PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013

Details

Category: Berita

Hits: 1

 

 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggall 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan  ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

 

 

Perubahan Substansi Yang Mendasar Dalam Perubahan UU NO. 23 TAHUN 2006

 

 1.  Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)

 

a.  Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013).

 

b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

 

 

2.   Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

 

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

 

 

3.   Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

 

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (pasal 8ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).

 

 

4.  Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun

 

    Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

 

 

5.   Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

 

Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

 

 

6.   Pengakuan dan Pengesahan Anak

 

Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

 

7.  Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

 

     Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013)

 

 

8.             8.   Pencatatan Kematian

 

         Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

 

 

9.   Stelsel Aktif       

 

    Semula stelsel aktif diwajibkan kpd penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas.

 

 

10.  Petugas Registrasi

 

a.  Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

 

b.  Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota, dan

 

c.  Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

 

 

11.  Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan 

 

a. Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

 

b. Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur (pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

 

c. Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri (pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

 

 

12. Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada  APBN

 

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.

 

 

13.  Penambahan Sanksi

 

a. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak   Rp. 75.000.000 (pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).

 

b. Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda paling banyak Rp. 75.000.000 (pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

 

c.  Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau  denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

 

 Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2006

 

 1.  Perubahan Uundang-Undang ini berlaku sejak diundangkan.

 

 2.  Khusus yang berkaitan dengan APBN, baru diberlakukan secara efektif sejak tersedianya APBN/APBN-P untuk pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk di Provinsi dan Kab/Kota. (*)

*) Penjelasan Atas UU NO. 24 Thn 2013

      oleh Direktur Pengelolaan Informasi Adminduk, Ditjen Dukcapil

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2013

Details

Category: Agregat 2013

Hits: 4

BULAN	JUMLAH
Januari	306
Pebruari	295
Maret	353
April	360
Mei	251
Juni	355
Juli	566
Agustus	402
September	517
Oktober	442
Nopember	415
Desember	332
J U M L A H	4.594

PECANDU NARKOBA BISA DILACAK DENGAN E-KTP

Details

Category: Berita

Hits: 2

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah terus memaksimalkan pemanfaatan KTP elektronik (e-KTP)  untuk melacak pelaku berbagai tindak kriminal, di antaranya kejahatan narkoba.

Walaupun di sejumlah daerah masih kesulitan menerapkan KTP elektronik, tapi pemerintah secara bertahap terus menyempurnakan sehingga semua masyarakat di Indonesia akan memiliki identitas yang berlaku secara nasional.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, KTP elektronik mulai dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan pecandu narkoba, teroris, serta penerima aliran dana ilegal sehingga akan memudahkan pihak berwenang untuk menangkap atau melacak personelnya.

"Keberadaan KTP elektronik sudah memiliki banyak manfaat setelah sejumlah instansi melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan kerja sama akan terus diperluas," kata Gamawan kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (28/2).

Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Anang Iskandar mengatakan KTP elektronika dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mengakselerasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). "Karena masalah data identitas menjadi sangat penting, BNN perlu bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah data kependudukan," katanya.

Penggunaan KTP elektronika terkait dengan P4GN jelas memberikan dampak signifikan terutama dalam bidang rehabilitasi pecandu narkoba dan
pemberantasan jaringan narkoba. Dalam konteks rehabilitasi, data KTP elektronik bisa membantu BNN memantau program wajib lapor pecandu narkoba. 

Bila pendataan wajib lapor pecandu sudah bejalan, BNN akan lebih mudah memonitor pengguna atau pecandu narkoba dalam menjalani program wajib lapor.

Selama ini, kata Anang, data pecandu yang menjalani wajib lapor masih belum maksimal. Tidak sedikit pengguna narkoba yang memiliki KTP ganda sehingga bisa mendaftarkan diri ke berbagai instansi penerima wajib lapor (IPWL).

Dia juga mengatakan data KTP elektronik juga dapat dimaksimalkan dalam
program pascarehabilitasi. "Ketika mantan pecandu narkoba sudah terdata, maka kita bisa berkoordinasi dengan elemen yang potensial di lingkungan pecandu dalam mendukung para mantan pengguna narkoba kembali berintegrasi dan produkti dengan masyarakat," kata kepala BNN. (Antara)