Berita

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

 JAKARTA, news.okezone.com- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan, tahun 2018 seluruh penduduk Indonesia akan mengunakan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) elektronik.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Menurutnya, angka kejahatan semakin terus meningkat, oleh karenanya jika warga negara Indonesia (WNI) belum memiliki e-KTP sangat mudah melakukan kejahatan.

"Paling lambat kami menginginkan 2018 itu seluruh WNI yang berhak memiliki KTP sudah terdata secara sistematis dan terpadu. Yang akhirnya WNI kalau mau berbuat kejahatan pasti ditangkap," ujar Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2015).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga mengaku, belum lama ini dia mengetahui jika ada pembobol bank swasta memiliki KTP sebanyak 150 buah.

Akibatnya, dampak dari memiliki KTP yang banyak itu, pembobol bank tersebut lama tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian. Oleh karenanya, jika sudah memiliki e-KTP kepolisian akan lebih mudah mencari data.

Read more: 2018, Mendagri Targetkan Penduduk Indonesia Punya e-KTP

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Selasa, 07 Juli 2015 | 13:18

Jakarta – Lima Bank melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan & Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama dilakukan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan E-KTP saat pembukaan rekening bank. Kelima bank tersebut, antara lain PermataBank, Bank Sinarmas, Bank Danamon, Bank Syariah Mandiri (BSM), BTPN, dan PT Pefindo.

"Ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Mendagri dan Ketua OJK,” ujar Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Selasa (7/7).

Read more: Lewat E-KTP, Kemdagri dan Lima Bank Kerjasama Tekan Pemalsuan Rekening

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

JakartaCNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri hari ini menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa perusahaan perbankan terkait dengan penggunaan elektronik kartu tanda penduduk di sistem mereka. Nota itu ditandatangani sendiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo bersama lima perbankan tersebut.

Nota kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang sebelumnya ditandatangani berisi tentang kerjasama pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan e-KTP antara Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada 2014 lalu.

Lima perusahaan perbankan yang menandatangani nota kesepahaman dengan Kemendagri tersebut adalah Bank SinarMas, Bank Permata, Bank Danamon, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BTPN. Selain itu ada satu perusahaan lagi yang ikut menandatangani nota tersebut, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kredit PT Pefindo."Bukan kami yang memilih bank tersebut tapi mereka yang mengajukan diri. Saya harap semua bank nanti siap," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Selasa (7/7).

Read more: Antisipasi Kejahatan, Kemendagri Gabungkan E-KTP dan Bank

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
Ditulis Pada 08 Juli 2015 20:16 WIB
Jakarta, Indopos.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengamanatkan pada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melayani secara aktif seluruh warganya.

Hal ini berkaitan dengan distribusi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang maasih belum optimal. Tjahjo bahkan meminta Pemda untuk menggunakan sistem jemput bola agar semua warga negara Indonesia (WNI) terlayani e-KTP. 

Read more: Mendagri: Pelayanaan e-KTP, Pemda Harus Jemput Bola

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Sinkronisasi Data Pemilih, KPU dan Mendagri Perlu Koordinasi

 
 
 

 

Jakarta - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri untuk saling berkoordinasi dalam rangka sinkronisasi atau pemutakiran data pemilih.

“Perlu berkoordinasi sehingga bisa menjamin hak pemilih,” ujar Masykuridin dalam diskusi bertajuk “Daftar Pemilih Pilkada dan Ancaman Hak Konstitusional” di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Kamis (2/7).

Kedua institusi ini, kata Masykuridin tidak boleh saling mengklaim data yang lebih valid sehingga berdampak pada hilangnya hak konstitusional pemilih. Mendagri dan KPU, katanya harus saling bekerja sama dalam rangka melengkapi data pemilih. "Jangan sampai gara-gara saling mengklaim mana yang lebih valid, mengakibatkan warga tidak masuk dalam data pemilih," katanya.

Lebih lanjut, Masykurudin mengharapkan KPU dari tingkat pusat sampai daerah memiliki websiteuntuk memberikan informasi-informasi seputar pilkada serentak. Website tersebut, memudahkan publik mengetahui informasi data pemilih, tahapan pilkada, dan berbagai kegiatan KPU di daerah. “Mereka bisa mengakses data dan kegiatan KPU di daerah sehingga dapat menjamin transparansi dan integritas pilkada serentak,” terangnya.

Data JPPR menunjukkan sekitar 106 dari 269 daerah belum memiliki website resmi. “Mereka me-link ke web KPU pusat sementara dalam web KPU Pusat tidak tersedia data-data per kabupaten kota. KPU pusat perlu mendorong daerah-daerah tersebut membuat website resmi,” imbuhnya. 

 

Sumber :beritasatu.com