulkan pemerintah tingkat satu dan dua (pemerintah daerah), supaya clean and clear(selesai), dan jangan ada e-KTP ganda," ujar Menteri di Jakarta, Selasa, 6 Januari 2015.
Diai menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri akan merevisi server-server yang hampir penuh supaya datanya tidak kosong. “Data tersebut bisa digunakan imigrasi, perbankan, Kartu Indonesia Sejahtera, dan Kartu Indonesia Sehat," ujarnya.
Ia memastikan, pada Januari 2015 bisa dipastikan datanya sudah bersih dan bisa diperbaharui. Bahkan, ada daerah yang sudah mencetak sendiri kartunya. "Sebanyak 189 ribu dari sisi blangkonya sudah siap untuk dicetak," katanya.
Ia menambahkan, pada bulan ini masing-masing daerah harus melayani pembuatan KTP yang baru, perpanjangan masa berlaku KTP, maupun pembuatan KTP yang hilang.
"Dalam satu hari saja, sebanyak 15 ribu orang yang membuat KTP," ujarnya.
KEMENAG: LAYANAN NIKAH PERLU DISEDERHANAKAN
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Created: 12 January 2015
- Hits: 49
Jakarta (ANTARA News) - Rencana Kementerian Agama menjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri dimaksudkan agar pelayanan persyaratan nikah makin sederhana dan terbebas dari unsur gratifikasi.
Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Bimas Islam telah melakukan terobosan untuk memperbaiki layanan pencatatan nikah, namun agar pelayanan dapat dilakukan lebih transparan maka perlu dilakukan MoU," kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Muhtar Ali, Jakarta, Kamis.
Sebelumnya Bimas Islam menginisiasi terbitnya PP No 48 Tahun 2014 yang mengatur biaya layanan pencatatan nikah dan rujuk. MoU ini menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Termasuk di dalamnya mencegah gratifikasi, katanya.
KTP Harus Sesuai Domisili
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Created: 06 January 2015
- Hits: 66
Kata dia, hal tersebut merupakan kesalahan yang harus diperbaiki warganya. Sebab dia menyadari, betapa dampak dari ketidaktertiban tersebut. Selain menyebabkan tidak validnya data penduduk pemerintah, juga akan menyusahkan warga bersangkutan.
“Memiliki identitas sesuai domisili itu mutlak. Apalagi warga saya (Bontang Selatan, Red). Karena selain untuk ketepatan data, juga untuk kebaikan warga tersebut,” ungkap Basir.
Demikian halnya dengan pemilik usaha di Bontang Selatan. Kata dia, mesti paham dan bisa menekankan kepada para tenaga kerjanya. Agar tertib administrasi sesuai ketetapan.
Demi memenuhi Undang-Undang (UU) tentang kependudukan menyatakan, setiap warga negara telah masuk cukup umur, wajib memiliki KTP sebagai pengenal diri.
“Kalau KTP tidak sesuai domisili, ketua RT juga tidak bisa mendata. Karena masih tercatat sebagai warga luar Bontang. Makanya kami tekankan, siapa pun ingin ke Bontang dan tinggal menetap, agar mengurus surat pengantar lebih dahulu,” tegas Basir.
Dicontohkan Basir, warganya yang bermukim di areal Prakla, Kelurahan Berbas Pantai. Di wilayah itu diketahui berdiri sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM). Jelas menurutnya berpotensi menarik pendatang, salah satunya sebagai tenaga kerja.
Tak ayal, lokasi itu kerap menjadi sasaran razia yustisi aparat penegak Perda Bontang. Bahkan beberapa waktu lalu, ketika dirinya turut serta melakukan razia, ditemukan sejumlah pelanggaran. Beberapa warga menetap di wilayahnya, namun tak memiliki KTP. Baik daerah asal, terlebih KTP Bontang.
“Kalau sudah seperti itu, tidak ada jalan lain selain dipulangkan ke tempat asal. Kalau mau balik lagi ke Bontang. Silakan lengkapi datanya, kami persilakan,” pungkasnya. (in/tom/k15)
Pemkot Kerja Sama Pengadilan Agama
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Parent Category: Berita
- Created: 24 December 2014
- Hits: 62
Tertibkan Administrasi Kependudukan
Rabu, 24 Desember 2014 |
BONTANG - Pemkot Bontang terus berupaya menertibkan administrasi kependudukan. Khusus kepada masyarakat yang belum mendapatkan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bontang atau yang nikah siri diupayakan memorandum of understanding (MoU) antara pemkot dengan Pengadilan Agama Bontang dan Kementerian Agama Bontang.
Penandatanganan MoU dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Senin (22/12) malam oleh Wali Kota Bontang Adi Darma dan pejabat terkait. Hadir Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaltim HM Yani Awie, Ketua Pengadilan Agama Bontang Arifin, Kepala Kementerian Agama Bontang Abd Hamid, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang HM Edison.
Wali Kota Adi Darma mengatakan, pemkot melalui Disdukcapil akan bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama untuk mengisbatnikahkan sebanyak 50 pasangan suami istri (pasutri) di Kota Taman yang telah melakukan pernikahan secara siri.
“Setelah isbat nikah nanti, 50 Pasutri selanjutnya menerima akte atau buku nikah. Buku nikah ini merupakan dokumen yang sangat penting utamanya dalam melakukan pengurusan administrasi data kependudukan. Untuk itu, kami berharap terobosan ini akan bermanfaat untuk masyarakat Kota Bontang,” ungkapnya.
Wali Kota Adi Darma menjelaskan, program ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga seluruh pasutri di Kota Bontang yang telah menikah siri bisa diisbatkan dan dapat tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. “Saya berharap, masyarakat yang ingin menikah tidak lagi dengan cara siri. Tetapi nikah secara legal menurut agama dan negara yang dibuktikan dengan kepemilikan buku atau akta nikah,” harapnya
Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Yani Awie memberikan apresiasi kepada Pemkot Bontang atas terobosan yang dilaksanakannya ini. Menurutnya, langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menertibkan administrasi kependudukan.
“Ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kota Bontang dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakatnya yang harus ditiru daerah lain,” ujarnya. (hms7/kri/k16)
