Berita

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Jika Tak Merekam, Tidak Akan Mendapatkan Pelayanan Publik

Eka Dedy Anshariddin, Kabid Pendaftaran dan Kependudukan Disdukcapil Bontang

BONTANG – Batas akhir perekaman KTP elektronik (e-KTP) ditetapkan 30 September 2016. Batas akhir perekaman warga yang baru menginjak usia 17 tahun sejak 1 Mei 2016, juga jatuh pada tanggal yang sama. Tehitung sejak 1 Oktober mendatang, KTP Siak tidak berlaku. Jika ada warga belum melakukan perekaman e-KTP, maka akan disanksi tidak bisa mendapatkan pelayanan publik.

Kabid Pendaftaran dan Kependudukan (Dafduk) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, Eka Dedy Anshariddin mengatakan, dari total keseluruhan jumlah penduduk Kota Taman yakni 167.094, lima persennya belum memiliki e-KTP.

“Dari yang wajib melakukan perekaman e-KTP, ada lima persen yang belum melakukan perekaman. Kalau secara angka, ada sekitar 6.000 orang Bontang belum melakukan perekaman,” tuturnya Sabtu (20/8) kemarin.

Dia tidak menampik, jika Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memberikan surat edaran ke seluruh Disdukcapil termasuk di Kota Bontang, bahwa batas akhir pembuatan e-KTP pada 30 September 2016 ini.

Read more: Deadline Urus E-KTP 30 September 2016

User Rating: 2 / 5

Star activeStar activeStar inactiveStar inactiveStar inactive

Info Dukcapil :

1.    Semua KTP-el berlaku seumur hidup, meski di dalam kolom terdapat tanggal kedaluwarsanya. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adm.Kependudukan Pasal 64 ayat 7a ( Kecuali KTP-el rusak atau hilang baru diganti ) Gratis !

 

 

2.    Sesuai Perpres No. 2 Tahun 2015 Target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2016 harus 77,5 %, diharapkan warga yang memiliki anak berumur 0-18 tahun untuk mencatatkan Akta Kelahiran Anak nya di Disdukcapil Kota Bontang. Gratis !  

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Senin, 29 Februari 2016 Jam: 19:29:19 WIB

JADI DAERAH PERCONTOHAN, DISDUKCAPIL BONTANG : 55.240 ANAK DI BONTANG AKAN MEMILIKI KIA

Kepala Bidang Disdukcapil Bontang, Eka Dedi Anshariddin (foto :Ndi)

EKSPOS KALTIM Bontang- Peraturan menteri No.2 tahun 2016 tentang kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan public serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga Negara.

Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, Eka Dedi Anshariddin saat ditemui dikantornya, Senin (29/2/16)  Mengatakan, dari data yang dirilis pihak Disdukcapil terdapat 55.240 jiwa yang akan dibuatkan KIA pada April mendatang.

data kami terdapat jumlah yang cukup besar, yakni sekitar 55.240 anak, data tersebut sudah termasuk usia 0 sampai 16 tahun,”terang Eka.

Read more: JADI DAERAH PERCONTOHAN, DISDUKCAPIL BONTANG : 55.240 ANAK DI BONTANG AKAN MEMILIKI KIA

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

[JAMBI] Sekitar 23.475.000 orang penduduk  Indonesia belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Mereka sebagian besar berada di daerah-daerah terpencil seperti di wilayah pesisir dan pegunungan.

Demikian Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),  Zudan Arif Fakrulloh kepadaSP seusai memimpin serah terima jabatan Gubernur Jambi dari Penjabat Gubernur Jambi, Irman kepada Gubernur Jambi yang baru, Zumi Zola dan Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar di rumah dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Selasa (16/2).

Read more: 23 Juta Penduduk Belum Miliki e-KTP

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo, Jum’at (29/01/2016), menerbitkan dua surat edaran menyikapi berbagai pemberitaan di media masa maupun dalam masyarakat terkait masa berlaku KTP elektronik (KTP-el).

Pertama, Surat Edaran Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non kementerian.

Kedua, Surat Edaran Nomor 470/296/SJ dengan tanggal dan perihal yang sama, yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Kedua surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dua pasal dalam undang-undang ini mengatur masa berlaku KTP-el. Pasal 64 ayat (7) huruf a menjelaskan bahwa KTP-el bagi WNI masa berlakunya seumur hidup.Selanjutnya, Pasal 101 huruf c menjelaskan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 juga berlaku seumur hidup tanpa perlu diperpanjang meski telah habis (tercantum) masa berlakunya.

Read more: KTP-el Berlaku Seumur Hidup