Berita

Pelatihan Petugas Pencatat Buku Register Akta Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota  se Kalimantan Timur Tahun 2015.

Pelatihan Petugas Pencatat Buku Register Akta Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2015.

Pada tanggal 19 s.d 20 Mei 2015 Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kaltim melalui Bagian Kependudukan melaksanakan Pelatihan Pelatihan Petugas Pencatat Buku Register Akta Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur Tahun 2015 bertempat di ruang Rapat Tepian II Lantai II Kantor Gubernur Kaltim dengan peserta sebagai berikut :

Read more: Pelatihan Petugas Pencatat Buku Register Akta Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur...

Ditulis Pada 05 Mei 2015 20:03 WIB
 
 

 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur, Januar Harlian Putra Lembang Alam, meminta agar penduduk Desa Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur yang telah melakukan perekaman KTP elektronik (E-KTP) dengan domisili Kota Bontang, untuk mengembalikan E-KTP tersebut pada Disdukcapil Kota Bontang.

 

Baru kemudian melakukan perekaman E-KTP kembali dengan domisili Kabupaten Kutai Timur.

 

“Ada tujuh RT yang kini sudah melakukan perekaman ke wilayah Bontang. Jumlahnya diperkirakan 3.000 jiwa. Sedangkan dari masyarakat Desa Sidrap, yang sudah melakukan perekaman ke Bontang hampir mencapai 2.000 jiwa,” kata Januar, Senin (4/5/2015).

 

Modus yang dilakukan penduduk Sidrap, menurutnya, karena mereka tidak mau berpisah dari Kota Bontang.

 

Padahal, seharusnya penduduk Sidrap ini sadar jika secara kewilayahan yang mengacu pada tapal batas, mereka merupakan penduduk Kutai Timur dan bukan penduduk Bontang.

Read more: Warga Desa Sidrap Harus Kembalikan E-KTP ke Bontang

Rabu, 28 April 2015

Ilustrasi
BONTANG – KTP Palsu sudah mulai beredar di Bontang. Hal ini terbukti dengan adanya laporan dari 2 Bank swasta ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bontang beberapa waktu lalu. Diduga, nasabah yang menggunakan KTP palsu tersebut memiliki modus penipuan juga dipakai untuk pengajuan kredit.
 
Muhammad Nur, Kasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Disdukcapil Bontang mengatakan terdapat 9 nasabah yang memiliki KTP palsu dari 2 Bank swasta yang melapor ke pihaknya.
 
“Sudah kami selidiki, dan benar KTP tersebut merupakan KTP palsu, karena dapat dilihat dari NIK yang tidak tercantum di seluruh wilayah di Indonesia,” jelasnya saat ditemui, Selasa (28/4) kemarin.
 
Kata dia, adanya pelaporan dari pihak Bank tersebut, saat rekening yang digunakan pemilik KTP palsu tabungannya mencurigakan. Diceritakan pihak Bank, nasabah tersebut umpamanya menabung Rp 100 ribu, tetapi besoknya sudah diambil kembali. 
 
Kemudian nasabah mengajukan kredit terhadap Bank tersebut. Dari tindakan itulah timbul kecurigaan, hingga fotokopi KTP milik nasabah diselidiki di Disdukcapil. Hasilnya, NIK yang terdapat dalam KTP tersebut tidak terdata di semua wilayah di Indonesia. Belum lagi, alamat yang tercantum dalam KTP palsu tersebut tidak sinkron dengan keadaan wilayah Bontang.
 
“Sebenarnya dengan melihat NIK nya tidak terdaftar dimanapun sudah dapat dipastikan bahwa KTP tersebut KTP palsu. Dan hal itu terbukti dengan alamatnya, misalnya jalan, RT serta Kelurahannya tidak sesuai dengan yang ada di Bontang, kami kan tahu wilayah Bontang,” bebernya.
 
Belum lagi, adanya unsur penipuan dengan modus layanan pesan singkat atau short message service (SMS) yang banyak beredar dengan menarik korban agar mentransfer uang ke rekening pemilik KTP palsu. Karena M. Nur pun sempat mendapat kabar dari salah satu Bank swasta bahwa pemilik rekening yang memiliki KTP palsu tersebut mempunyai rekening juga di bank swasta lainnya.
 
“Sebenarnya antara yang mengajukan kredit, atau sms pun semuanya pasti unsur penipuan, sebab bisa saja kalau kredit yang diajukan cair, orang tersebut bisa langsung kabur untuk melarikan diri, karena bila dicari pun, alamat di KTP tidak akan ditemukan, sebab pembagian wilayah yang salah,” tambahnya.
 
Dalam kasus ini pun, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Bank, apa akan ditindak lanjuti ke jalur hukum atau seperti apa. Sebab, jelas-jelas mereka (pihak Bank,Red) yang dirugikan, Disdukcapi hanya merasa rugi dengan adanya KTP palsu atas Disdukcapil Bontang. Padahal dari NIK saja sudah jelas, orang tersebut tidak terdata di Disdukcapil manapun. “Kami menyelidiki hanya dari fotokopian yang diberikan oleh pihak bank, dan belum pernah melihat wujud dari KTP palsu tersebut,” pungkasnya. (*/mga)
 
Ditulis Pada 10 April 2015 20:17 WIB
 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan serahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 17 April 2015 mendatang.

 

Hal itu disampaikan Mendagri dalam sambutan yang dibacakan oleh Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pendaftaran Penduduk Angkatan I di Patra Jasa Semarang Convention Hotel.

Read more: MENDAGRI AKAN SERAHKAN DAK2 KE KPU

Jakarta, kpu.go.id- Dalam rapat koordinasi (rakor) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), ditetapkan bahwa KPU RI akan menerima Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari pemerintah pada Tanggal 3 (Tiga) Juni 2015, Selasa (17/3).

Read more: 3 Juni 2015 KPU Terima DP4 Pilkada