Berita

User Rating: 1 / 5

Star activeStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Telat Urus Akta Kelahiran Tak Perlu ke Pengadilan

"Proses pengadilan bukanlah proses mudah bagi masyarakat awam"

Dedy Priatmojo, Nur Eka Sukmawati | Selasa, 30 April 2013, 18:39 WIB

 Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi

VIVAnews - Mahkamah Konstitusi memutuskan warga negara Indonesia yang terlambat mengurus akta kelahiran di atas 60 hari hingga satu tahun cukup membutuhkan surat keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat.

"Sebelumnya kan kalau terlampat melaporkan dalam waktu 60 hari sampai satu tahun kan harus ke pengadilan, kalau sekarang tidak perlu, cukup dengan keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, usai pembacaan putusan UU Administrasi Kependudukan, di gedung MK, Jakarta, Selasa, 30 April 2013.

Read more: Telat Urus Akta Kelahiran Tak Perlu ke Pengadilan

User Rating: 1 / 5

Star activeStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan bahwa e-KTP bukanlah proyek yang hanya sekali digelar. Menurutnya, e-KTP merupakan proyek berkelanjutan yang akan terus disempurnakan demi perbaikan dan validnya data administrasi kependudukan.

Gamawan mengatakan, proses perekaman dan pencatatan data kependudukan akan terus dilakukan seiring dinamika yang ada. "Pembuatan e-KTP tak akan berhenti  sampai  kapanpun,"  kata  Gamawan  kepada  wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Read more: E-KTP Bakal Jadi Proyek Abadi

User Rating: 1 / 5

Star activeStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

JAKARTA - Masyarakat tidak perlu khawatir lagi saat melakukan transaksi perbankan atau transaksi kegiatan lainnya yang membutuhkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama seiring berjalannya program e-KTP. 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berhasil membuat prototipe atau disain alat pembaca e-KTP kompak (Compact e-KTP Reader).

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hammam Riza mengatakan dalam rangka mempersiapkan fase pemanfaatan e-KTP, alat pembaca e-KTP kompak ini sebagai perangkat yang sangat dibutuhkan oleh institusi seperti perbankan untuk membaca data dan verifikasi sidik jari pemegang e-KTP.

Read more: BPPT Rancang Prototipe Alat Pembaca E-KTP

User Rating: 1 / 5

Star activeStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Pekanbaru - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan soal Kartu Tanda Penduduk bersistem elektronik (e-KTP), Indonesia berada setingkat  (level) dengan Jerman yang sebelumnya telah lebih dulu mengalami kemajuan.

"Soal teknologi dan pendidikan, kita memang masih berada di bawah, namun soal e-KTP,  Indonesia  selevel  dengan  Jerman,"  katanya  dalam  pidatonya pada pertemuan  dengan  para  pejabat  pemerintah  daerah  Provinsi  Riau  di Pekanbaru, Kamis (21/6).

Read more: Mendagri : Soal E-KTP, Indonesia Setingkat Jerman

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
Pemerintah-KPU Sepakati Jadwal Penyerahan Data Penduduk
JAKARTA - Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati jadwal penyerahan data kependudukan yang akan digunakan untuk daftar pemilih Pemilu 2014.
 
Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) akan diserahkan secara serempak oleh Kementrian Dalam Negeri dan Pemda ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU provinsi maupun kabupaten/kota pada 6 Desember tahun ini.

Kesepakatan itu diambil setelah Mendagri Gamawan Fauzi menggelar rapat dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kantor Kemendagri, Selasa (28/8).
 
Dari kesepakatan rapat itu diketahui bahwa selain penyerahan DAK2 pada 6 Desember 2012, penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) akan diserahkan pada Kamis, 7 Februari 2013.

Mendagri menguatakan, KPU telah menetapkan 9 April 2014 sebagai hari pemungutan suara. Mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, maka penyerahan DAK2 harusnya pada 9 Desember 2012.
 
""Tanggal yang kita sepakati (6 Desember 2012) justru lebih cepat dari jadwal,"" ucap Gamawan usai rapat dengan KPU dan Bawaslu.

Kesepakatan lainnya, setelah nantinya DAK dan DP4 diserahkan maka KPU tetap bisa meminta bantuan pemerintah pusat maupun pemda. Syaratnya, KPU mengajukan permintaan tertulis yang merinci waktu, jenis bantuan dan fasilitasi yang dibutuhkan.
 
""Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan MoU (nota kesepahaman),"" sambung Gamawan.

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menjelaskan, sampai saat ini sudah 133 juta penduduk yang terekam dalam e-KTP. Targetnya hingga Oktober mendatang perekaman e-KTP sudah menjangkau 172 juta penduduk.
 
""Amanat Perpres (Perpres 67 Tahun 2011 tentang e-KTP) itu 31 Desember. Tapi kita upayakan agar lebih cepat,"" ucapnya.

Gamawan menjamin DAK2 dan DP4 yang akan diserahkan pemerintah ke KPU tidak akan memuat penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.
 
""Sudah kita bersihkan,"" pungkasnya.
 
Dikutip/diedit dari jpnn.com