Berita

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Jakarta – Kedua lembaga, Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Agama (Kemenag), menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Ditjen Dukcapil di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (09/11/2017). 

Kerjasama Kemendagri dengan MA dituangkan melalui penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam Lingkup Tugas MA. 

Selain itu, kerja sama dengan MA juga dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el dalam layanan pencatatan perceraian penduduk yang beragama Islam dan selain Islam. 

Kerjasama melalui MoU dilakukan antara Mendagri yang diwakili Plt. Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dengan perwakilan Ketua MA. 

Sedangkan kerjasama melalui PKS dilakukan antara Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) MA. 

Read more: MA dan Kemenag Manfaatkan Data Kependudukan Kemendagri

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Meski Delapan Ribu Warga Sudah Lakukan Perekaman

Eka Dedy Anshariddin (DOK/BONTANG POST)

PROKAL.CO, BONTANG – Hingga kini, stok blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik  (KTP-el) masih kosong di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapi) Bontang. Padahal, saat ini tercatat 8000 warga sudah melakukan perekaman.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Bontang Eka Dedy Anshariddin mengatakan, jumlah 8000 warga tersebut merupakan kalkulasi dari  Oktober hingga bulan ini. Dirinya menyebut, kosongnya blangko dikarenakan masih dalam proses lelang di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).  “Ini sudah memasuki lelang yang ketiga, karena lelang pertama di November dan kedua Februari semuanya gagal,” jelasnya, Senin (27/3) kemarin.

Dia menambahkan, meski demikian, warga Bontang yang belum memiliki KTP-el masih dimudahkan dalam pelayanan publik, seperti mengurus kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,  kepolisian, dan perbankan.  Asalkan memiliki  surat keterangan sudah melakukan perekaman KTP-el dari Disdukcapil. 

“Surat keterangan sementara ini karena hanya berbahan kertas,  apabila mengalami kerusakan bisa saja diganti di Disdukcapil,” tuturnya.

Kemudian apabila blangko sudah tersedia, dari pengajuan 10 ribu keping, biasanya pusat hanya memberikan sebanyak seribu hingga tiga ribu keping ke Bontang. Melihat  jumlah tersebut, tentunya tidak mencukupi jumlah yang sudah melakukan perekaman saat ini. Maka dari itu, dari Disdukcapil hanya mencetak KTP-el bagi warga Bontang yang sudah mengajukan permohonan yang lengkap dengan sang pemohonnya.  “Jadi bila ingin mencetak KTP-el,  warga bisa ke loket dan akan diverifikasi oleh petugas,” tutupnya. (ver) 

sumber : http://bontang.prokal.co/read/news/11304-sampai-saat-ini-blangko-ktp-el-masih-proses-lelang.html

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Yuliatinur Berharap Pelayanan Lebih Ditingkatkan

SEDERHANA : Suasana saat Sertijab Kadiskucapil Senin (9/1) kemarin di Kantor Diskucapil Bontang.(Ist) 

PROKAL.CO, BONTANG – Acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadiskucapil) Senin (9/1) kemarin berlangsung khidmat dan sederhana. Berlangsung di Kantor Diskucapil Jalan Awang Long, sertijab ini dilaksanakan pada siang hari saat jam pelayanan tutup. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Selain serah terima jabatan, acara juga dirangkai dengan perpisahan dari pegawai Diskucapil yang mendapat rotasi ke instansi lain pada mutasi jilid I Pemkot Bontang beberapa waktu lalu.

Mereka adalah Ahmad Aznem, Mohamad Karnadi, dan Rudiyan Noor.

Jika sebelumnya Ahmad Aznem menjabat sebagai Kabid Pencatatan Sipil, kini dia dimutasi menjadi Kabid Penyelenggaran Pelayanan Perijinan dan non Perijinan Dinas  Penanaman modal Tenaga Kerja, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sementara Mohamad Karnadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Kelahiran Dan Kematian, kini pindah ke Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian. Dan terakhir, Rudiyan Noor yang sebelumnya menjabat Kasi Pengolahan data dan pelaporan, kini pindah menjadi Kasi kerjasama dan pengembangan SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Read more: Sertijab Kadiskucapil Berjalan Sederhana

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Jika Tak Merekam, Tidak Akan Mendapatkan Pelayanan Publik

Eka Dedy Anshariddin, Kabid Pendaftaran dan Kependudukan Disdukcapil Bontang

BONTANG – Batas akhir perekaman KTP elektronik (e-KTP) ditetapkan 30 September 2016. Batas akhir perekaman warga yang baru menginjak usia 17 tahun sejak 1 Mei 2016, juga jatuh pada tanggal yang sama. Tehitung sejak 1 Oktober mendatang, KTP Siak tidak berlaku. Jika ada warga belum melakukan perekaman e-KTP, maka akan disanksi tidak bisa mendapatkan pelayanan publik.

Kabid Pendaftaran dan Kependudukan (Dafduk) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, Eka Dedy Anshariddin mengatakan, dari total keseluruhan jumlah penduduk Kota Taman yakni 167.094, lima persennya belum memiliki e-KTP.

“Dari yang wajib melakukan perekaman e-KTP, ada lima persen yang belum melakukan perekaman. Kalau secara angka, ada sekitar 6.000 orang Bontang belum melakukan perekaman,” tuturnya Sabtu (20/8) kemarin.

Dia tidak menampik, jika Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memberikan surat edaran ke seluruh Disdukcapil termasuk di Kota Bontang, bahwa batas akhir pembuatan e-KTP pada 30 September 2016 ini.

Read more: Deadline Urus E-KTP 30 September 2016

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Info Dukcapil :

1.    Semua KTP-el berlaku seumur hidup, meski di dalam kolom terdapat tanggal kedaluwarsanya. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adm.Kependudukan Pasal 64 ayat 7a ( Kecuali KTP-el rusak atau hilang baru diganti ) Gratis !

 

 

2.    Sesuai Perpres No. 2 Tahun 2015 Target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2016 harus 77,5 %, diharapkan warga yang memiliki anak berumur 0-18 tahun untuk mencatatkan Akta Kelahiran Anak nya di Disdukcapil Kota Bontang. Gratis !