JAKARTA, REPUBLIKA.CO.ID - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, mengatakan pendistribusian E-KTP terhambat karena perubahan desain anggaran. Mulai tahun 2014, anggaran yang semulanya diambil dari APBD dialihkan ke APBN. Sehingga harus menunggu APBN-P 2014. Akibatnya, dana untuk pengiriman blangko untuk kebutuhan pencetakan E-KTP baru terealisasi bulan ini.

"Blangko baru akan kami kirim 8 November ini. Akan kami percepat pengirimannya memakai kuris," kata Irman, Kamis (6/11).

Untuk mengatasi masalah teknis seperti integrasi database, penyeragaman prosedur pencatatan, hingga database geometri menurutnya akan digelar rapat koordinasi pada 16 November nanti. 

Ditjen Dukcapil menurutnya telah membersihkan data ganda hingga 8.091.917 jiwa dari 259.949.857 data yang ada di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online. Data penduduk yang telah terekam berjumlah 174.015.400 keping. Sementara yang didistribusikan tercatat sebanyak 145 juta keping.

"Sisanya akan kami tuntaskan mulai 8 November ini. Karena itu kan dananya memang baru cair sebanyak Rp 525.2 miliar," ujarnya. 

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk menyetop pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) selama bulan November 2014 ini. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan menelusuri masalah-masalah teknis termasuk evaluasi petugas pelaksana program E-KTP.

"Satu bulan ini dievaluasi, harus selesai, pencetakan dihentikan dulu. Evaluasi tuntas, permasalahannya seperti apa jelas, nanti 1 Desember diaktifkan kembali," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.