Ditulis Pada 05 Mei 2015 20:03 WIB
 
 

 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur, Januar Harlian Putra Lembang Alam, meminta agar penduduk Desa Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur yang telah melakukan perekaman KTP elektronik (E-KTP) dengan domisili Kota Bontang, untuk mengembalikan E-KTP tersebut pada Disdukcapil Kota Bontang.

 

Baru kemudian melakukan perekaman E-KTP kembali dengan domisili Kabupaten Kutai Timur.

 

“Ada tujuh RT yang kini sudah melakukan perekaman ke wilayah Bontang. Jumlahnya diperkirakan 3.000 jiwa. Sedangkan dari masyarakat Desa Sidrap, yang sudah melakukan perekaman ke Bontang hampir mencapai 2.000 jiwa,” kata Januar, Senin (4/5/2015).

 

Modus yang dilakukan penduduk Sidrap, menurutnya, karena mereka tidak mau berpisah dari Kota Bontang.

 

Padahal, seharusnya penduduk Sidrap ini sadar jika secara kewilayahan yang mengacu pada tapal batas, mereka merupakan penduduk Kutai Timur dan bukan penduduk Bontang.

 

Hal ini juga merujuk pada aturan perundang-undangan terkait domisili.

 

Selain akan mempengaruhi angka partisipasi jumlah pemilih Kutai Timur pada Pilkada Kutim nanti.

“Permasalahan Sidrap ini memang sudah jadi polemic sejak lama. Kini pihaknya menunggu regulasi dari Pemerintah Provinsi terkait permasalahan wilayah antara Kutai Timur dan Bontang. Tapi bila melihat hasil rapat dengan DPRD Provinsi beberapa waktu lalu, desa Sidrap murni masuk dalam wilayah Kutai Timur, bukan Kota Bontang. Sehingga masyarakat disana wajib tunduk dan patuh pada aturan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” tegas Januar.

 

sumber : http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/warga-desa-sidrap-harus-kembalikan-e-ktp-ke-bontang