Berita

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

Surabaya, Seruu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pelaksanaan perekaman kartu tanda penduduk secara elektronik atau e-KTP di seluruh daerah tetap jalan.

 "E-KTP tetap jalan, kami terima apa yang diusulkan DPR agar e-KTP tetap jalan. Kami tidak melarang, hanya saja kami evaluasi datanya ada tidak, palsu tidak," kata Mendagri seusai meninjau pelayanan perizinan di kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), Surabaya, Rabu.

Menurut dia, masalah e-KTP masih perlu disempurnakan karena ini menyangkut data kependudukan nasional.

"Ada data ganda, bahkan ada masyarakat belum mendapatkan e-KTP. Berarti ini ada masalah, kalau tidak ada masalah tidak mungkin KPK melakukan sidak (inspeksi mendadak) beberapa kali," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta waktu selama dua bulan untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan e-KTP.

Saat ditanya soal server 2011--2012 yang digunakan untuk e-KTP, Mendagri mengatakan remote kontrolnya berada di luar negeri.

"Sekarang tahun 2014 mau selesai, kita bisa bicara dengan bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)," katanya.

Ia mengatakan jika DPR menyatakan tidak ada data yang salah sehingga e-KTP tetap dilanjutkan, maka pihaknya akan segera mengirimkan data-data yang salah ke DPR RI.

"Data yang kami kirimkan itu data yang tidak diproses KPK. Tentunya kalau data yang diproses KPK, ya itu haknya KPK. Kami tidak akan mengganggu proses penyelidikan KPK," ujarnya.
 [Ant]

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
JakartaCNN Indonesia -- Persoalan keakuratan data KTP elektronik atau e-KTP yang akan digunakan sebagai acuan Pilkada menjadi sorotan dalam rapat kerja Kementerian Dalam Negeri dengan pejabat Eselon I dan Eselon II di Gedung C Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Kamis (6/11).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Afriadi S. Hasibuan, menjamin keakuratan tersebut dengan sistem akurasi yang ada sekarang.

Dalam rapat, Afriadi memaparkan empat alat akurasi data yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu foto, tanda tangan, rekaman sidik jari, dan rekaman iris mata. Dari keempat alat tersebut, rekaman sidik jari dan rekaman iris mata dianggap sebagai senjata andalan dalam pengakurasian data.

"Dari kedua cara tersebut, tidak mungkin orang memanipulasi data. Soal ini kami jamin data e-KTP pasti akurat. Kami sudah berkomunikasi dengan BPS, lembaga lain harus komunikasi dengan kami," ujar Afriadi..

Kendati demikian, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, tetap ingin memantapkan keakuratan data tersebut.

"Perlu segera ada pertemuan dengan KPU terkait Pilkada. Data harus akurat," kata Tjahjo Kumolo di akhir rapat. 
(pit)

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

JAKARTA, REPUBLIKA.CO.ID - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, mengatakan pendistribusian E-KTP terhambat karena perubahan desain anggaran. Mulai tahun 2014, anggaran yang semulanya diambil dari APBD dialihkan ke APBN. Sehingga harus menunggu APBN-P 2014. Akibatnya, dana untuk pengiriman blangko untuk kebutuhan pencetakan E-KTP baru terealisasi bulan ini.

"Blangko baru akan kami kirim 8 November ini. Akan kami percepat pengirimannya memakai kuris," kata Irman, Kamis (6/11).

Untuk mengatasi masalah teknis seperti integrasi database, penyeragaman prosedur pencatatan, hingga database geometri menurutnya akan digelar rapat koordinasi pada 16 November nanti. 

Ditjen Dukcapil menurutnya telah membersihkan data ganda hingga 8.091.917 jiwa dari 259.949.857 data yang ada di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online. Data penduduk yang telah terekam berjumlah 174.015.400 keping. Sementara yang didistribusikan tercatat sebanyak 145 juta keping.

"Sisanya akan kami tuntaskan mulai 8 November ini. Karena itu kan dananya memang baru cair sebanyak Rp 525.2 miliar," ujarnya. 

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk menyetop pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) selama bulan November 2014 ini. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan menelusuri masalah-masalah teknis termasuk evaluasi petugas pelaksana program E-KTP.

"Satu bulan ini dievaluasi, harus selesai, pencetakan dihentikan dulu. Evaluasi tuntas, permasalahannya seperti apa jelas, nanti 1 Desember diaktifkan kembali," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.