Berita

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

JakartaCNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri hari ini menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa perusahaan perbankan terkait dengan penggunaan elektronik kartu tanda penduduk di sistem mereka. Nota itu ditandatangani sendiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo bersama lima perbankan tersebut.

Nota kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang sebelumnya ditandatangani berisi tentang kerjasama pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan e-KTP antara Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada 2014 lalu.

Lima perusahaan perbankan yang menandatangani nota kesepahaman dengan Kemendagri tersebut adalah Bank SinarMas, Bank Permata, Bank Danamon, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BTPN. Selain itu ada satu perusahaan lagi yang ikut menandatangani nota tersebut, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kredit PT Pefindo."Bukan kami yang memilih bank tersebut tapi mereka yang mengajukan diri. Saya harap semua bank nanti siap," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Selasa (7/7).

Read more: Antisipasi Kejahatan, Kemendagri Gabungkan E-KTP dan Bank

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
Ditulis Pada 08 Juli 2015 20:16 WIB
Jakarta, Indopos.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengamanatkan pada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melayani secara aktif seluruh warganya.

Hal ini berkaitan dengan distribusi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang maasih belum optimal. Tjahjo bahkan meminta Pemda untuk menggunakan sistem jemput bola agar semua warga negara Indonesia (WNI) terlayani e-KTP. 

Read more: Mendagri: Pelayanaan e-KTP, Pemda Harus Jemput Bola

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Sinkronisasi Data Pemilih, KPU dan Mendagri Perlu Koordinasi

 
 
 

 

Jakarta - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri untuk saling berkoordinasi dalam rangka sinkronisasi atau pemutakiran data pemilih.

“Perlu berkoordinasi sehingga bisa menjamin hak pemilih,” ujar Masykuridin dalam diskusi bertajuk “Daftar Pemilih Pilkada dan Ancaman Hak Konstitusional” di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Kamis (2/7).

Kedua institusi ini, kata Masykuridin tidak boleh saling mengklaim data yang lebih valid sehingga berdampak pada hilangnya hak konstitusional pemilih. Mendagri dan KPU, katanya harus saling bekerja sama dalam rangka melengkapi data pemilih. "Jangan sampai gara-gara saling mengklaim mana yang lebih valid, mengakibatkan warga tidak masuk dalam data pemilih," katanya.

Lebih lanjut, Masykurudin mengharapkan KPU dari tingkat pusat sampai daerah memiliki websiteuntuk memberikan informasi-informasi seputar pilkada serentak. Website tersebut, memudahkan publik mengetahui informasi data pemilih, tahapan pilkada, dan berbagai kegiatan KPU di daerah. “Mereka bisa mengakses data dan kegiatan KPU di daerah sehingga dapat menjamin transparansi dan integritas pilkada serentak,” terangnya.

Data JPPR menunjukkan sekitar 106 dari 269 daerah belum memiliki website resmi. “Mereka me-link ke web KPU pusat sementara dalam web KPU Pusat tidak tersedia data-data per kabupaten kota. KPU pusat perlu mendorong daerah-daerah tersebut membuat website resmi,” imbuhnya. 

 

Sumber :beritasatu.com

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Kemendagri serahkan DP4 Pilkada kepada KPU

Rabu, 3 Juni 2015 20:58 WIB | 2.053 Views
Kemendagri serahkan DP4 Pilkada kepada KPU
ILUSTRASI (ANTARANews)
 
 DP4 ini bersumber dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan diverifikasi oleh Kemendagri dengan menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)."
 

 

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Dalam Negeri menyerahkan data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang mencakup 102.068.130 jiwa kepada Komisi Pemilihan Umum terkait keperluan pemilihan kepala daerah secara serentak pada Desember mendatang.

Penyerahan DP4 tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A. Temenggung kepada Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung Kemendagri Jakarta, Rabu.

Read more: Kemendagri serahkan DP4 Pilkada kepada KPU

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Kamis, 28 Mei 2015 13:35 WIB 

Mendagri: Tahun 2015 Semua WNI Dewasa Harus Punya E-KTP
 
Tribunnews.com/Srihandriatmo Malau
 
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah berkewajiban memiliki identitas kependudukan segera memiliki KTP Elektronik atau E-KTP.
Pihaknya mengklaim sedang merampungkan masalah itu, karena sebelumnya sempat tertunda pendistribusiannya, sehingga harus diselesaikan semuanya tahun 2015 ini. 
"Tahun 2015, seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang dewasa ditargetkan semua sudah dapat E-KTP," kata Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Kamis (28/5/2015). 
Sebelumnya proyek E-KTP sempat berhenti karena diduga ada praktek korupsi pada proyek itu. Moratorium proyek tepatnya saat KPK melakukan penyidikan kasus tersebut.

Read more: Mendagri: Tahun 2015 Semua WNI Dewasa Harus Punya E-KTP