Berita

 

 

MANADO, OKE – Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH MH menyebutkan lima hal yang menjadi tugas prioritas Dukcapil hingga akhir tahun ini yaitu menuntaskan penyelesaian pencetakan akte kelahiran, distribusi KTP Elektronik (KTP-El), SDM pengelola data base, keuangan serta peralatan KTP-El.

 

Penegasan itu disampaikan saat membuka Rakor Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan yang berlangsung di Sahid Kawanua Hotel Manado, Selasa (11/08) kemarin.

 

Terkait dengan pembuatan akte kelahiran di Sulut, Fakrulloh mengatakan, Dukcapil kabupaten/kota harus memberikan pelayanan pada masyarakat.

 

“Negara berkewajiban memberikan akte kelahiran anak, karena akte kelahiran adalah hak anak. Apapun status perkawinan orang tua, sah atau tidak kalian tidak perlu ragu mengeluarkannya karena inilah kewajiban Negara untuk memberikan status pada anak itu sendiri,” jelasnya.

 

Sedangkan menyangkut, hak asuh anak jika tidak memiliki akte perkawinan menggunakan nama ibu kandung, sebaliknya jika perkawinan itu sah harus menggunakan nama ayah kandung, namun apabila terjadi complain warga, Fakrulloh minta silahkan gugat ke PTUN.(Fik)

 

sumber : http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/dirjen-dukcapil-tekankan-5-hal-tugas-pokok-dukcapil

BONTANG – Warga Kota Taman yang saat ini ingin merekam KTP elektronik (KTP-el) tampaknya belum bisa terlayani. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengaku tengah kehabisan blanko KTP.

Read more: Disdukcapil Kehabisan Blangko KTP-El

Sabtu, 01 Agustus 2015
 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota (Disdukcapil) Bontang mengimbau para pendatang baru pascalebaran untuk melapor kepada rukun tetangga setempat agar terdata saat petugas Satpol PP menggelar razia KTP.
 
 Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Bontang Eka Dedy Anshariddin saat dihubungi di Bontang, Minggu, mengatakan pihaknya akan menggelar razia secara rutin di setiap RT untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Read more: DISDUKCAPIL IMBAU PENDATANG BARU LAPOR RT

Alat pembaca e-KTP rencananya bakal dipakai pertama kalinya untuk umum dalam Pilkada serentak mendatang. Jadi, nanti pada saat pemilu tidak pakai alat pencoblosan.

Read more: Pertama kali, alat pembaca e-KTP bakal dipakai pada Pilkada serentak

 JAKARTA, news.okezone.com- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan, tahun 2018 seluruh penduduk Indonesia akan mengunakan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) elektronik.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Menurutnya, angka kejahatan semakin terus meningkat, oleh karenanya jika warga negara Indonesia (WNI) belum memiliki e-KTP sangat mudah melakukan kejahatan.

"Paling lambat kami menginginkan 2018 itu seluruh WNI yang berhak memiliki KTP sudah terdata secara sistematis dan terpadu. Yang akhirnya WNI kalau mau berbuat kejahatan pasti ditangkap," ujar Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2015).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga mengaku, belum lama ini dia mengetahui jika ada pembobol bank swasta memiliki KTP sebanyak 150 buah.

Akibatnya, dampak dari memiliki KTP yang banyak itu, pembobol bank tersebut lama tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian. Oleh karenanya, jika sudah memiliki e-KTP kepolisian akan lebih mudah mencari data.

Read more: 2018, Mendagri Targetkan Penduduk Indonesia Punya e-KTP