Ditulis Pada 10 April 2015 20:17 WIB
 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan serahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 17 April 2015 mendatang.

 

Hal itu disampaikan Mendagri dalam sambutan yang dibacakan oleh Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pendaftaran Penduduk Angkatan I di Patra Jasa Semarang Convention Hotel.

 

 

DAK2 diperlukan oleh KPU untuk menentukan jumlah dukungan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak pada bulan Desember 2015, sebagaimana amanat Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

 

Dalam kesempatan itu, Tjahjo menekankan bahwa yang bertanggung jawab secara formal menyelenggarakan Pilkada serentak adalah KPU dengan jajarannya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Meski demikian, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan dukungan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

"Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kepada KPU beserta jajarannya untuk menjalin sinergitas dan hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," pesan Mendagri, seperti yang disampaikan Dirjen Dukcapil kepada para Kepala Dinas Dukcapil dan KPUD se-Jawa, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara, dalam keterangannya, Selasa (7/4/2015).

 

Sedangkan ketentuan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai cagub dan cawagub, jika memenuhi dukungan 10 persen dari masyarakat Provinsi yang jumlah warganya sampai 2 juta penduduk.

 

"Provinsi dengan penduduk lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta diperlukan dukungan paling sedikit 8,5 persen, Provinsi dengan penduduk lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta diperlukan dukungan paling sedikit 7,5 persen, Provinsi dengan penduduk lebih dari 12 juta diperlukan dukungan paling sedikit 6,5 persen; dan jumlah dukungan itu tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota," paparnya.

Sementara untuk persyaratan calon perseorangan yang akan mendaftar calon bupati atau calon walikota dan calon wakil bupati atau calon wakil walikota, jika mendapat dukungan paling sedikit 10 persen di Kabupaten/Kota dengan penduduk sampai dengan 250 ribu. 8,5 persen di Kabupaten/kota dengan penduduk lebih dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu.

 

"Dan Kabupaten/kota dengan penduduk lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta diperlukan dukungan paling sedikit 7,5 persen, dan Kabupaten/kota dengan penduduk lebih dari 1 juta diperlukan dukungan paling sedikit 6,5 persen. Jumlah dukungan itu tersebar di lebih dari 50 persen jumlah Kecamatan," ujarnya.

 

Selanjutnya, Mendagri dikatakan juga akan menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan kepada Ketua KPU pada tanggal 3 Juni 2015.

 

Adapun Komisi Pemilihan Umum diungkapkan akan mengolah DP4 dengan memperhatikan data pemilih hasil pemilihan umum terakhir, untuk selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.