Berita

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Data terbaru UNICEF 2013 dikutip dari laporan Every Child’s Birth Right menjelaskan bahwa dari sekitar 652 juta anak balita di seluruh dunia sepertiganya atau 230 juta jiwa tidak memiliki akta lahir.

Ini menunjukkan kegagalan pemerintah pemimpin global dalam melakukan pendataan anak dan status kesehatannya yang sangat penting. Mereka juga tidak bisa mengakses layanan kesehatan dan layanan sosial lainnya.

"Hidup dan mati anak-anak ini tidak pernah diketahui oleh pemerintah pembuat keputusan yang berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan mereka," kata Asteria Aritonang, Campaign Director World Vision Indonesia di Jakarta, Rabu (30/4/2014).

World Vision Indonesia adalah mitra World Vision  lembaga swadaya masyarakat internasional  yang memberikan perhatian terhadap anak-anak.

Bagaimana di Indonesia?  Laporan terbaru Unreached and Uncounted  dari World Vision mengacu Susenas 2012  terdapat 50 juta anak yang tidak dicatat kelahirannya. Mereka adalah anak-anak tanpa pencatatan kelahiran dan kematian, ibu dan anak yang meninggal saat persalinan.

Read more: 50 JUTA ANAK DI INDONESIA TIDAK TERCATAT KELAHIRANNYA

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah modus penyelewengan dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

 Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, salah satu bentuk penyelewengan yang ditemukan adalah penggunaan teknologi kartu E-KTP. Teknologi itu tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Ada penurunan kualitas kartu yang digunakan untuk E-KTP dan tidak sesuai dengan proposal.

 "Misalnya, saya kasih contoh, teknologi yang dipakai sesuai proposal adalah iris technology, mata, tetapi kemudian yang banyak dilakukan selama ini menggunakan finger (jari)," kata Bambang di Jakarta, Kamis (24/4/2014).

 

Read more: MODUS KORUPSI PROYEK E-KTP TEMUAN KPK

User Rating: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 
TANJUNG REDEB  -  Kekeliruan dalam pengisian formulir F-1.01 yang merupakan formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia masih sering ditemukan. Sementara isian formulir sangat penting karena akan berkaitan dengan seluruh dokumen kependudukan yang dimiliki setiap warga negara.

 

Pasalnya, kekeliruan dalam pengisian akan menimbulkan perbedaan pada data-data kependudukan di dokumen lain. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berau, Hery Irawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/4) kemarin.

Read more: DISDUKCAPIL PERKETAT VERIFIKASI DATA PENDUDUK

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

MEDAN  - Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Muslim Harahap mengatakan, untuk mencapai target agar seluiruh warga Kota Medan khususnya anak sekolah memiliki   akta kelahiran, pihaknya akan memberikan kemudahan pengurusan.

Dikatakan, untuk mempermudah akta kelahiran anak sekolah bagi anaks ekolah yang belum memiliki akta kelahiran untuk segera melaporkan kepada Kepala Unit Pelayanan Teknis (KUPT) Dinas Pendidikan Kota Medan.

Read more: DISDUKCAPIL PERMUDAH URUSAN AKTA LAHIR ANAK SEKOLAH

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

Solopos.com, KLATEN--Polres dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten bakal turun tangan untuk mengusut kasus pembuatan akta palsu yang melibatkan seorang staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Klaten.

 

Kepala Bidang Umum BKD Klaten, Joko Purwanto, menyatakan akan mengkaji terlebih dahulu kasus tersebut serta mencari bukti-buktinya. Hal itu ia lakukan sambil menunggu laporan resmi dari Kepala Dispendukcapil sebagai dasar pemberian sanksi untuk disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

Read more: POLRES DAN BKD SELIDIKI KASUS AKTA KELAHIRAN PALSU