Berita

Selasa, 16 September 2014 , 12:56:00

JAKARTA - Masalah baru muncul lagi terhadap pelamar CPNS online. Bila beberapa pekan ini pelamar mengeluhkan tidak bisa mendaftar karena NIK sudah dipakai orang lain, sekarang datanya justru tidak bisa digunakan.

Seperti yang dialami Wike Rizfa Grinnanda dan Intan. Kedua pelamar dari Jambi dan Jogja ini tidak bisa mendaftar di portal panselnas.menpan.go.id karena data di KTP-nya tidak sesuai.

"Kami NIK-nya bisa digunakan. Tapi begitu dimasukin datanya sesuai KTP tetap tidak bisa daftar. Di situ ditulis datanya tidak sesuai KTP. Kan aneh, karena yang kami isi memang data sesuai KTP," kata kedua gadis ini di Posko Layanan Informasi Seleksi CPNS, Selasa (16/9).

Wike menambahkan, NIK-nya sudah dicek oleh data Panselnas. Hasilnya mengejutkan karena namanya berubah menjadi Nirmala.

"Kok jauh banget nama Wike sama Nirmala. NIK ini sudah saya pakai untuk memilih beberapa kali. Bahkan saya sudah mericek ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, NIK ini atas nama saya bukan Nirmala," ketusnya.

Baik Wike maupun Intan merasa ada ketidaksingkronan antara data Adminduk dengan Disdukcapil daerah.

"Ini panselnas kalau tidak siap begini bagusnya dimanualkan saja. Seperti ini kami yang dirugikan tidak bisa mendaftar karena datanya sudah dipakai orang lain," ujar keduanya dengan nada emosi. (esy/jpnn)

Ditulis pada 11 September 2014 21:43 WIB

 JAKARTA - Masyarakat tetap bisa mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara online meskipun tidak memiliki e-KTP. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran selama memiliki KTP yang masih berlaku.

 "Yang terpenting mereka memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan)," ujar Anggota Tim Informasi Teknologi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Zainul Anwar Effendi, Kamis (11/9/2014).

 Zainul mengakui telah ada pelamar CPNS yang berhasil mendaftar dengan menggunakan KTP.

 "Yang jadi masalah itu kan kalau pelamar tidak cermat dan tidak hati-hati. Salah input data ya susah," katanya.

 Sebelumnya, Kemendagri telah memberikan kemudahan untuk pelamar CPNS yang belum memiliki e-KTP dan ingin mendapatkan NIK.

 "Bagi yang mengalami kendala silakan bisa secepatnya untuk melakukan konsultasi termasuk terkait dengan KTP," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Herman Suryatman di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta.

 Herman menyampaikan, kebijakan tersebut ditandai dengan adanya surat edaran dari Direktorat Kependudukan Catatan Sipil Kemendagri untuk memfasilitasi pelamar CPNS yang belum memiliki e-KTP.

 "Diharapkan agar memberikan pelayanan secara cepat dan sebaik-baiknya bagi para calon peserta calon seleksi CPNS," katanya.

 

Sumber : sindonews.com

 

BANDUNG,(PRLM).- Indonesia masuk dalam kelompok 19 negara di dunia yang paling buruk pencatatan kelahirannya. Setiap tahun ada sekitar 1,5 juta bayi tanpa dicatatkan kelahirannya.

 

"Artinya dalam satu dekade akan ada 15 juta anak Indonesia yang tidak memiliki kepastian hukum dan tanpa status kewarganegaraan," kata dosen Fakultas Hukum Unpad, Agus Mulya Karsona, dalam seminar "Penyuluhan Hukum Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan bagi Aparat Pemkab Bandung" di Hotel Horison, Kamis (15/5).

 

Lebih jauh Agus mengatakan, populasi penduduk Indonesia pada tahun 2013 sudah masuk dalam empat besar dunia dengan jumlah 251,16 juta orang. "Sedangkan negara paling banyak penduduknya tetap diduduki RRC 1,34 miliar, India 1,22 miliar, dan Amerika Serikat 316,66 juta orang," katanya.

 

Agus menyatakan, banyaknya bayi yang tidak mendapatkan hak berupa akta kelahiran karena administrasi kependudukan yang kurang tertata dan tumpang tindih.

