BONTANG – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang menolak disalahkan terkait tudingan banyaknya kartu tanda penduduk (KTP) dengan alamat tidak jelas.
Kepala Seksi (Kasi) Penyuluhan di Disdukcapil Bontang, Ismail membenarkan memang ada sekitar 200 KTP yang belum divalidasi. Tetapi, ucapnya, data itu data yang didapat dari Kemendagri yang ditembuskan ke provinsi dan dilimpahkan ke instansinya.
“Data itu dari pusat yang tembusannya ke provinsi baru kemudian dikirim ke sini (Disdukcapil),” katanya.

Ditambahkannya, hingga saat ini validasi data KTP oleh Disdukcapil bersama KPU Bontang sudah maksimal. Soal masalah validasi masih terdaftar atau tidaknya seorang di salah satu RT bukan ranah instansinya.

“Kami sudah kerjasama antara Disdukcapil dan KPU. Kami hanya menerima berkas di atas meja. Masalah warga itu pindah ke RT lain kami tidak tahu,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Ismail, pihaknya akan mengawasi warga yang hendak mengurus KTP. Berikutnya, Disdukcapil tidak akan mengeluarkan KTP bila alamat tidak lengkap. Semua prosedur harus dilengkapi. “Ini memang jadi masalah. Ada beberapa KTP yang kami temukan pada bagian RT dikosongkan. Lalu, ada warga yang menggunakan alamat lain untuk mengurus KTP. Ini tidak akan terjadi lagi,” ungkapnya.
Sebelumnya diwartakan, Calon Walikota Neni Moerniaeni menemukan banyak kejanggalan, ada sekitar 20 sampai 40 lembar KTP disetiap RT di Bontang yang tidak memiliki alamat jelas. KTP itu memang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) tetapi tidak tercantum alamat yang jelas.
“Ada sekitar 500 RT di Bontang. Kami mencatat, ada 20 sampai 40 KTP di masing-masing RT yang tidak memiliki alamat jelas. Ini membingungkan,” tuturnya. (ram914)

sumber : http://www.korankaltim.com/disdukcapil-enggan-disalahkan/