JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memperingatkan kelurahan dan kecamatan di seluruh Indonesia untuk tidak meminta bayaran dari warga atas pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Peringatan ini disampaikan Tjahjo usai mendengarkan paparan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berdiskusi dengan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Adnan Pandu Praja mengenai proses seleksi penerimaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jumat (19/12/2014). 

Penegasan Tjahjo tersebut berkaitan dengan pungutan liar (pungli) sebesar Rp30.000 hingga Rp50.000 yang diminta petugas keluarahan dan kecamatan atas pembuatan e-KTP.

Menurut Tjahjo, dalam undang-undang (UU) baru yakni UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah ditertibkan masalah pembayaran atau permintaan bayaran pembuatan e-KTP. Karenanya tidak boleh ada petugas kelurahan/desa dan kecamatan yang coba bermain-main dalam pembuatan e-KTP.

"Ini ada UU baru di Dukcapil. Saya kira semua kita sudah tertibkan dengan baik. Tidak akan ada yang berani main-main lagi," tegas Tjahjo di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Mantan Sekjen PDIP ini mengakui, awalnya pemerintah berkeinginan agar pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Adminduk) Kemendagri yang mencetak e-KTP. 

Dia membeberkan, dalam satu hari rata-rata mencapai 15.000 warga negara Indonesia (WNI) yang membutuhkan KTP. Karenanya, Kemendagri berinisiatif untuk mencetak sebanyak 47 juta dari total 187 juta lebih WNI yang harus punya e-KTP.

"Sudah kami bagikan ke daerah. (Pencetakan e-KTP di pusat) kami kemarin hanya tidak mau mengganggu," paparnya.
 (kri)

Sumber: sindonews.com