"Tiap penduduk harus mendapatkan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk," katanya dalam seminar diikuti ratusan karyawan Pemkab Bandung yang melayani administrasi kependudukan. (Sarnapi/A-107)

 

COBALAH periksa isi dompet Anda dan hitung ada berapa banyak kartu plastik. KTP, SIM, kartu pajak (NPWP), kartu pegawai, beberapa kartu kredit dan debit, kartu asuransi, serta kartu rumah sakit. Mung­kin juga bisa ditam­bahkan kartu ke­ang­go­taan untuk klub ke­bu­garan, golf, frequent flyer dari maskapai penerbangan, dan keanggotaan profesi.

Wow, itu saja sudah 13. Tak banyak yang menyadari, sema­kin hari saku orang Indonesia semakin tebal. Saya saja sudah tak lagi menaruh dompet di saku celana. Tidak enak rasanya.

Maka, sebenarnya saya se­nang ketika pemerintah meng­gagas e-KTP. Mulanya bayangan saya, e-KTP ini bakal menjadi semacam single identity number (SIN) yang pernah marak sebagai bahan diskusi pada awal 2000-an. Di Amerika Serikat ada social security number. Nomor itu menjadi nomor pembayaran pajak saya, nomor ma­hasiswa, SIM, asuransi, rumah sakit, dan sete­rus­nya.

Nomor dan Data

Dari bentuknya, kartu SIN sama persis dengan KTP biasa, tetapi di dalamnya ditanam chipyang bisa diisi berbagai data.

Apa saja data yang bisa di-in­put di dalamnya? Sangat bera­gam.

Mungkin Anda pernah mem­­baca berita tentang inovasi yang dilakukan I Gede Winasa ke­tika menjabat bupati Jem­brana selama dua periode (2000–2005 dan 2005–2010). Dia men­jadikan KTP sekaligus seba­gai kartu kesehatan dan kartu kredit. Dengan kartu itu, setiap warganya yang sakit bisa berobat cuma-cuma ke rumah sakit atau puskesmas.

Di sana warga Jembrana ting­­gal menyerahkan KTP-nya. Di dalam KTP itu ada chip yang be­risi, antara lain, data riwayat ke­sehatan si pemilik kartu. Un­tuk mengetahui data ter­sebut, dok­ter tinggal memasukkan KTP ke peranti card reader. Berbekal da­ta itu, dokter bisa membe­ri­kan obat yang pas buat pasien­nya. Dan, di Jembrana kala itu, se­mua biaya berobat ditanggung pe­merintah kabupaten.

Kartu SIN lebih dari sekadar itu. Banyak fungsi yang bisa di­in­te­grasikan di dalamnya. No­mor kartu SIN, misalnya, bisa ber­fungsi sebagai nomor reke­ning bank atau kartu kredit. Jadi, kita bisa bertransaksi hanya de­ngan memakai KTP.

Tapi, bagi sebagian orang, kartu SIN juga berpotensi mem­buat mereka bertambah repot. Misalnya jika nomor kartu SIN sekaligus menjadi nomor pajak atau NPWP. Jadi, di kartu ini ter­simpan semua data pajak Anda, misalnya PPh atau PBB.

Kalau semua data pada kar­tu tersebut diintegrasikan, profil An­da yang sebenarnya bakal ter­ungkap. Misalnya, Anda se­orang pe­gawai negeri sipil dengan gaji, ka­takanlah, Rp 10 juta per bulan. Tapi, kalau merujuk pada data PBB, ternyata Anda tinggal di kawasan elite. Lalu, dari pajak kendaraan yang Anda bayarkan, terungkap mobil milik Anda ternyata bukan mobil murah.

Data tersebut juga bisa di­kros­­cek dengan uang Anda yang ter­simpan di bank dan pola be­lanja Anda. Misalnya, reken­ing ta­b­ungan Anda ternyata men­ca­pai miliaran rupiah. Kemu­dian, be­lanja Anda dengan kartu kre­dit per bulan ter nyata mencapai Rp 10-an juta. Setiap musim libur Anda dan keluarga selalu berwisata ke Eropa. Pada giliran­nya, Anda tentu harus menje­las­kan semua “ketidakwajaran” ter­sebut kepada PPATK. Mere­pot­kan kalau Anda ingin sem­bunyi, bu­kan?

