Kegiatan Disdukcapil Bontang

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

JADWAL PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK KELILING DI KOTA BONTANG

NOTANGGALKELURAHAN
1 19-08-2015 LOKTUAN
2 20-08-2015 API-API
3 21-08-2015 BEREBAS TENGAH
4 25-08-2015 TANJUNG LAUT INDAH
5 26-08-2015 GUNUNG TELIHAN

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Rabu, 28 April 2015

PELANGGARAN: Masih banyak pelanggaran KTP yang ditemukan Satpol PP saat menggelar razia. (ilustrasi).
BONTANG – Terdapatnya beberapa pelanggaran dari warga saat penertiban administrasi oleh Satpol PP beberapa waktu lalu. Mulai dari KTP tidak sesuai domisili, KTP ganda hingga tidak dapat menunjukkan KTP, merupakan contoh dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang tertib administrasi di Bontang. 
 
Terbukti juga dengan tidak taunya masyarakat soal denda atau sanksi yang diterima jika tidak tertib administrasi. Muhammad Nur, Kasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bontang mengatakan, dalam hal ini pihaknya masih perlu menghimbau masyarakat agar tertib administrasi, terutama identitas.
 
“Sejauh yang kami terima saat penertiban kemarin (bersama Satpol PP, Red) kami masih beri himbauan agar mereka segera mengurus administasi kependudukannya,” jelasnya saat ditemui, Selasa (28/4) kemarin.
 
Dijelaskan dia, beberapa yang terdata tidak dapat memperlihatkan KTP atau tidak sesuai domisili. Maka akan dihimbau agar segera menyesuaikan dengan tempat tinggalnya saat ini. Dalam kesempatan itu pula pihaknya memberikan arahan bahwa pengurusan KTP tidak seribet yang dibayangkan. 
 
Hanya perlu menyempatkan waktu demi kepatuhannya terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Didalamnya terdapat denda administrasi bagi yang tidak dapat menunjukkan KTP sebesar Rp 100 ribu. Dan kurungan selama 2 tahun bagi mereka yang tidak memiliki KTP Ganda atau KTP Palsu.Tetapi, sanksi tersebut tidak diterapkan selama warga masih bisa diberikan pembinaan.
 
“Belum ada yang kami berikan sanksi, sebab kami himbau dulu mereka untuk menyesuaikan KTPnya sesuai domisili, dan juga kami berikan pembinaan tentang ketertiban administrasi, bahwa sebenarnya mengurus KTP itu bukan sesuatu yang sulit,” bebernya.
 
Sebenarnya, sambung dia, ada ketentuan juga bagi pendatang yang tidak menetap atau yang bersifat temporer. Mereka yang datang hanya untuk keperluan bekerja dan tidak punya tujuan untuk menetap di Bontang. Perlu juga membuat surat keterangan domisili selama di RT tempat dia tinggal hingga Kelurahan. Asalkan KTP yang dia miliki, atau KTP luar daerahnya masih berlaku. 
 
Kelurahan akan memberikan waktu selama 6 bulan dalam surat keterangan domisili tersebut. Jika waktu bekerja belum selesai dari waktu yang diberikan di surat domisili maka warga pendatang tersebut perlu memperpanjang surat keterangan domisilinya. Tujuannya agar orang tersebut terdata di Bontang. Walaupun bukan sebagai warga Bontang.
 
“Kami tetap menghimbau pendatang yang tidak bertujuan untuk menetap di Bontang agar membuat surat keterangan domisili, sehingga jika terjadi razia penertiban pun hanya tinggal memperlihatkan surat tesebut,” ungkapnya.
 
M. Nur pun mengatakan berbeda dengan mereka yang berniat menetap dan mencari kehidupan di Bontang. Maka perlu membuat KTP Bontang dengan melampirkan surat pindah dari daerah asalnya. Karena hal itu sangat berpengarauh pada kevalidan data warga Bontang, yang juga akan digunakan sebagai acuan untuk Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) mendatang. “Luangkanlah waktu untuk mengurus administrasi bagi mereka yang sibuk, dengan meminta izin kepada perusahaan, 1 sampai 2 jam,” tutupnya. (*/mga)
 
 

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
BONTANG POST, Selasa, 28 April 2015
Pro Sayang Anak Lahir menjadi salah satu dari Sembilan program yang diikutkan di Otonomi Award 2015 yang digarap Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) area Kaltim-Kaltara.
 
