Berita

Sinkronisasi Data Pemilih, KPU dan Mendagri Perlu Koordinasi

 
 
 

 

Jakarta - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri untuk saling berkoordinasi dalam rangka sinkronisasi atau pemutakiran data pemilih.

“Perlu berkoordinasi sehingga bisa menjamin hak pemilih,” ujar Masykuridin dalam diskusi bertajuk “Daftar Pemilih Pilkada dan Ancaman Hak Konstitusional” di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Kamis (2/7).

Kedua institusi ini, kata Masykuridin tidak boleh saling mengklaim data yang lebih valid sehingga berdampak pada hilangnya hak konstitusional pemilih. Mendagri dan KPU, katanya harus saling bekerja sama dalam rangka melengkapi data pemilih. "Jangan sampai gara-gara saling mengklaim mana yang lebih valid, mengakibatkan warga tidak masuk dalam data pemilih," katanya.

Lebih lanjut, Masykurudin mengharapkan KPU dari tingkat pusat sampai daerah memiliki websiteuntuk memberikan informasi-informasi seputar pilkada serentak. Website tersebut, memudahkan publik mengetahui informasi data pemilih, tahapan pilkada, dan berbagai kegiatan KPU di daerah. “Mereka bisa mengakses data dan kegiatan KPU di daerah sehingga dapat menjamin transparansi dan integritas pilkada serentak,” terangnya.

Data JPPR menunjukkan sekitar 106 dari 269 daerah belum memiliki website resmi. “Mereka me-link ke web KPU pusat sementara dalam web KPU Pusat tidak tersedia data-data per kabupaten kota. KPU pusat perlu mendorong daerah-daerah tersebut membuat website resmi,” imbuhnya. 

 

Sumber :beritasatu.com

Kemendagri serahkan DP4 Pilkada kepada KPU

Rabu, 3 Juni 2015 20:58 WIB | 2.053 Views
Kemendagri serahkan DP4 Pilkada kepada KPU
ILUSTRASI (ANTARANews)
 
 DP4 ini bersumber dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan diverifikasi oleh Kemendagri dengan menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)."
 

 

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Dalam Negeri menyerahkan data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang mencakup 102.068.130 jiwa kepada Komisi Pemilihan Umum terkait keperluan pemilihan kepala daerah secara serentak pada Desember mendatang.

Penyerahan DP4 tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A. Temenggung kepada Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung Kemendagri Jakarta, Rabu.

Read more: Kemendagri serahkan DP4 Pilkada kepada KPU

Kamis, 28 Mei 2015 13:35 WIB 

Mendagri: Tahun 2015 Semua WNI Dewasa Harus Punya E-KTP
 
Tribunnews.com/Srihandriatmo Malau
 
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah berkewajiban memiliki identitas kependudukan segera memiliki KTP Elektronik atau E-KTP.
Pihaknya mengklaim sedang merampungkan masalah itu, karena sebelumnya sempat tertunda pendistribusiannya, sehingga harus diselesaikan semuanya tahun 2015 ini. 
"Tahun 2015, seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang dewasa ditargetkan semua sudah dapat E-KTP," kata Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Kamis (28/5/2015). 
Sebelumnya proyek E-KTP sempat berhenti karena diduga ada praktek korupsi pada proyek itu. Moratorium proyek tepatnya saat KPK melakukan penyidikan kasus tersebut.

Read more: Mendagri: Tahun 2015 Semua WNI Dewasa Harus Punya E-KTP

Data Kependudukan dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Catatan prihal Data Kependudukan dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berdasarkan UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 8 Ayat (1)
Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 10A
KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih.

Pasal 11 huruf G
KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :

  1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih.

Pasal 13 huruf H KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir : 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih.

Pasal 57 ayat (2)
Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58 ayat (1)
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4 ) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan. Pengertian Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 61 ayat (1)
Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61 ayat (2)
Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Idham Khalid - detikNews
Selasa, 26/05/2015 14:24 WIB
Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri ‎Jumat lalu menutup ratusan situs judi online. Penertiban E-KTP dinilai menjadi landasan penting dalam pemberantasan dan pencegahan berbagai kejahatan termasuk judi online.
"Semua tergantung E-KTP, kalau sudah 1 dan ada chip bisa dicegah banyak kejahatan," kata Dirtipid Eksus Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edy Simanjuntak di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).

Seperti halnya dalam pengungkapan judi online, Victor mengatakan, para bandar dengan mudahnya membuat beberapa rekening dengan nama yang berbeda. Karena itu, penertiban E-KTP merupakan pilar penting dalam upaya pencegahan dan pengungkapan tindak kejahatan.

"Lihat aja bandar itu bisa miliki punya lebih dari 1 rekening dengan nama berbeda. Kalau KTP itu bisa dikunci dengan 1 nomor, banyak kejahatan bisa dicegah‎," ujarnya.

Dit Tipid Eksus Bareskrim Polri sebelumnya sudah melakukan pemantauan. Ada ratusan situs judi online bertebaran. Jumat (22/5/2015) lalu pun dilakukan rapat membahas judi online.

Bareskrim Polri, Kemenkominfo, dan Kemensos menggelar rapat di Bareskrim Polri mencegah judi online. Seorang petinggi di Dit Tipid Eksus menyebut wabah judi bola online bahkan menyasar mahasiswa hingga anak-anak.

Read more: Bareskrim: Jika Setiap Orang Satu KTP, Judi Online Bisa Dicegah