MEGA ASRI/BONTANG POST
MINIM PETUGAS : Pegawai Disdukcapil mengikuti diklat di BKD. Mengakibatkan pelayanan pembuatan KK menjadi molor.  
Disebabkan 6 Pegawai Disdukcapil Mengikuti Diklat Pelayanan Prima 
BONTANG – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bontang sedikit kesulitan melayani masyarakat. Pasalnya, sebanyak 6 petugas pelayanan sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) pelayan prima di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bontang selama 4 hari. Akibatnya, pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) terpaksa molor dari waktu awal selama 4 hari menjadi 7 hari. 
Hal tersebut diutarakan Kasi KTP dan KK Disdukcapil Bontang, Masriah. Kata dia, keenam orang tersebut sudah sesuai rekomendasi atasan dan disetujui. Sehingga untuk mengantisipasi lonjakan pengurus surat-surat penting, masih terdapat beberapa tenaga di bidang pelayanan.
“6 orang tersebut 4 dari bidang pelayanan dan 2 orang dari bidang lainnya, tapi itu semua sudah persetujuan para kepala bidang dan sekretaris,” jelas Masriah saat ditemui diruangannya, Senin (9/11) kemarin. 
Dijelaskan dia, 6 orang ini mengikuti diklat Senin (9/11) kemarin sampai 12 November mendatang di Kantor BKD, Bontang Lestari. Keenamnya adalah petugas register KTP, operator KTP, petugas surat keterangan kependudukan dan dari bidang capil.  
Penggantinya ada 1 tenaga untuk menerima berkas, 1 untuk cetak KTP, 1 anak PKL untuk cetak resi, dan 1 operator untuk cetak KK. Kendati demikian, Masriah merasa pelayanan di Disdukcapil Bontang sudah cukup, selama 6 petugas lainnya menjalankan diklat. 
“Dengan berat hati saya katakan cukup, karena pimpinan yang mengarahkan,” ujarnya. 
Hanya saja, lanjut dia, khusus untuk pembuatan KK waktunya sedikit molor, dari awal 4 hari menjadi 7 hari. Karena petugas yang awalnya 2 menjadi 1. Soal 6 petugas lainnya yang sedang mengikuti diklat diharapkan setelah mengikuti diklat pelayanan bisa lebih baik lagi. Sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 
“Semoga pelayanan prima bisa ditingkatkan setelah mendapatkan diklat soal pelayanan prima,” pungkasnya. (mga)