Berita

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
Bisnis.com, JAKARTA - Untuk menyelesaikan masalah akta kelahiran anak di Indonesia, Kementerian Sosial menggandeng tujuh kementerian lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan akta kelahiran anak Indonesia.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyiapan akta kelahiran bukan hanya wewenang kementerian sosial melainkan wewenang Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri serta kementerian lainnya yang terkait.

"Kita telah membuat draf MoU dengan tujuh kementerian dan sudah kita minta untuk ditelaah lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah akta bersama-sama," ujar Khofifah saat ditemui seusai acara dialog antar-agama untuk peningkatan tumbuh kembang anak, Senin (14/9/2015).

Kementerian Sosial, kata Khofifah, telah mengusulkan untuk mengurus akta kelahiran, dapat dicatatkan di notaris. Namun usulan tersebut, menurut menurut dia harus berdasarkan kesepakatan dari kementerian terkait lainnya untuk mempermudah proses administrasi.

"Karena ini berhubungan dengan anak, maka Kementerian Anak juga berperan penuh. Serta dari Dukcapil juga harus ada pencatatan administrasi yang jelas untuk mengurus akta," paparnya.

Read more: Kemensos Gandeng 7 Instansi Selesaikan Akta Kelahiran

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
Riauterkini-JAKARTA- Daftar pemilih sementara (DPS) berasal dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU Pusat. Selanjutnya, KPU pusat meneruskan data itu ke KPU daerah.

Kemendagri minta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah agar tidak memakai data dari pemerintahan daerah (pemda).

"Bawaslu ingatkan ke pemda tidak boleh berikan data ke KPU Daerah. KPU Daerah juga tidak boleh minta ke pemda. Salah kalau KPU Daerah gunakan data pemda," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Jumat (11/9/15).

Read more: Jelang Pilkada Serentak, Kemendagri Ingatkan KPU Daerah Jangan Pakai Data Pemda

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

JADWAL PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK KELILING DI KOTA BONTANG

NOTANGGALKELURAHAN
1 19-08-2015 LOKTUAN
2 20-08-2015 API-API
3 21-08-2015 BEREBAS TENGAH
4 25-08-2015 TANJUNG LAUT INDAH
5 26-08-2015 GUNUNG TELIHAN

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

 

Dengan Semangat HUT Kemerdekaan RI ke 70 Tahun 2015

Kita jadikan gerakan nasional "AYO KERJA"

Sebagai Alat Pemersatu Bangsa dan Negara

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

MANADO, OKE – Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH MH menyebutkan lima hal yang menjadi tugas prioritas Dukcapil hingga akhir tahun ini yaitu menuntaskan penyelesaian pencetakan akte kelahiran, distribusi KTP Elektronik (KTP-El), SDM pengelola data base, keuangan serta peralatan KTP-El.

 

Penegasan itu disampaikan saat membuka Rakor Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan yang berlangsung di Sahid Kawanua Hotel Manado, Selasa (11/08) kemarin.

 

Terkait dengan pembuatan akte kelahiran di Sulut, Fakrulloh mengatakan, Dukcapil kabupaten/kota harus memberikan pelayanan pada masyarakat.

 

“Negara berkewajiban memberikan akte kelahiran anak, karena akte kelahiran adalah hak anak. Apapun status perkawinan orang tua, sah atau tidak kalian tidak perlu ragu mengeluarkannya karena inilah kewajiban Negara untuk memberikan status pada anak itu sendiri,” jelasnya.

 

Sedangkan menyangkut, hak asuh anak jika tidak memiliki akte perkawinan menggunakan nama ibu kandung, sebaliknya jika perkawinan itu sah harus menggunakan nama ayah kandung, namun apabila terjadi complain warga, Fakrulloh minta silahkan gugat ke PTUN.(Fik)

 

sumber : http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/dirjen-dukcapil-tekankan-5-hal-tugas-pokok-dukcapil