Berita

Riauterkini-JAKARTA- Daftar pemilih sementara (DPS) berasal dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU Pusat. Selanjutnya, KPU pusat meneruskan data itu ke KPU daerah.

Kemendagri minta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah agar tidak memakai data dari pemerintahan daerah (pemda).

"Bawaslu ingatkan ke pemda tidak boleh berikan data ke KPU Daerah. KPU Daerah juga tidak boleh minta ke pemda. Salah kalau KPU Daerah gunakan data pemda," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Jumat (11/9/15).

Read more: Jelang Pilkada Serentak, Kemendagri Ingatkan KPU Daerah Jangan Pakai Data Pemda

 

Dengan Semangat HUT Kemerdekaan RI ke 70 Tahun 2015

Kita jadikan gerakan nasional "AYO KERJA"

Sebagai Alat Pemersatu Bangsa dan Negara

 

 

MANADO, OKE – Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH MH menyebutkan lima hal yang menjadi tugas prioritas Dukcapil hingga akhir tahun ini yaitu menuntaskan penyelesaian pencetakan akte kelahiran, distribusi KTP Elektronik (KTP-El), SDM pengelola data base, keuangan serta peralatan KTP-El.

 

Penegasan itu disampaikan saat membuka Rakor Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan yang berlangsung di Sahid Kawanua Hotel Manado, Selasa (11/08) kemarin.

 

Terkait dengan pembuatan akte kelahiran di Sulut, Fakrulloh mengatakan, Dukcapil kabupaten/kota harus memberikan pelayanan pada masyarakat.

 

“Negara berkewajiban memberikan akte kelahiran anak, karena akte kelahiran adalah hak anak. Apapun status perkawinan orang tua, sah atau tidak kalian tidak perlu ragu mengeluarkannya karena inilah kewajiban Negara untuk memberikan status pada anak itu sendiri,” jelasnya.

 

Sedangkan menyangkut, hak asuh anak jika tidak memiliki akte perkawinan menggunakan nama ibu kandung, sebaliknya jika perkawinan itu sah harus menggunakan nama ayah kandung, namun apabila terjadi complain warga, Fakrulloh minta silahkan gugat ke PTUN.(Fik)

 

sumber : http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/dirjen-dukcapil-tekankan-5-hal-tugas-pokok-dukcapil

BONTANG – Warga Kota Taman yang saat ini ingin merekam KTP elektronik (KTP-el) tampaknya belum bisa terlayani. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengaku tengah kehabisan blanko KTP.

Read more: Disdukcapil Kehabisan Blangko KTP-El

Sabtu, 01 Agustus 2015
 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota (Disdukcapil) Bontang mengimbau para pendatang baru pascalebaran untuk melapor kepada rukun tetangga setempat agar terdata saat petugas Satpol PP menggelar razia KTP.
 
 Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Bontang Eka Dedy Anshariddin saat dihubungi di Bontang, Minggu, mengatakan pihaknya akan menggelar razia secara rutin di setiap RT untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Read more: DISDUKCAPIL IMBAU PENDATANG BARU LAPOR RT