Berita

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai penggunaan sistem pemungutan dan penghitungan elektronik pada Pilkada tahun 2015 masih sulit diwujudkan. Sebab masih diperlukan secara teknis dan kesiapan infrastruktur dalam penggunaan E-Voting dalam Pilkada.

Meski demikian, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan pemerintah tetap siap mendukung dan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menggunakan sistem pemungutan elektronik (e-voting) atau penghitungan elektronik (e-counting).

"Terkait teknis kita perlu duduk bersama dulu untuk mencari alternatif terbaik. Perlu kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi apakah sistem e-voting atau e-counting bisa diterima," jelasnya, Ahad (2/11).

Meski sistem pemungutan dan penghitungan elektronik sudah mulai dikembangkan oleh beberapa pihak, menurut Irman, faktor kesiapan daerah jauh lebih penting. Yakni menyangkut kesiapan infrastruktur, kondisi geografis, dan kondisi sosial masyarakat.

"Kalau sistemnya mungkin bisa disiapkan, tapi apakah infrastruktur untuk semua daearh sudah siap. Daerah pedalaman gimana, listriknya gimana, daerah pegunungan gimana," katanya.

Irman melanjutkan, Kemendagri sebenarnya telah bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Beberapa simulasi e-voting dan e-counting telah dilakukan. Misalnya proyek percontohan di Kabupaten Jembrana, Bali.

"Tapi itu baru tingkat desa, untuk pemilihan kepala desa. sangat sederhana, berbeda jauh dengan pilkada yang lingkupnya lebih luas," katanya.

Karena itu, pemerintah menurutnya lebih menyarankan dilakukan simulasi setingkat pilkada di beberapa daerah percontohan terlebih dahulu. Misalnya memilih daerah perkotaan yang infrastruktur dan sumber daya manusianya bisa disiapkan dengan cepat. Selain itu, daerah perkotaan juga tingkat kesadaran masyarakat terhadap teknologi lebih tinggi.

Dengan mengambil beberapa daerah sebagai pilot project, menurutnya, baru bisa dilakukan evaluasi apakah pemilu elektronik bisa diterapkan secara nasional. "Rencana kami, diprioritaskan dulu untuk kota atau kabupaten yang sudah maju. Kalau sekaligus semuanya tahun depan, saya kira belum bisa," katanya.

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
14128489212084379801

Saya memang belum pernah tinggal di Amerika, Australia maupun negara-negara maju yang telah menerapkan Kartu Identitas Tunggal untuk segalah urusan. Bukan saja di Amerika, ternyata  negara tetangga kita Malaysia juga sudah menerapkan sistem ini sejak lama. makanya untuk data urusan kependudukkan dan jaminan sosial mereka lebih rapi ketimbang kita disini.

KTP Amerika sumber gambar

Read more: Fungsi eKTP Seharusnya Bisa Lebih Canggih

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

 

KUNJUNGI.. STAND PAMERAN EXPO 2014 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG

DI LAPANGAN BESSAI BERINTA (LANG-LANG) KOTA BONTANG MULAI TANGGAL 08 - 12 OKTOBER 2014.

User Rating: 2 / 5

Star activeStar activeStar inactiveStar inactiveStar inactive

SURAT EDARAN
NOMOR : 470/118/DKPS.3

TENTANG
PROSEDUR PENDAFTARAN PENDUDUK BAGI PENDUDUK PENDATANG

Menindaklanjuti hasil evaluasi pelayanan khusus untuk penduduk pendatang, maka kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

    • Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bahwa setiap kedatangan penduduk harus melaporkan Ke Ketua RT setempat paling lambat 2 x 24 jam.
    • Bagi penduduk pendatang yang tidak ingin mentap di Kota bontang dan ber KTP Bontang karena tinggal sementara, maka setelah melapor Ke RT selanjutnya pihak Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Domisili yang berlaku 6 (enam) bulan yang ditandatangani Lurah diketahui Camat dan ditembuskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagai bahan registrasi pendatang.
    • Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya, bahwa Surat Keterangan Tanda Lapor Diri (SKTLD) sudah tidak diberlakukan lagi dan tidak boleh diterbitkan oleh Ketua RT/Kelurahan.
    • Setiap hasil razia penduduk pendatang akan kita koordinasikan untuk mencari jalan pemecahan permasalahan (problem solving) sehingga tertib aturan dan tertib administrasi kependudukan.
    • Bagi penduduk pendatang yang bermaksud tinggal tetap di Kota Bontang harus membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dan Biodata resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota daerah asal.
      • Demikian surat edaran ini kami sampaikan, untuk dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.
    Plt. Sekretaris Daerah

TTD

H. M. Syirajudin, S.H., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196602081987011003

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berusaha untuk menerapkan teknologi untuk urusan kependudukan dengan menerbitkan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Otentikasi yang lebih ketat diterapkan di sistem KTP yang mengadopsi teknologi tersebut.

Penggunaan pemindai sidik jari maupun pemindai mata sebagai otentikasi untuk mengenal penduduk yang terdaftar diklaim sangat efektif. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman, mengaku bahwa otentikasi tersebut berhasil 'mengurangi' jumlah angka penduduk yang tercatat di data center miliknya.

Read more: DENGAN KTP ELEKTRONIK, DATA PENDUDUK LEBIH VALID