Tapi, itulah awal sebuah pe­ne­gakan keadilan. Mungkin itu pula sebabnya gagasan SIN yang ramai dibahas pada awal 2000-an dengan cepat mengempis. Pe­­nerapan SIN bakal membuat re­pot banyak kalangan yang biasa menelikung. SIN tentu ku­rang cocok dengan selera s­e­ba­gian kecil elite kita, seperti te­man-teman di DPR atau di ins­tan­­si pemerintahan lainnya yang sudah biasa menikmati transaksi kas tanpa ada yang melacaknya.

Alhasil, ide SIN akhirnya ”tu­run pangkat”, menjadi e-KTP. Me­nurut saya, ini perkem­ba­ngan yang sangat menge­cewa­kan. Maka, saya sangat antusias ketika perkara ini akhirnya dite­lisik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan angga­ran senilai Rp 5,9 triliun, rakyat kita mem­bayar terlalu mahal jika ha­nya mendapatkan e-KTP. Se­ha­­r­us­nya SIN. Kira-kira begitu­lah.(padangekspres.co.id)

Penulis : Rhenald Kasali - Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Data terbaru UNICEF 2013 dikutip dari laporan Every Child’s Birth Right menjelaskan bahwa dari sekitar 652 juta anak balita di seluruh dunia sepertiganya atau 230 juta jiwa tidak memiliki akta lahir.

Ini menunjukkan kegagalan pemerintah pemimpin global dalam melakukan pendataan anak dan status kesehatannya yang sangat penting. Mereka juga tidak bisa mengakses layanan kesehatan dan layanan sosial lainnya.

"Hidup dan mati anak-anak ini tidak pernah diketahui oleh pemerintah pembuat keputusan yang berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan mereka," kata Asteria Aritonang, Campaign Director World Vision Indonesia di Jakarta, Rabu (30/4/2014).

World Vision Indonesia adalah mitra World Vision  lembaga swadaya masyarakat internasional  yang memberikan perhatian terhadap anak-anak.

Bagaimana di Indonesia?  Laporan terbaru Unreached and Uncounted  dari World Vision mengacu Susenas 2012  terdapat 50 juta anak yang tidak dicatat kelahirannya. Mereka adalah anak-anak tanpa pencatatan kelahiran dan kematian, ibu dan anak yang meninggal saat persalinan.

Kemudian anak-anak suku dalam dan etnis minoritas, pekerja anak dan anak-anak korban perdagangan manusia, anak-anak tuna wisma dan yatim piatu, anak-anak pengungsi tanpa kewarganegaraan yang diakui dan anak-anak tuna grahita.

"Proses sederhana teramat penting untuk mencatat setiap kelahiran dan kematian di dunia mungkin mudah saja bagi negara-negara maju, namun di wilayah terpencil, miskin, dan penuh kerumitan, hal ini masih menjadi perjuangan tersendiri," katanya.

Terkadang meski telah  terdaftar, banyak tantangan lain yang harus dihadapi, seperti perdagangan manusia, ketiadaan tempat tinggal layak huni, pelayanan kesehatan tak memadai.

"Fakta ini membuat mereka termarjinalkan kembali. Bahkan jika mereka atau orangtua mereka meninggal, hal ini bisa jadi tidak tercatat juga," katanya.

Sebagai solusi World Vision merekomendasikan adanya inisiatif pendataan dan pengawasan statistik berbasis komunitas yang didukung dan diintegrasikan dengan sistem pendataan pemerintah.

"Perlu pendekatan berskala global yang menempatkan masyarakat baik keluarga dan komunitas sebagai pusat untuk pendataan sekaligus merangkul anak-anak yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan," katanya.       

Dukungan  tokoh politik yang bersedia mengedepankan kepentingan kesehatan anak, kebijakan kesehatan dan pemahaman kesehatan masyarakat dalam agenda pembangunan. Pertumbuhan investasi untuk mendukung terwujudnya sistem pencataan sipil dan data-data vital yang efektif.      

Bertambahnya perhatian dan upaya untuk memperkuat pengumpulan data di level politis tertinggi dalam konteks pemerintah lokal, national, maupun internasional untuk menjadi tolak ukur ketidakadilan sosial.       

Komitmen bersama dalam memastikan anak dan kelompok marjinal dilibatkan dalam survei dan pemetaan.       

"Menjembatani kesenjangan akses pada layanan dan informasi kesehatan yang ada dengan cara menggalang partisipasi keluarga dan komunitas untuk mengumpulkan data, dilanjutkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi layanan kesehatan yang menjawab kebutuhan," kata Asteria.