Menurut Ahmad Aznem, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, program kerja sama pelayanan akta kelahiran ini menjadi terobosan baru Pemkot Bontang yang pantas mendapatkan apresiasi untuk diikutsertakan dalam lomba.
 
Program ini lanjut dia juga bekerja sama dengan rumah sakit di Bontang untuk pelayanan pembuatan akta kelahiran. Dengan kerja sama ini, jika ada masyarakat yang baru melahirkan tak perlu lagi repot-repot mengurus akta kelahiran di Kantor  Disdukcapil. Proses pembuatan akta kelahiran diharapkan berlangsung singkat, sehingga saat keluar dari rumah sakit, akta sudah langsung jadi dan bisa dibawa pulang.
 
“Program ini gratis, warga harus punya, karena akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara,” jelas dia.
 
Tujuan lain dari ide ini adalah, menciptakan sinergi yang harmonis, serasi dan terpadu dalam pelaksanaan tugas antara seluruh pihak, baik  Disdukcapil, rumah sakit dan masyarakat. Selain itu, akta merupakan bukti kewaganegaraan pada anak yang memberikan perlindungan dan hak keperdataan anak. Hal lain yang bisa dicapai dalam kerja sama ini adalah membangun partisipasi publik, khususnya terhadap pelayanan akta kelahiran.
 
Diketahui, selain program akta kelahiran ini, Pemkot Bontang juga mengikutsertakan program lainnya di Otonomi Award. Antara lain, Program Istri Baru (Listrik Terbarukan-PLTS Komunal), Program Bakul (Pengembangan Kuliner), Program Satu RT Satu Layanan Pendidikan Anak Usaha Dini (PAUD), Program Gasibu (Gerakan Sayang Ibu), Program Peduli Lingkungan dan Sosial Perusahaan (Lisan), Program Bimbingan dan Manajemen Usaha Perempuan, Program Bontang Hijau, dan Program Balik-Atas (Pengembangan Aplikasi Elektronik Tata Naskah). (hms/*/zae)

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

BONTANG POST EDISI - 24 DESEMBER 2014

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

Tertibkan Administrasi Kependudukan

Rabu, 24 Desember 2014 | 

BONTANG - Pemkot Bontang terus berupaya menertibkan administrasi kependudukan. Khusus kepada masyarakat yang belum mendapatkan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bontang atau yang nikah siri diupayakan memorandum of understanding (MoU) antara pemkot dengan Pengadilan Agama Bontang dan Kementerian Agama Bontang.

Penandatanganan MoU dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Senin (22/12) malam oleh Wali Kota Bontang Adi Darma dan pejabat terkait. Hadir Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaltim HM Yani Awie, Ketua Pengadilan Agama Bontang Arifin, Kepala Kementerian Agama Bontang Abd Hamid, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang HM Edison.

Wali Kota Adi Darma mengatakan, pemkot melalui Disdukcapil akan bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama untuk mengisbatnikahkan sebanyak 50 pasangan suami istri (pasutri) di Kota Taman yang telah melakukan pernikahan secara siri.

“Setelah isbat nikah nanti, 50 Pasutri selanjutnya menerima akte atau buku nikah. Buku nikah ini merupakan dokumen yang sangat penting utamanya dalam melakukan pengurusan administrasi data kependudukan. Untuk itu, kami berharap terobosan ini akan bermanfaat untuk masyarakat Kota Bontang,” ungkapnya.

Wali Kota Adi Darma menjelaskan, program ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga seluruh pasutri di Kota Bontang yang telah menikah siri bisa diisbatkan dan dapat tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. “Saya berharap, masyarakat yang ingin menikah tidak lagi dengan cara siri. Tetapi nikah secara legal menurut agama dan negara yang dibuktikan dengan kepemilikan buku atau akta nikah,” harapnya

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Yani Awie memberikan apresiasi kepada Pemkot Bontang atas terobosan yang dilaksanakannya ini. Menurutnya, langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menertibkan administrasi kependudukan.

“Ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kota Bontang dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakatnya yang harus ditiru daerah lain,” ujarnya. (hms7/kri/k16)