REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai penggunaan sistem pemungutan dan penghitungan elektronik pada Pilkada tahun 2015 masih sulit diwujudkan. Sebab masih diperlukan secara teknis dan kesiapan infrastruktur dalam penggunaan E-Voting dalam Pilkada.

Meski demikian, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan pemerintah tetap siap mendukung dan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menggunakan sistem pemungutan elektronik (e-voting) atau penghitungan elektronik (e-counting).

"Terkait teknis kita perlu duduk bersama dulu untuk mencari alternatif terbaik. Perlu kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi apakah sistem e-voting atau e-counting bisa diterima," jelasnya, Ahad (2/11).

Meski sistem pemungutan dan penghitungan elektronik sudah mulai dikembangkan oleh beberapa pihak, menurut Irman, faktor kesiapan daerah jauh lebih penting. Yakni menyangkut kesiapan infrastruktur, kondisi geografis, dan kondisi sosial masyarakat.

"Kalau sistemnya mungkin bisa disiapkan, tapi apakah infrastruktur untuk semua daearh sudah siap. Daerah pedalaman gimana, listriknya gimana, daerah pegunungan gimana," katanya.

Irman melanjutkan, Kemendagri sebenarnya telah bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Beberapa simulasi e-voting dan e-counting telah dilakukan. Misalnya proyek percontohan di Kabupaten Jembrana, Bali.

"Tapi itu baru tingkat desa, untuk pemilihan kepala desa. sangat sederhana, berbeda jauh dengan pilkada yang lingkupnya lebih luas," katanya.

Karena itu, pemerintah menurutnya lebih menyarankan dilakukan simulasi setingkat pilkada di beberapa daerah percontohan terlebih dahulu. Misalnya memilih daerah perkotaan yang infrastruktur dan sumber daya manusianya bisa disiapkan dengan cepat. Selain itu, daerah perkotaan juga tingkat kesadaran masyarakat terhadap teknologi lebih tinggi.

Dengan mengambil beberapa daerah sebagai pilot project, menurutnya, baru bisa dilakukan evaluasi apakah pemilu elektronik bisa diterapkan secara nasional. "Rencana kami, diprioritaskan dulu untuk kota atau kabupaten yang sudah maju. Kalau sekaligus semuanya tahun depan, saya kira belum bisa," katanya.