Berita

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri siap mendukung penuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Pihak KPU pun telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020 sejumlah 100.359.152 pemilih. Sedangkan menurut KPU, yang belum melakukan perekaman pada DPT tersebut sejumlah 1.754.751 pemilih.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh membenarkan pihaknya sudah menerima data DPT belum merekam sejumlah 1.754.751 pemilih. 

"Kemarin saya sudah rapat dengan Pak Viryan di Dukcapil Pasar Minggu, selanjutnya data DPT tersebut telah disinkronisasi dengan data SIAK. Dengan demikian, sampai dengan 18 November 2020 jumlah pemilih dalam DPT yang belum merekam sebesar 1.052.010 jiwa atau tinggal 1,05 persen saja. Sedangkan jumlah yang sudah merekam sejumlah 99.307.142 jiwa atau 98,95 persen," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Read more: Dirjen Dukcapil: Sesuai UU Pilkada yang Terdaftar Dalam DPT Bisa Mencoblos

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Jakarta - Proses digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) terus bergerak maju. Bermula dari Dukcapil Go Digital dengan meluncurkan tanda tangan elektronik (TTE), Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh tak bosan mengajak jajarannya untuk berlari--malah terkadang melompat--mengembangkan pelayanan Adminduk online sebagai pengganti layanan manual tatap muka yang tidak menguntungkan di masa pandemik Covid-19 yang belum mereda ini. 

Read more: Cetak Dokumen Kependudukan di Rumah dari File PDF, Masyarakat Makin Dimudahkan dan Aman

User Rating: 2 / 5

Star activeStar activeStar inactiveStar inactiveStar inactive

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian mendorong pelayanan publik tetap berlangsung dengan baik di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Hal itu disampaikan Mendagri Tito setelah adanya kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, dan juga kebijakan Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar ASN dapat melaksanakan kegiatan dari rumah.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian pun meluncurkan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang berupa Chatbot bernama Gisa untuk layanan Adminduk yang akan membantu mewujudkan layanan online dan physical distancing. GISA diambil dari program Dukcapil yaitu Gerakan Indonesia Sadar Adminduk.

Pada masa seperti ini, kata Mendagri Tito, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Melalui pencarian di web, informasi sering kali tidak akurat, karena belum tentu sumbernya resmi dan bisa saja sudah kadaluarsa karena ada perubahan aturan.

"Dengan Chatbot Gisa, masyarakat bisa bertanya layaknya percakapan dengan seorang petugas. Gisa akan selalu memberi informasi akurat yang bersumber dari Dukcapil,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Read more: Wujudkan Physical Distancing, Mendagri Luncurkan Chatbot Gisa Adminduk

User Rating: 2 / 5

Star activeStar activeStar inactiveStar inactiveStar inactive

Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, terkait penggunaan kertas HVS A4 80 gram untuk pencetakan Kartu Keluarga (KK) untuk sementara dan akan menyusul dokumen-dokumen lainnya jika stok persediaan blangko sudah habis.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 telah diatur secara rinci penggunaan blangko dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Dimana dalam Pasal 14 ayat (1) Permendagri tersebut menyatakan bahwa ‘’Pencetakan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada kertas dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12”.

Kementerian Dalam Negeri sendiri sesuai amanah Permendagri masih membolehkan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota menggunakan blangko stok lama sampai 30 Juni 2020, setelahnya, semua dokumen, kecuali KTP-el dan KIA sudah harus menggunakan kertas HVS A4 80 gram.