BONTANG – Temuan adanya warga tak memiliki KTP sesuai domisili atau bahkan tak beridentitas saat razia yustisi di Bontang Selatan, mendapat perhatian serius Camat Bontang Selatan, Basir.

Kata dia, hal tersebut merupakan kesalahan yang harus diperbaiki warganya. Sebab dia menyadari, betapa dampak dari ketidaktertiban tersebut. Selain menyebabkan tidak validnya data penduduk pemerintah, juga akan menyusahkan warga bersangkutan.

“Memiliki identitas sesuai domisili itu mutlak. Apalagi warga saya (Bontang Selatan, Red). Karena selain untuk ketepatan data, juga untuk kebaikan warga tersebut,” ungkap Basir.

Demikian halnya dengan pemilik usaha di Bontang Selatan. Kata dia, mesti paham dan bisa menekankan kepada para tenaga kerjanya. Agar tertib administrasi sesuai ketetapan.

Demi memenuhi Undang-Undang (UU) tentang kependudukan menyatakan, setiap warga negara telah masuk cukup umur, wajib memiliki KTP sebagai pengenal diri.

“Kalau KTP tidak sesuai domisili, ketua RT juga tidak bisa mendata. Karena masih tercatat sebagai warga luar Bontang. Makanya kami tekankan, siapa pun ingin ke Bontang dan tinggal menetap, agar mengurus surat pengantar lebih dahulu,” tegas Basir.

Dicontohkan Basir, warganya yang bermukim di areal Prakla, Kelurahan Berbas Pantai. Di wilayah itu diketahui berdiri sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM). Jelas menurutnya berpotensi menarik pendatang, salah satunya sebagai tenaga kerja.

Tak ayal, lokasi itu kerap menjadi sasaran razia yustisi aparat penegak Perda Bontang. Bahkan beberapa waktu lalu, ketika dirinya turut serta melakukan razia, ditemukan sejumlah pelanggaran. Beberapa warga menetap di wilayahnya, namun tak memiliki KTP. Baik daerah asal, terlebih KTP Bontang.

“Kalau sudah seperti itu, tidak ada jalan lain selain dipulangkan ke tempat asal. Kalau mau balik lagi ke Bontang. Silakan lengkapi datanya, kami persilakan,” pungkasnya. (in/tom/k15)