COBALAH periksa isi dompet Anda dan hitung ada berapa banyak kartu plastik. KTP, SIM, kartu pajak (NPWP), kartu pegawai, beberapa kartu kredit dan debit, kartu asuransi, serta kartu rumah sakit. Mung­kin juga bisa ditam­bahkan kartu ke­ang­go­taan untuk klub ke­bu­garan, golf, frequent flyer dari maskapai penerbangan, dan keanggotaan profesi.

Wow, itu saja sudah 13. Tak banyak yang menyadari, sema­kin hari saku orang Indonesia semakin tebal. Saya saja sudah tak lagi menaruh dompet di saku celana. Tidak enak rasanya.

Maka, sebenarnya saya se­nang ketika pemerintah meng­gagas e-KTP. Mulanya bayangan saya, e-KTP ini bakal menjadi semacam single identity number (SIN) yang pernah marak sebagai bahan diskusi pada awal 2000-an. Di Amerika Serikat ada social security number. Nomor itu menjadi nomor pembayaran pajak saya, nomor ma­hasiswa, SIM, asuransi, rumah sakit, dan sete­rus­nya.

 

Nomor dan Data

Dari bentuknya, kartu SIN sama persis dengan KTP biasa, tetapi di dalamnya ditanam chipyang bisa diisi berbagai data.

Apa saja data yang bisa di-in­put di dalamnya? Sangat bera­gam.

Mungkin Anda pernah mem­­baca berita tentang inovasi yang dilakukan I Gede Winasa ke­tika menjabat bupati Jem­brana selama dua periode (2000–2005 dan 2005–2010). Dia men­jadikan KTP sekaligus seba­gai kartu kesehatan dan kartu kredit. Dengan kartu itu, setiap warganya yang sakit bisa berobat cuma-cuma ke rumah sakit atau puskesmas.

Di sana warga Jembrana ting­­gal menyerahkan KTP-nya. Di dalam KTP itu ada chip yang be­risi, antara lain, data riwayat ke­sehatan si pemilik kartu. Un­tuk mengetahui data ter­sebut, dok­ter tinggal memasukkan KTP ke peranti card reader. Berbekal da­ta itu, dokter bisa membe­ri­kan obat yang pas buat pasien­nya. Dan, di Jembrana kala itu, se­mua biaya berobat ditanggung pe­merintah kabupaten.

Kartu SIN lebih dari sekadar itu. Banyak fungsi yang bisa di­in­te­grasikan di dalamnya. No­mor kartu SIN, misalnya, bisa ber­fungsi sebagai nomor reke­ning bank atau kartu kredit. Jadi, kita bisa bertransaksi hanya de­ngan memakai KTP.

Tapi, bagi sebagian orang, kartu SIN juga berpotensi mem­buat mereka bertambah repot. Misalnya jika nomor kartu SIN sekaligus menjadi nomor pajak atau NPWP. Jadi, di kartu ini ter­simpan semua data pajak Anda, misalnya PPh atau PBB.

Kalau semua data pada kar­tu tersebut diintegrasikan, profil An­da yang sebenarnya bakal ter­ungkap. Misalnya, Anda se­orang pe­gawai negeri sipil dengan gaji, ka­takanlah, Rp 10 juta per bulan. Tapi, kalau merujuk pada data PBB, ternyata Anda tinggal di kawasan elite. Lalu, dari pajak kendaraan yang Anda bayarkan, terungkap mobil milik Anda ternyata bukan mobil murah.

Data tersebut juga bisa di­kros­­cek dengan uang Anda yang ter­simpan di bank dan pola be­lanja Anda. Misalnya, reken­ing ta­b­ungan Anda ternyata men­ca­pai miliaran rupiah. Kemu­dian, be­lanja Anda dengan kartu kre­dit per bulan ter nyata mencapai Rp 10-an juta. Setiap musim libur Anda dan keluarga selalu berwisata ke Eropa. Pada giliran­nya, Anda tentu harus menje­las­kan semua “ketidakwajaran” ter­sebut kepada PPATK. Mere­pot­kan kalau Anda ingin sem­bunyi, bu­kan?

Tapi, itulah awal sebuah pe­ne­gakan keadilan. Mungkin itu pula sebabnya gagasan SIN yang ramai dibahas pada awal 2000-an dengan cepat mengempis. Pe­­nerapan SIN bakal membuat re­pot banyak kalangan yang biasa menelikung. SIN tentu ku­rang cocok dengan selera s­e­ba­gian kecil elite kita, seperti te­man-teman di DPR atau di ins­tan­­si pemerintahan lainnya yang sudah biasa menikmati transaksi kas tanpa ada yang melacaknya.

Alhasil, ide SIN akhirnya ”tu­run pangkat”, menjadi e-KTP. Me­nurut saya, ini perkem­ba­ngan yang sangat menge­cewa­kan. Maka, saya sangat antusias ketika perkara ini akhirnya dite­lisik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan angga­ran senilai Rp 5,9 triliun, rakyat kita mem­bayar terlalu mahal jika ha­nya mendapatkan e-KTP. Se­ha­­r­us­nya SIN. Kira-kira begitu­lah.(padangekspres.co.id)

Penulis : Rhenald Kasali - Guru Besar Fakultas Ekonomi UI