Berita

Pemerintah-KPU Sepakati Jadwal Penyerahan Data Penduduk
JAKARTA - Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati jadwal penyerahan data kependudukan yang akan digunakan untuk daftar pemilih Pemilu 2014.
 
Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) akan diserahkan secara serempak oleh Kementrian Dalam Negeri dan Pemda ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU provinsi maupun kabupaten/kota pada 6 Desember tahun ini.

Kesepakatan itu diambil setelah Mendagri Gamawan Fauzi menggelar rapat dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kantor Kemendagri, Selasa (28/8).
 
Dari kesepakatan rapat itu diketahui bahwa selain penyerahan DAK2 pada 6 Desember 2012, penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) akan diserahkan pada Kamis, 7 Februari 2013.

Mendagri menguatakan, KPU telah menetapkan 9 April 2014 sebagai hari pemungutan suara. Mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, maka penyerahan DAK2 harusnya pada 9 Desember 2012.
 
""Tanggal yang kita sepakati (6 Desember 2012) justru lebih cepat dari jadwal,"" ucap Gamawan usai rapat dengan KPU dan Bawaslu.

Kesepakatan lainnya, setelah nantinya DAK dan DP4 diserahkan maka KPU tetap bisa meminta bantuan pemerintah pusat maupun pemda. Syaratnya, KPU mengajukan permintaan tertulis yang merinci waktu, jenis bantuan dan fasilitasi yang dibutuhkan.
 
""Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan MoU (nota kesepahaman),"" sambung Gamawan.

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menjelaskan, sampai saat ini sudah 133 juta penduduk yang terekam dalam e-KTP. Targetnya hingga Oktober mendatang perekaman e-KTP sudah menjangkau 172 juta penduduk.
 
""Amanat Perpres (Perpres 67 Tahun 2011 tentang e-KTP) itu 31 Desember. Tapi kita upayakan agar lebih cepat,"" ucapnya.

Gamawan menjamin DAK2 dan DP4 yang akan diserahkan pemerintah ke KPU tidak akan memuat penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.
 
""Sudah kita bersihkan,"" pungkasnya.
 
Dikutip/diedit dari jpnn.com

Pemerintah Inggris akan meningkatkan keamanan chip dan personal identity number (PIN) dalam kartu tanda penduduk dan paspor elektroniknya. Fitur baru yang dikembangkan ini berupa peningkatan kemanan verifikasi identitas serta pemanfaatannya bagi untuk melakukan ragam transaksi.

Read more: Pemerintah Inggris Memperbarui Fitur KTP dan Paspor Elektronik

Info Dukcapil :

1.    Semua KTP-el berlaku seumur hidup, meski di dalam kolom terdapat tanggal kedaluwarsanya. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adm.Kependudukan Pasal 64 ayat 7a ( Kecuali KTP-el rusak atau hilang baru diganti ) Gratis !

 

 

2.    Sesuai Perpres No. 2 Tahun 2015 Target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2016 harus 77,5 %, diharapkan warga yang memiliki anak berumur 0-18 tahun untuk mencatatkan Akta Kelahiran Anak nya di Disdukcapil Kota Bontang. Gratis !  

SURAT EDARAN
NOMOR : 470/118/DKPS.3

TENTANG
PROSEDUR PENDAFTARAN PENDUDUK BAGI PENDUDUK PENDATANG

Menindaklanjuti hasil evaluasi pelayanan khusus untuk penduduk pendatang, maka kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

    • Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bahwa setiap kedatangan penduduk harus melaporkan Ke Ketua RT setempat paling lambat 2 x 24 jam.
    • Bagi penduduk pendatang yang tidak ingin mentap di Kota bontang dan ber KTP Bontang karena tinggal sementara, maka setelah melapor Ke RT selanjutnya pihak Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Domisili yang berlaku 6 (enam) bulan yang ditandatangani Lurah diketahui Camat dan ditembuskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagai bahan registrasi pendatang.
    • Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya, bahwa Surat Keterangan Tanda Lapor Diri (SKTLD) sudah tidak diberlakukan lagi dan tidak boleh diterbitkan oleh Ketua RT/Kelurahan.
    • Setiap hasil razia penduduk pendatang akan kita koordinasikan untuk mencari jalan pemecahan permasalahan (problem solving) sehingga tertib aturan dan tertib administrasi kependudukan.
    • Bagi penduduk pendatang yang bermaksud tinggal tetap di Kota Bontang harus membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dan Biodata resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota daerah asal.
      • Demikian surat edaran ini kami sampaikan, untuk dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.
    Plt. Sekretaris Daerah

TTD

H. M. Syirajudin, S.H., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196602081987011003

LAYANAN SMS

Layanan melalui SMS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang :

Ketik Keterangan
SUARA<spasi><kritik/saran/pertanyaan> Untuk menyampaikan kritik/saran/pertanyaan ke kami
PENDUDUK<spasi>JUMLAH Untuk mengetahui jumlah penduduk Kota Bontang saat ini
PENDUDUK<spasi>LAKILAKI Untuk mengetahui jumlah penduduk laki-laki Kota Bontang saat ini
PENDUDUK<spasi>PEREMPUAN Untuk mengetahui jumlah penduduk perempuan Kota Bontang saat ini
PENDUDUK<spasi>KECUTR Untuk mengetahui jumlah penduduk Kec. Bontang Utara Kota Bontang saat ini
PENDUDUK<spasi>KECSLT Untuk mengetahui jumlah penduduk Kec. Bontang Selatan Kota Bontang saat ini
PENDUDUK<spasi>KECBRT Untuk mengetahui jumlah penduduk Kec. Bontang Barat Kota Bontang saat ini

Kirim ke : 082357672345