PT Len Industri (Persero) Luncurkan Produk Pembaca KTP-el untuk Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Penggunaan KTP Elektronik
- Details
- Written by Ibnu Nugroho
- Parent Category: Kependudukan
- Category: EKTP
- Published: 04 February 2015
- Created: 04 February 2015
- Hits: 1234
User Rating: 0 / 5
Jakarta (20/1/2015) - PT Len Industri (Persero) meluncurkan produk barunya Pembaca KTP-el (Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dengan menyelenggarakan seminar nasional yang mengusung tema “Peluncuran Produk Pembaca KTP-el PT Len Industri (Persero) untuk Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Penggunaan KTP-el”. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 di Ruang Auditorium BPPT, Jakarta dengan mengundang berbagai perbankan, rumah sakit, perusahaan penerbangan dan transportasi, Pemkot dan Pemkab, dll.
TAHUN INI,E-KTP CETAK SENDIRI
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Category: Berita
- Published: 15 January 2015
- Created: 15 January 2015
- Hits: 2203
User Rating: 0 / 5
BONTANG POST, 14 JANUARI 2015
MENDAGRI: TIDAK ADA E-KTP GANDA PADA 2015
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Category: Berita
- Published: 12 January 2015
- Created: 12 January 2015
- Hits: 1949
User Rating: 0 / 5
VIVAnews, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa pada tahun 2015, seluruh data Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak ada yang ganda.
"Tahun 2015 harus selesai, tidak ada data yang ganda lagi. Akhir November kemarin, kita sudah kumpulkan pemerintah tingkat satu dan dua (pemerintah daerah), supaya clean and clear(selesai), dan jangan ada e-KTP ganda," ujar Menteri di Jakarta, Selasa, 6 Januari 2015.
Diai menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri akan merevisi server-server yang hampir penuh supaya datanya tidak kosong. “Data tersebut bisa digunakan imigrasi, perbankan, Kartu Indonesia Sejahtera, dan Kartu Indonesia Sehat," ujarnya.
Ia memastikan, pada Januari 2015 bisa dipastikan datanya sudah bersih dan bisa diperbaharui. Bahkan, ada daerah yang sudah mencetak sendiri kartunya. "Sebanyak 189 ribu dari sisi blangkonya sudah siap untuk dicetak," katanya.
Ia menambahkan, pada bulan ini masing-masing daerah harus melayani pembuatan KTP yang baru, perpanjangan masa berlaku KTP, maupun pembuatan KTP yang hilang.
"Dalam satu hari saja, sebanyak 15 ribu orang yang membuat KTP," ujarnya.
KEMENAG: LAYANAN NIKAH PERLU DISEDERHANAKAN
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Category: Berita
- Published: 12 January 2015
- Created: 12 January 2015
- Hits: 1917
User Rating: 0 / 5
Jakarta (ANTARA News) - Rencana Kementerian Agama menjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri dimaksudkan agar pelayanan persyaratan nikah makin sederhana dan terbebas dari unsur gratifikasi.
Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Bimas Islam telah melakukan terobosan untuk memperbaiki layanan pencatatan nikah, namun agar pelayanan dapat dilakukan lebih transparan maka perlu dilakukan MoU," kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Muhtar Ali, Jakarta, Kamis.
Sebelumnya Bimas Islam menginisiasi terbitnya PP No 48 Tahun 2014 yang mengatur biaya layanan pencatatan nikah dan rujuk. MoU ini menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Termasuk di dalamnya mencegah gratifikasi, katanya.
KTP Harus Sesuai Domisili
- Details
- Written by Peter Noviandy
- Category: Berita
- Published: 06 January 2015
- Created: 06 January 2015
- Hits: 2239
User Rating: 0 / 5
Kata dia, hal tersebut merupakan kesalahan yang harus diperbaiki warganya. Sebab dia menyadari, betapa dampak dari ketidaktertiban tersebut. Selain menyebabkan tidak validnya data penduduk pemerintah, juga akan menyusahkan warga bersangkutan.
“Memiliki identitas sesuai domisili itu mutlak. Apalagi warga saya (Bontang Selatan, Red). Karena selain untuk ketepatan data, juga untuk kebaikan warga tersebut,” ungkap Basir.
Demikian halnya dengan pemilik usaha di Bontang Selatan. Kata dia, mesti paham dan bisa menekankan kepada para tenaga kerjanya. Agar tertib administrasi sesuai ketetapan.
Demi memenuhi Undang-Undang (UU) tentang kependudukan menyatakan, setiap warga negara telah masuk cukup umur, wajib memiliki KTP sebagai pengenal diri.
“Kalau KTP tidak sesuai domisili, ketua RT juga tidak bisa mendata. Karena masih tercatat sebagai warga luar Bontang. Makanya kami tekankan, siapa pun ingin ke Bontang dan tinggal menetap, agar mengurus surat pengantar lebih dahulu,” tegas Basir.
Dicontohkan Basir, warganya yang bermukim di areal Prakla, Kelurahan Berbas Pantai. Di wilayah itu diketahui berdiri sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM). Jelas menurutnya berpotensi menarik pendatang, salah satunya sebagai tenaga kerja.
Tak ayal, lokasi itu kerap menjadi sasaran razia yustisi aparat penegak Perda Bontang. Bahkan beberapa waktu lalu, ketika dirinya turut serta melakukan razia, ditemukan sejumlah pelanggaran. Beberapa warga menetap di wilayahnya, namun tak memiliki KTP. Baik daerah asal, terlebih KTP Bontang.
“Kalau sudah seperti itu, tidak ada jalan lain selain dipulangkan ke tempat asal. Kalau mau balik lagi ke Bontang. Silakan lengkapi datanya, kami persilakan,” pungkasnya. (in/tom/k15)
