Berita

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Data Kependudukan dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Catatan prihal Data Kependudukan dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berdasarkan UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 8 Ayat (1)
Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 10A
KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih.

Pasal 11 huruf G
KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :

  1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih.

Pasal 13 huruf H KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir : 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih.

Pasal 57 ayat (2)
Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58 ayat (1)
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4 ) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan. Pengertian Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 61 ayat (1)
Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61 ayat (2)
Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
Idham Khalid - detikNews
Selasa, 26/05/2015 14:24 WIB
Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri ‎Jumat lalu menutup ratusan situs judi online. Penertiban E-KTP dinilai menjadi landasan penting dalam pemberantasan dan pencegahan berbagai kejahatan termasuk judi online.
"Semua tergantung E-KTP, kalau sudah 1 dan ada chip bisa dicegah banyak kejahatan," kata Dirtipid Eksus Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edy Simanjuntak di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).

Seperti halnya dalam pengungkapan judi online, Victor mengatakan, para bandar dengan mudahnya membuat beberapa rekening dengan nama yang berbeda. Karena itu, penertiban E-KTP merupakan pilar penting dalam upaya pencegahan dan pengungkapan tindak kejahatan.

"Lihat aja bandar itu bisa miliki punya lebih dari 1 rekening dengan nama berbeda. Kalau KTP itu bisa dikunci dengan 1 nomor, banyak kejahatan bisa dicegah‎," ujarnya.

Dit Tipid Eksus Bareskrim Polri sebelumnya sudah melakukan pemantauan. Ada ratusan situs judi online bertebaran. Jumat (22/5/2015) lalu pun dilakukan rapat membahas judi online.

Bareskrim Polri, Kemenkominfo, dan Kemensos menggelar rapat di Bareskrim Polri mencegah judi online. Seorang petinggi di Dit Tipid Eksus menyebut wabah judi bola online bahkan menyasar mahasiswa hingga anak-anak.

Read more: Bareskrim: Jika Setiap Orang Satu KTP, Judi Online Bisa Dicegah

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
Pelatihan Petugas Pencatat Buku Register Akta Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota  se Kalimantan Timur Tahun 2015.

Pelatihan Petugas Pencatat Buku Register Akta Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2015.

Pada tanggal 19 s.d 20 Mei 2015 Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kaltim melalui Bagian Kependudukan melaksanakan Pelatihan Pelatihan Petugas Pencatat Buku Register Akta Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur Tahun 2015 bertempat di ruang Rapat Tepian II Lantai II Kantor Gubernur Kaltim dengan peserta sebagai berikut :

Read more: Pelatihan Petugas Pencatat Buku Register Akta Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur...

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
Ditulis Pada 05 Mei 2015 20:03 WIB
 
 

 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur, Januar Harlian Putra Lembang Alam, meminta agar penduduk Desa Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur yang telah melakukan perekaman KTP elektronik (E-KTP) dengan domisili Kota Bontang, untuk mengembalikan E-KTP tersebut pada Disdukcapil Kota Bontang.

 

Baru kemudian melakukan perekaman E-KTP kembali dengan domisili Kabupaten Kutai Timur.

 

“Ada tujuh RT yang kini sudah melakukan perekaman ke wilayah Bontang. Jumlahnya diperkirakan 3.000 jiwa. Sedangkan dari masyarakat Desa Sidrap, yang sudah melakukan perekaman ke Bontang hampir mencapai 2.000 jiwa,” kata Januar, Senin (4/5/2015).

 

Modus yang dilakukan penduduk Sidrap, menurutnya, karena mereka tidak mau berpisah dari Kota Bontang.

 

Padahal, seharusnya penduduk Sidrap ini sadar jika secara kewilayahan yang mengacu pada tapal batas, mereka merupakan penduduk Kutai Timur dan bukan penduduk Bontang.

Read more: Warga Desa Sidrap Harus Kembalikan E-KTP ke Bontang

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Rabu, 28 April 2015

PELANGGARAN: Masih banyak pelanggaran KTP yang ditemukan Satpol PP saat menggelar razia. (ilustrasi).
BONTANG – Terdapatnya beberapa pelanggaran dari warga saat penertiban administrasi oleh Satpol PP beberapa waktu lalu. Mulai dari KTP tidak sesuai domisili, KTP ganda hingga tidak dapat menunjukkan KTP, merupakan contoh dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang tertib administrasi di Bontang. 
 
Terbukti juga dengan tidak taunya masyarakat soal denda atau sanksi yang diterima jika tidak tertib administrasi. Muhammad Nur, Kasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bontang mengatakan, dalam hal ini pihaknya masih perlu menghimbau masyarakat agar tertib administrasi, terutama identitas.
 
“Sejauh yang kami terima saat penertiban kemarin (bersama Satpol PP, Red) kami masih beri himbauan agar mereka segera mengurus administasi kependudukannya,” jelasnya saat ditemui, Selasa (28/4) kemarin.
 
Dijelaskan dia, beberapa yang terdata tidak dapat memperlihatkan KTP atau tidak sesuai domisili. Maka akan dihimbau agar segera menyesuaikan dengan tempat tinggalnya saat ini. Dalam kesempatan itu pula pihaknya memberikan arahan bahwa pengurusan KTP tidak seribet yang dibayangkan. 
 
Hanya perlu menyempatkan waktu demi kepatuhannya terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Didalamnya terdapat denda administrasi bagi yang tidak dapat menunjukkan KTP sebesar Rp 100 ribu. Dan kurungan selama 2 tahun bagi mereka yang tidak memiliki KTP Ganda atau KTP Palsu.Tetapi, sanksi tersebut tidak diterapkan selama warga masih bisa diberikan pembinaan.
 
“Belum ada yang kami berikan sanksi, sebab kami himbau dulu mereka untuk menyesuaikan KTPnya sesuai domisili, dan juga kami berikan pembinaan tentang ketertiban administrasi, bahwa sebenarnya mengurus KTP itu bukan sesuatu yang sulit,” bebernya.
 
Sebenarnya, sambung dia, ada ketentuan juga bagi pendatang yang tidak menetap atau yang bersifat temporer. Mereka yang datang hanya untuk keperluan bekerja dan tidak punya tujuan untuk menetap di Bontang. Perlu juga membuat surat keterangan domisili selama di RT tempat dia tinggal hingga Kelurahan. Asalkan KTP yang dia miliki, atau KTP luar daerahnya masih berlaku. 
 
Kelurahan akan memberikan waktu selama 6 bulan dalam surat keterangan domisili tersebut. Jika waktu bekerja belum selesai dari waktu yang diberikan di surat domisili maka warga pendatang tersebut perlu memperpanjang surat keterangan domisilinya. Tujuannya agar orang tersebut terdata di Bontang. Walaupun bukan sebagai warga Bontang.
 
“Kami tetap menghimbau pendatang yang tidak bertujuan untuk menetap di Bontang agar membuat surat keterangan domisili, sehingga jika terjadi razia penertiban pun hanya tinggal memperlihatkan surat tesebut,” ungkapnya.
 
M. Nur pun mengatakan berbeda dengan mereka yang berniat menetap dan mencari kehidupan di Bontang. Maka perlu membuat KTP Bontang dengan melampirkan surat pindah dari daerah asalnya. Karena hal itu sangat berpengarauh pada kevalidan data warga Bontang, yang juga akan digunakan sebagai acuan untuk Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) mendatang. “Luangkanlah waktu untuk mengurus administrasi bagi mereka yang sibuk, dengan meminta izin kepada perusahaan, 1 sampai 2 jam,” tutupnya. (*/mga)