Berita

GENCAR JEMPUT BOLA: Disdukcapil Bontang gencar melakukan jemput bola perekaman KTP-el sesuai surat edaran Mendagri.
Kamis, 04 April 2019 12:40
PROKAL.CO, BONTANG – Jelang Pemilu 2019 pada 17 April mendatang, masih terdapat sebanyak kurang lebih empat persen penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el. Padahal, Disdukcapil Bontang sudah gencar melakukan jemput bola dengan membuka pelayanan perekaman di hari Sabtu-Minggu.
Kabid Dafduk Disdukcapil Bontang, Muhammad Karnadi mengatakan Disdukcapil Bontang sudah menindaklanjuti surat edaran Mendagri yang mewajibkan pelayanan di hari libur. Surat edaran tersebut menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Maret 2019. “Empat persenan lagi dari jumlah wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman. Kami juga sudah lakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP mulai tanggal 16 Maret-14 April 2019,” jelas Karnadi.

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali menjelaskan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan kewenangan KPU, bukan pada kewenangan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Hal ini dijelaskan menyusul  pernyataan Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo yang menyayangkan pihak KPU RI dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang belum menyelesaikan DPT dan menuding Mendagri tidak netral atas persoalan tersebut.

Di awal pernyataannya, Mendagri menegaskan posisi Pemerintah dalam hal ini secara khusus Kemendagri dalam tataran menyusun regulasi Pemilu bersama-sama dengan DPR RI menyusun dan membahas UU Tentang Pemilu yang telah Disahkan pada tanggal 21 Juli 2017 menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Read more: Kemendagri Tegaskan DPT adalah Kewenangan KPU

Jakarta -Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan bahwa KTP-elektronik dan Surat Keterangan (Suket) Pengganti KTP-el merupakan syarat wajib bagi pemilih di Pemilu Serentak 2019. Putusan ini diketok hari ini, Kamis (28/3/2019), setelah sebelumnya diajukan permohonan uji materi pada Pasal 348 ayat (9) UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terutama yang terkait dengan penggunaan KTP-el sebagai syarat untuk mencoblos.

Putusan MK tersebut dirasakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) sangat adil dan progresif. Sebab, keputusan itu mendorong terwujudnya ketunggalan data penduduk sehingga sesuai dengan semangat untuk mewujudkan Single Identity Number (SIN) dan semangat tertib administrasi kependudukan. Dengan putusan ini diharapkan, masyarakat yang belum merekam mau segera pro aktif datang ke Dinas Dukcapil setempat. Saat ini sudah 98% wajib KTP- el sudah merekam, hanya tersisa 2 persen yang belum merekam. Nah, jumlah yang 2 persen ini yang wajib melakukan perekaman agar bisa mencoblos. Bila masyarakat ini merekam, pasti suket diterbitkan, dalam hal KTP-el nya sudah status print ready record, maka KTP-elnya langsung dicetakkan.

Read more: Respon Putusan MK Dukcapil Tingkatkan Jemput Bola dan Buka Pelayanan di Hari Libur

 

PROKAL.CO,  BONTANG - Inovasi harus terus dilakukan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil pun  akan melakukan terobosan baru dengan target bisa berjalan 2019 ini. 

 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, Yuliatinur mengatakan hasil rakornas beberapa waktu lalu, seluruh Disdukcapil di Indonesia diminta mempersiapkan membuat akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) dengan tanda tangan elektronik. "Jadi tanda tangan kepala dinas bisa dilakukan di mana saja," kata Yuli.

Read more: MANTAP INI..!! Akta dan KK Bisa Urus Online

 
 
Gambar mungkin berisi: 2 orang, orang duduk, orang berdiri dan layar

#GISA
Liputan6.com, Jakarta Pemilu Serentak 2019 sudah semakin dekat, cuaca politik pun semakin hangat. Berbagai isu sumbang datang silih berganti memojokkan Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri lebih khusus lagi Ditjen Dukcapil Kemendagri. Tak tanggung-tanggung selama bulan Februari ini saja, tak kurang lima rumor bernada minor berseliweran di media sosial, semuanya terkait penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pertama, desas-desus KTP-el seumur hidup dinisbahkan untuk kepentingan WNA asal China untuk memenangi pasangan tertentu pada Pilpres Pemilu 2019. Kedua, KTP-el bisa digunakan warga asing untuk memilih pada Pemilu 17 April; Ketiga, kolom penghayat kepercayaan dikaitkan dengan isu PKI; Keempat, penghapusan kolom agama pada KTP-el, dan Kelima, isu KTP-el dikloning dan diubah datanya, lagi-lagi diisukan untuk keperluan WNA China agar bisa menyoblos di TPS.

Read more: Kemendagri Luruskan Lima Isu Hoax Soal KTP-el