Berita

Mulai 2016, Pemerintah Berlakukan KTP Anak

 

 

SURYA.co.id, SURABAYA - Pemerintah akan memberikan kartu tanda penduduk (KTP) untuk anak-anak Indonesia, dengan usia 0 sampai 18 tahun .

Kebijakan ini diambil untuk pendataan administrasi kependudukan, pemberian identitas sekaligus bentuk pemenuhan hak anak.

Dengan begitu, ketika lahir, selain mendapatkan akta kelahiran, anak juga akan memperoleh KTP anak.


 

"Tahun depan (2016), kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan," tegas Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, Selasa (6/10/2015) malam, di sela-sela pembukaan Rakernas Pencatatan Sipil 2015, di Gedung Negara Grahadi.

Pada tahap awal, pemberlakuan KTP Anak hanya diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang saat ini capaian akta kelahiran anak di atas 75 persen.

Setelah itu, tahun 2017, KTP anak sudah diberlakukan secara resmi untuk seluruh wilayah di Indonesia.

"Khusus tahun 2016, ada 50 kabupaten yang kita jadikan sebagai pilot project KTP Anak," jelas Zudan.

Dari 50 kabupaten tersebut, di Jatim ada empat daerah. Yakni, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar. Di empat daerah ini, capaian kepemilikan akta kelahiran anak berkisar antara 76,83 sampai 80,07 persen.

Menurut Zudan, KTP anak nanti akan memuat informasi penting kependudukan. Mulai nama, alamat, nama orang tua, nomor kartu penduduk, dan sejumlah identitas diri lainnya. Namun, bentuk KTP masih dicetak biasa dan belum berupa KTP elektronik seperti orang dewasa.

"Setelah usia 18 tahun ke atas, baru wajib perekaman KTP elektronik," tegasnya.

 

sumber : http://adminduk.kemendagri.go.id/detail/mulai-2016-pemerintah-berlakukan-ktp-anak

BONTANG – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang menolak disalahkan terkait tudingan banyaknya kartu tanda penduduk (KTP) dengan alamat tidak jelas.
Kepala Seksi (Kasi) Penyuluhan di Disdukcapil Bontang, Ismail membenarkan memang ada sekitar 200 KTP yang belum divalidasi. Tetapi, ucapnya, data itu data yang didapat dari Kemendagri yang ditembuskan ke provinsi dan dilimpahkan ke instansinya.
“Data itu dari pusat yang tembusannya ke provinsi baru kemudian dikirim ke sini (Disdukcapil),” katanya.

Read more: Disdukcapil Enggan Disalahkan

 

 

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk menyelesaikan masalah akta kelahiran anak di Indonesia, Kementerian Sosial menggandeng tujuh kementerian lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan akta kelahiran anak Indonesia.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyiapan akta kelahiran bukan hanya wewenang kementerian sosial melainkan wewenang Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri serta kementerian lainnya yang terkait.

"Kita telah membuat draf MoU dengan tujuh kementerian dan sudah kita minta untuk ditelaah lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah akta bersama-sama," ujar Khofifah saat ditemui seusai acara dialog antar-agama untuk peningkatan tumbuh kembang anak, Senin (14/9/2015).

Kementerian Sosial, kata Khofifah, telah mengusulkan untuk mengurus akta kelahiran, dapat dicatatkan di notaris. Namun usulan tersebut, menurut menurut dia harus berdasarkan kesepakatan dari kementerian terkait lainnya untuk mempermudah proses administrasi.

"Karena ini berhubungan dengan anak, maka Kementerian Anak juga berperan penuh. Serta dari Dukcapil juga harus ada pencatatan administrasi yang jelas untuk mengurus akta," paparnya.

Read more: Kemensos Gandeng 7 Instansi Selesaikan Akta Kelahiran

 

 

Riauterkini-JAKARTA- Daftar pemilih sementara (DPS) berasal dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU Pusat. Selanjutnya, KPU pusat meneruskan data itu ke KPU daerah.

Kemendagri minta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah agar tidak memakai data dari pemerintahan daerah (pemda).

"Bawaslu ingatkan ke pemda tidak boleh berikan data ke KPU Daerah. KPU Daerah juga tidak boleh minta ke pemda. Salah kalau KPU Daerah gunakan data pemda," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Jumat (11/9/15).

Read more: Jelang Pilkada Serentak, Kemendagri Ingatkan KPU Daerah Jangan Pakai Data Pemda

 

Dengan Semangat HUT Kemerdekaan RI ke 70 Tahun 2015

Kita jadikan gerakan nasional "AYO KERJA"

Sebagai Alat Pemersatu Bangsa dan Negara