Berita

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Jakarta - Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan.  

Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. 

Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

Read more: Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

TANJUNG PINANG, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri membuka layanan aduan seputar persoalan KTP elektronik lewat aplikasi Whatsapp.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, nomor Whatsapp layanan itu adalah 0813-269-12-479.

Read more: Punya Masalah dengan E-KTP? Hubungi Nomor Whatsapp Ini...

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus menyegarkan pendataan seluruh akta yang beredar di masyarakat. Saat ini, pendataan baru berjalan 76 persen. Artinya, Kota Bontang masih belum genap menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA).
Kasi Program dan Penyuluhan di Disdukcapil Bontang, Ismail menuturkan, pihaknya terus melakukan pembaharuan data. Dia menyebut, saat ini jumlah akta yang  sudah terintegrasi dengan system informasi administrasi kependudukan (SIAK) baru 4.174 akta dari total 5.051 akta.
“Tinggal sedikit lagi. Itu akan kami selesaikan segera,” tuturnya.
Ismail menuturkan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan syarat bisa masuk dalam program KIA adalah akta kependudukan sudah 100 persen terintegrasi dalam system SIAK.

Read more: Bontang Siap KIA Pertengahan 2016

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK  

 

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

BONTANG – Sebanyak 9.000 warga Bontang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).Kepala Bidang Pendaftaran dan Kependudukan (Dafduk) Disdukcapil Bontang, Eka Dedy Anshariddin menuturkan, dari total 114.253 warga Bontang yang telah wajib KTP, masih ada sekitar 7 persen yang belum melakukan perekaman. Ia menjelaskan, mereka yang belum melakukan perekaman itu adalah warga yang menetap di Bontang, tetapi memiliki pekerjaan di luar kota. Sehingga tidak sempat melakukan perekaman di wilayah administrasi Bontang.

Read more: 9 Ribu Warga Bontang Belum Rekam E-KTP