Berita

Jakarta - Tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) kini makin meluas. Dulu tugas utama Dukcapil memastikan layanan Administrasi kependudukan (Adminduk) berjalan dengan baik di dalam negeri. Sekarang, bertambah pelayanan adminduk di luar negeri.

Menurut Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh, ranah pelayanan Dukcapil bukan hanya di 34 provinsi dan 514 wilayah kabupaten/kota di dalam negeri, pelayanan Adminduk bagi WNI ada di perwakilan NKRI di 130 negara. 

Read more: Anjungan Dukcapil Mandiri Segera Hadir, Cetak Dokumen Kependudukan Semudah Datang ke ATM

Jakarta - Pemerintah resmi mengumumkan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019.

Diumumkan melalui Permen PAN dan RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019 tertanggal 30 Oktober 2019. Permen ini ditandatangani oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo.

Pasca diumumkan, banyak masyarakat bertanya mengenai syarat pendaftaran seleksi CPNS 2019 bagi penduduk yang belum memiliki KTP-el, di tengah terbatasnya ketersediaan blangko KTP-el akhir-akhir ini.

Mengenai hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengatakan syarat tersebut bisa diganti menggunakan Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP-el.

“Calon pelamar yang belum mendapatkan KTP-el, diperbolehkan melampirkan Suket Pengganti KTP-el,” katanya di Jakarta, Minggu (03/10/2019).

Artinya, sepanjang penduduk sudah memenuhi syarat sebagai wajib KTP dan sudah melakukan perekaman KTP-el, maka ia dapat melakukan pendaftaran seleksi CPNS 2019 sesuai formasi yang diperlukan di setiap instansi atau pemerintah daerah.

Dinas Dukcapil setempat biasanya akan menerbitkan Suket ketika tidak tersedia blangko KTP-el. Suket inilah yang akan diupload dan menjadi salah satu syarat seleksi CPNS.

Read more: BKN Tegaskan Suket Sebagai Pengganti KTP-el Untuk Seleksi CPNS

Output layanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang dihasilkan oleh dinas Dukcapil kabupaten/kota bukan hanya KTP-el, Akta Kelahiran, atau Kartu Keluarga (KK) seperti yang umum kita ketahui.

Hasil dari layanan Dukcapil banyak ragam atau jenisnya. Simak penjelasan berikut untuk mendapatkan pemahaman yang utuh.

Read more: Apa Saja Output yang Dihasilkan dari Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dukcapil?

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah salah satu dari 23 dokumen kependudukan yang merupakan output dari pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota sebagai Instansi Pelaksana pelayanan Adminduk.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dalam KTP-el terdapat setidaknya 11 elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, foto diri, dan tanda tangan. Adapun elemen data penduduk yang terdapat dalam KTP-el merupakan bagian dari data kependudukan. Data kependudukan itu sendiri merupakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Read more: Seberapa Pentingkah NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik?

2019-07-30 23:09:18

 

Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) menyebut pemilik akun @hendralm bisa diberi penghargaan. Hal itu menyusul kegiatan akun tersebut yang memposting kegiatan jual beli data KTP-el dan KK di media sosial.

"Kalau nanti Hendra berjasa, kita beri penghargaan sebagai bentuk peran serta masyarakat. Kami lihat dulu ya. Kan kita ini ingin memberikan reward dan punishment. Yang berjasa kita beri reward, yang bandel, nakal, kita jewer. Polisilah nanti yang memberikan proses-prosesnya, sampai nanti berujung di pengadilan," kata Zudan di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Menurut Zudan, apa yang dilakukan Hendrawan merupakan salah satu bentuk kooperasi masyarakat dalam mendukung pemerintah, khususnya dalam upaya penegakan hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sebelumnya, sempat beredar di berbagai media bahwa Dukcapil akan mempolisikan Hendrawan atas dugaan pencemaran nama baik Dukcapil.

Zudan merespons berita tersebut dan mengatakan pihaknya justru bisa saja memberikan reward pada Hendrawan.

"Kami pertama melihat masyarakat harus berperan serta aktif dalam memberantas tindak kejahatan. Kalau memang dia tidak ada niat melawan hukum, ya, tenang saja lah tidak usah khawatir," jelasnya.

Read more: Dirjen Dukcapil Sebut Pembuat Viral Jual Beli KTP-el dan KK Bisa Diberi Penghargaan