Berita

User Rating: 1 / 5

Star activeStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Per 1 Mei, Pengadilan Tak Tangani Akte Kelahiran

Ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi

Dedy Priatmojo, Nur Eka Sukmawati | Jum'at, 3 Mei 2013, 13:52 WIB

VIVAnews - Mahkamah Agung mencabut Surat Edaran (SEMA) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Satu Tahun Secara Kolektif. Dengan dicabutnya SEMA tersebut, artinya sejak 1 Mei 2013, pengadilan tidak lagi berwenang memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran.

"Maka SEMA Nomor 6 Tahun 2012 menjadi tidak relevan dan oleh karenanya harus dicabut," kata Ketua MA, Hatta Ali, di kantornya, Jumat, 3 Mei 2013.

Read more: Per 1 Mei, Pengadilan Tak Tangani Akte Kelahiran

User Rating: 1 / 5

Star activeStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Telat Urus Akta Kelahiran Tak Perlu ke Pengadilan

"Proses pengadilan bukanlah proses mudah bagi masyarakat awam"

Dedy Priatmojo, Nur Eka Sukmawati | Selasa, 30 April 2013, 18:39 WIB

 Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi

VIVAnews - Mahkamah Konstitusi memutuskan warga negara Indonesia yang terlambat mengurus akta kelahiran di atas 60 hari hingga satu tahun cukup membutuhkan surat keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat.

"Sebelumnya kan kalau terlampat melaporkan dalam waktu 60 hari sampai satu tahun kan harus ke pengadilan, kalau sekarang tidak perlu, cukup dengan keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, usai pembacaan putusan UU Administrasi Kependudukan, di gedung MK, Jakarta, Selasa, 30 April 2013.

Read more: Telat Urus Akta Kelahiran Tak Perlu ke Pengadilan

User Rating: 1 / 5

Star activeStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan bahwa e-KTP bukanlah proyek yang hanya sekali digelar. Menurutnya, e-KTP merupakan proyek berkelanjutan yang akan terus disempurnakan demi perbaikan dan validnya data administrasi kependudukan.

Gamawan mengatakan, proses perekaman dan pencatatan data kependudukan akan terus dilakukan seiring dinamika yang ada. "Pembuatan e-KTP tak akan berhenti  sampai  kapanpun,"  kata  Gamawan  kepada  wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Read more: E-KTP Bakal Jadi Proyek Abadi

User Rating: 1 / 5

Star activeStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

JAKARTA - Masyarakat tidak perlu khawatir lagi saat melakukan transaksi perbankan atau transaksi kegiatan lainnya yang membutuhkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama seiring berjalannya program e-KTP. 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berhasil membuat prototipe atau disain alat pembaca e-KTP kompak (Compact e-KTP Reader).

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hammam Riza mengatakan dalam rangka mempersiapkan fase pemanfaatan e-KTP, alat pembaca e-KTP kompak ini sebagai perangkat yang sangat dibutuhkan oleh institusi seperti perbankan untuk membaca data dan verifikasi sidik jari pemegang e-KTP.

Read more: BPPT Rancang Prototipe Alat Pembaca E-KTP

User Rating: 1 / 5

Star activeStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Pekanbaru - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan soal Kartu Tanda Penduduk bersistem elektronik (e-KTP), Indonesia berada setingkat  (level) dengan Jerman yang sebelumnya telah lebih dulu mengalami kemajuan.

"Soal teknologi dan pendidikan, kita memang masih berada di bawah, namun soal e-KTP,  Indonesia  selevel  dengan  Jerman,"  katanya  dalam  pidatonya pada pertemuan  dengan  para  pejabat  pemerintah  daerah  Provinsi  Riau  di Pekanbaru, Kamis (21/6).

Read more: Mendagri : Soal E-KTP, Indonesia Setingkat Jerman