Berita

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

SURAT EDARAN
NOMOR : 470/118/DKPS.3

TENTANG
PROSEDUR PENDAFTARAN PENDUDUK BAGI PENDUDUK PENDATANG

Menindaklanjuti hasil evaluasi pelayanan khusus untuk penduduk pendatang, maka kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

    • Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bahwa setiap kedatangan penduduk harus melaporkan Ke Ketua RT setempat paling lambat 2 x 24 jam.
    • Bagi penduduk pendatang yang tidak ingin mentap di Kota bontang dan ber KTP Bontang karena tinggal sementara, maka setelah melapor Ke RT selanjutnya pihak Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Domisili yang berlaku 6 (enam) bulan yang ditandatangani Lurah diketahui Camat dan ditembuskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagai bahan registrasi pendatang.
    • Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya, bahwa Surat Keterangan Tanda Lapor Diri (SKTLD) sudah tidak diberlakukan lagi dan tidak boleh diterbitkan oleh Ketua RT/Kelurahan.
    • Setiap hasil razia penduduk pendatang akan kita koordinasikan untuk mencari jalan pemecahan permasalahan (problem solving) sehingga tertib aturan dan tertib administrasi kependudukan.
    • Bagi penduduk pendatang yang bermaksud tinggal tetap di Kota Bontang harus membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dan Biodata resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota daerah asal.
      • Demikian surat edaran ini kami sampaikan, untuk dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.
    Plt. Sekretaris Daerah

TTD

H. M. Syirajudin, S.H., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196602081987011003

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berusaha untuk menerapkan teknologi untuk urusan kependudukan dengan menerbitkan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Otentikasi yang lebih ketat diterapkan di sistem KTP yang mengadopsi teknologi tersebut.

Penggunaan pemindai sidik jari maupun pemindai mata sebagai otentikasi untuk mengenal penduduk yang terdaftar diklaim sangat efektif. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman, mengaku bahwa otentikasi tersebut berhasil 'mengurangi' jumlah angka penduduk yang tercatat di data center miliknya.

Read more: DENGAN KTP ELEKTRONIK, DATA PENDUDUK LEBIH VALID

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia sejak beberapa waktu lalu berencana untuk membuat data penduduk secara online lewat kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Rencananya penggunaan KTP-el akan dioptimalkan pada tahun 2015 mendatang.

Sebagai langkah awal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku penanggung jawab urusan kependudukan berencana akan membuat nomor penduduk yang tertera pada KTP non elektronik tak berlaku lagi mulai Januari 2015.

"Nantinya penduduk harus pakai nomor identitas unik yang sudah kita berikan. Jadi nomor di KTP lama (KTP non elektronik) akan kita buat tidak berlaku per 1 Januari 2015," kata Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri.

Read more: JANUARI 2015, KTP NON ELEKTRONIK TAK BERLAKU LAGI

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Selasa, 16 September 2014 , 12:56:00

JAKARTA - Masalah baru muncul lagi terhadap pelamar CPNS online. Bila beberapa pekan ini pelamar mengeluhkan tidak bisa mendaftar karena NIK sudah dipakai orang lain, sekarang datanya justru tidak bisa digunakan.

Seperti yang dialami Wike Rizfa Grinnanda dan Intan. Kedua pelamar dari Jambi dan Jogja ini tidak bisa mendaftar di portal panselnas.menpan.go.id karena data di KTP-nya tidak sesuai.

"Kami NIK-nya bisa digunakan. Tapi begitu dimasukin datanya sesuai KTP tetap tidak bisa daftar. Di situ ditulis datanya tidak sesuai KTP. Kan aneh, karena yang kami isi memang data sesuai KTP," kata kedua gadis ini di Posko Layanan Informasi Seleksi CPNS, Selasa (16/9).

Wike menambahkan, NIK-nya sudah dicek oleh data Panselnas. Hasilnya mengejutkan karena namanya berubah menjadi Nirmala.

"Kok jauh banget nama Wike sama Nirmala. NIK ini sudah saya pakai untuk memilih beberapa kali. Bahkan saya sudah mericek ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, NIK ini atas nama saya bukan Nirmala," ketusnya.

Baik Wike maupun Intan merasa ada ketidaksingkronan antara data Adminduk dengan Disdukcapil daerah.

"Ini panselnas kalau tidak siap begini bagusnya dimanualkan saja. Seperti ini kami yang dirugikan tidak bisa mendaftar karena datanya sudah dipakai orang lain," ujar keduanya dengan nada emosi. (esy/jpnn)

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Ditulis pada 11 September 2014 21:43 WIB

 JAKARTA - Masyarakat tetap bisa mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara online meskipun tidak memiliki e-KTP. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran selama memiliki KTP yang masih berlaku.

 "Yang terpenting mereka memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan)," ujar Anggota Tim Informasi Teknologi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Zainul Anwar Effendi, Kamis (11/9/2014).

 Zainul mengakui telah ada pelamar CPNS yang berhasil mendaftar dengan menggunakan KTP.

 "Yang jadi masalah itu kan kalau pelamar tidak cermat dan tidak hati-hati. Salah input data ya susah," katanya.

 Sebelumnya, Kemendagri telah memberikan kemudahan untuk pelamar CPNS yang belum memiliki e-KTP dan ingin mendapatkan NIK.

 "Bagi yang mengalami kendala silakan bisa secepatnya untuk melakukan konsultasi termasuk terkait dengan KTP," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Herman Suryatman di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta.

 Herman menyampaikan, kebijakan tersebut ditandai dengan adanya surat edaran dari Direktorat Kependudukan Catatan Sipil Kemendagri untuk memfasilitasi pelamar CPNS yang belum memiliki e-KTP.

 "Diharapkan agar memberikan pelayanan secara cepat dan sebaik-baiknya bagi para calon peserta calon seleksi CPNS," katanya.

 

Sumber : sindonews.com