Artikel

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Kemendagri Targetkan Tiap Anak Indonesia Punya Akta Kelahiran

 

 

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengemukakan pihaknya menargetkan setiap anak Indonesia harus mempunyai akta kelahiran.

"Hal ini karena memiliki akta kelahiran adalah hak setiap anak Indonesia," kata Zudan kepada Antara setelah pelantikan dirinya dan 10 pejabat eselon satu lainnya di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (1/7).

Menurut dia, hal ini menjadi salah satu prioritas utama Kemendagri karena menurutnya baru 60 persen anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran.

Padahal idealnya, lanjut dia, setiap bayi yang lahir harus langsung tercatat dalam akta, yang juga berguna sebagai data kependudukan.

"Karena itulah saya akan berusaha keras agar ini bisa terwujud dengan melanjutkan program dari dirjen sebelumnya yang sudah cukup baik," katanya.

Selain akta lahir, dia menjanjikan dua hal penting lain yang akan dituntaskan sesegera mungkin, yaitu percepatan pelayanan KTP elektronik (e-KTP) dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan yang bekerja sama dengan TNI, Polri, Bea Cukai maupun pihak imigrasi.

"Saat ini, keberadaan KTP elektronik sangat membantu karena bisa merekam semua data penting warga. Selain itu juga tidak ada data ganda, seperti saat sebelum e-KTP," tuturnya.

Pada kesempatan itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik 11 pejabat eselon satu atau pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Hal itu dilakukan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/M Tahun 2015 dan Nomor 102/M Tahun 2015.

Mereka yang dilantik adalah Soedarmo sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Agung Mulyana sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Sumarsono sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Reydonnyzar Moenoek sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Zudan Arif Fakrullah sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu, Didik Suprayitno menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Suhajar Diantor sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Nuryanto sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Hamdani sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Irman sebagai Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

650 Akta Gratis Telah Diterbitkan Disdukcapil

Jumat, 23 Agustus 2013 09:49 WIB

650 Akta Gratis Telah Diterbitkan Disdukcapil

Petugas Disdukcapil Bontang sedang memberikan pelayanan akta gratis yang rata-rata per hari mencapai 10 akta. (Suratmi/ANTARA Kaltim)

Bontang (ANTARA Kaltim) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang, Kalimantan Timur sejak akhir Juni 2013 hingga Jumat (23/8) telah menerbitkan 650 akta kelahiran gratis bagi anak seiring pemberlakuan keputusan Makamah Konstitusi No 18/PPU-XI/2013. 

"Data sejak ( 24/6) hingga hari ini menindak lanjuti SK MK tanggal 30 April 2013 tentang pelaporan kelahiran yang melampaui batas 60 hari sejak kelahiran dan pencatatan dilaksanakan setelah mendapat keputusan kepala dinas saat ini telah diterbitkan 650 akta kelahiran gratis," Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, Sukardi, di Bontang, Jumat.

Read more: 650 Akta Gratis Telah Diterbitkan Disdukcapil

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Enam dari sepuluh anak Indonesia tidak diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan karena mereka tidak tercatat pada catatan sipil. Dengan demikian hanya 40% tingkat pencatatan kelahiran di Indonesia. Berarti Pemerintah telah berlaku diskriminatif terhadap sebagian besar anak-anak dan warga negaranya. Akibatnya anak-anak yang tidak memiliki identitas rentan terhadap eksploitasi.

Umumnya anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tidak memiliki catatan sehingga pemalsuan jati diri anak seringkali dijadikan modus operandi sebagai seringkali terjadi pada kasus-kasus trafficking. Oleh karena itu salah satu upaya untuk melindungi anak-anak melalui pemberian akta kelahiran.

Read more: Akta Kelahiran Hak Masyarakat atas Identitas

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Setiap tahun diperingati Hari Anak Nasional. Ini menyiratkan, negara ini memiliki perhatian besar kepada anak. Di tengah semangat berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kehidupan anak, masih banyak hak anak yang belum terpenuhi, di antaranya hak untuk dicatatkan kelahirannya.

Hak pertama anak setelah dilahirkan yang seharusnya diberikan negara adalah dicatatkan kelahirannya dan mendapat akta kelahiran, sebagaimana dinyatakan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada 1990.

UU No 39/1999 tentang HAM dan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan, identitas anak harus diberikan oleh negara sejak anak dilahirkan, dituangkan dalam akta kelahiran. Kewajiban negara menyediakan akta kelahiran juga ditegaskan UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Baca selengkapnya ....