Berita

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Ditulis pada 11 September 2014 21:43 WIB

 JAKARTA - Masyarakat tetap bisa mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara online meskipun tidak memiliki e-KTP. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran selama memiliki KTP yang masih berlaku.

 "Yang terpenting mereka memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan)," ujar Anggota Tim Informasi Teknologi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Zainul Anwar Effendi, Kamis (11/9/2014).

 Zainul mengakui telah ada pelamar CPNS yang berhasil mendaftar dengan menggunakan KTP.

 "Yang jadi masalah itu kan kalau pelamar tidak cermat dan tidak hati-hati. Salah input data ya susah," katanya.

 Sebelumnya, Kemendagri telah memberikan kemudahan untuk pelamar CPNS yang belum memiliki e-KTP dan ingin mendapatkan NIK.

 "Bagi yang mengalami kendala silakan bisa secepatnya untuk melakukan konsultasi termasuk terkait dengan KTP," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Herman Suryatman di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta.

 Herman menyampaikan, kebijakan tersebut ditandai dengan adanya surat edaran dari Direktorat Kependudukan Catatan Sipil Kemendagri untuk memfasilitasi pelamar CPNS yang belum memiliki e-KTP.

 "Diharapkan agar memberikan pelayanan secara cepat dan sebaik-baiknya bagi para calon peserta calon seleksi CPNS," katanya.

 

Sumber : sindonews.com

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

BANDUNG,(PRLM).- Indonesia masuk dalam kelompok 19 negara di dunia yang paling buruk pencatatan kelahirannya. Setiap tahun ada sekitar 1,5 juta bayi tanpa dicatatkan kelahirannya.

 

"Artinya dalam satu dekade akan ada 15 juta anak Indonesia yang tidak memiliki kepastian hukum dan tanpa status kewarganegaraan," kata dosen Fakultas Hukum Unpad, Agus Mulya Karsona, dalam seminar "Penyuluhan Hukum Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan bagi Aparat Pemkab Bandung" di Hotel Horison, Kamis (15/5).

 

Lebih jauh Agus mengatakan, populasi penduduk Indonesia pada tahun 2013 sudah masuk dalam empat besar dunia dengan jumlah 251,16 juta orang. "Sedangkan negara paling banyak penduduknya tetap diduduki RRC 1,34 miliar, India 1,22 miliar, dan Amerika Serikat 316,66 juta orang," katanya.

 

Agus menyatakan, banyaknya bayi yang tidak mendapatkan hak berupa akta kelahiran karena administrasi kependudukan yang kurang tertata dan tumpang tindih.

"Tiap penduduk harus mendapatkan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk," katanya dalam seminar diikuti ratusan karyawan Pemkab Bandung yang melayani administrasi kependudukan. (Sarnapi/A-107)

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

COBALAH periksa isi dompet Anda dan hitung ada berapa banyak kartu plastik. KTP, SIM, kartu pajak (NPWP), kartu pegawai, beberapa kartu kredit dan debit, kartu asuransi, serta kartu rumah sakit. Mung­kin juga bisa ditam­bahkan kartu ke­ang­go­taan untuk klub ke­bu­garan, golf, frequent flyer dari maskapai penerbangan, dan keanggotaan profesi.

Wow, itu saja sudah 13. Tak banyak yang menyadari, sema­kin hari saku orang Indonesia semakin tebal. Saya saja sudah tak lagi menaruh dompet di saku celana. Tidak enak rasanya.

Maka, sebenarnya saya se­nang ketika pemerintah meng­gagas e-KTP. Mulanya bayangan saya, e-KTP ini bakal menjadi semacam single identity number (SIN) yang pernah marak sebagai bahan diskusi pada awal 2000-an. Di Amerika Serikat ada social security number. Nomor itu menjadi nomor pembayaran pajak saya, nomor ma­hasiswa, SIM, asuransi, rumah sakit, dan sete­rus­nya.

 

Read more: SIN, BUKAN HANYA E-KTP

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Data terbaru UNICEF 2013 dikutip dari laporan Every Child’s Birth Right menjelaskan bahwa dari sekitar 652 juta anak balita di seluruh dunia sepertiganya atau 230 juta jiwa tidak memiliki akta lahir.

Ini menunjukkan kegagalan pemerintah pemimpin global dalam melakukan pendataan anak dan status kesehatannya yang sangat penting. Mereka juga tidak bisa mengakses layanan kesehatan dan layanan sosial lainnya.

"Hidup dan mati anak-anak ini tidak pernah diketahui oleh pemerintah pembuat keputusan yang berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan mereka," kata Asteria Aritonang, Campaign Director World Vision Indonesia di Jakarta, Rabu (30/4/2014).

World Vision Indonesia adalah mitra World Vision  lembaga swadaya masyarakat internasional  yang memberikan perhatian terhadap anak-anak.

Bagaimana di Indonesia?  Laporan terbaru Unreached and Uncounted  dari World Vision mengacu Susenas 2012  terdapat 50 juta anak yang tidak dicatat kelahirannya. Mereka adalah anak-anak tanpa pencatatan kelahiran dan kematian, ibu dan anak yang meninggal saat persalinan.

Read more: 50 JUTA ANAK DI INDONESIA TIDAK TERCATAT KELAHIRANNYA

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah modus penyelewengan dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

 Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, salah satu bentuk penyelewengan yang ditemukan adalah penggunaan teknologi kartu E-KTP. Teknologi itu tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Ada penurunan kualitas kartu yang digunakan untuk E-KTP dan tidak sesuai dengan proposal.

 "Misalnya, saya kasih contoh, teknologi yang dipakai sesuai proposal adalah iris technology, mata, tetapi kemudian yang banyak dilakukan selama ini menggunakan finger (jari)," kata Bambang di Jakarta, Kamis (24/4/2014).

 

Read more: MODUS KORUPSI PROYEK E-KTP TEMUAN KPK