Berita

 

VIVAnews, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa pada tahun 2015, seluruh data Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak ada yang ganda.

"Tahun 2015 harus selesai, tidak ada data yang ganda lagi. Akhir November kemarin, kita sudah kumpulkan pemerintah tingkat satu dan dua (pemerintah daerah), supaya clean and clear(selesai), dan jangan ada e-KTP ganda," ujar Menteri di Jakarta, Selasa, 6 Januari 2015.

Diai menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri akan merevisi server-server yang hampir penuh supaya datanya tidak kosong. “Data tersebut bisa digunakan imigrasi, perbankan, Kartu Indonesia Sejahtera, dan Kartu Indonesia Sehat," ujarnya.

Ia memastikan, pada Januari 2015 bisa dipastikan datanya sudah bersih dan bisa diperbaharui. Bahkan, ada daerah yang sudah mencetak sendiri kartunya. "Sebanyak 189 ribu dari sisi blangkonya sudah siap untuk dicetak," katanya.

Ia menambahkan, pada bulan ini masing-masing daerah harus melayani pembuatan KTP yang baru, perpanjangan masa berlaku KTP, maupun pembuatan KTP yang hilang.

"Dalam satu hari saja, sebanyak 15 ribu orang yang membuat KTP," ujarnya.

 

Jakarta (ANTARA News) - Rencana Kementerian Agama menjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri dimaksudkan agar pelayanan persyaratan nikah makin sederhana dan terbebas dari unsur gratifikasi.

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Bimas Islam telah melakukan terobosan untuk memperbaiki layanan pencatatan nikah, namun agar pelayanan dapat dilakukan lebih transparan maka perlu dilakukan MoU," kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Muhtar Ali, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya Bimas Islam menginisiasi terbitnya PP No 48 Tahun 2014 yang mengatur biaya layanan pencatatan nikah dan rujuk. MoU ini menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Termasuk di dalamnya mencegah gratifikasi, katanya.

Read more: KEMENAG: LAYANAN NIKAH PERLU DISEDERHANAKAN

BONTANG – Temuan adanya warga tak memiliki KTP sesuai domisili atau bahkan tak beridentitas saat razia yustisi di Bontang Selatan, mendapat perhatian serius Camat Bontang Selatan, Basir.

Kata dia, hal tersebut merupakan kesalahan yang harus diperbaiki warganya. Sebab dia menyadari, betapa dampak dari ketidaktertiban tersebut. Selain menyebabkan tidak validnya data penduduk pemerintah, juga akan menyusahkan warga bersangkutan.

“Memiliki identitas sesuai domisili itu mutlak. Apalagi warga saya (Bontang Selatan, Red). Karena selain untuk ketepatan data, juga untuk kebaikan warga tersebut,” ungkap Basir.

Demikian halnya dengan pemilik usaha di Bontang Selatan. Kata dia, mesti paham dan bisa menekankan kepada para tenaga kerjanya. Agar tertib administrasi sesuai ketetapan.

Demi memenuhi Undang-Undang (UU) tentang kependudukan menyatakan, setiap warga negara telah masuk cukup umur, wajib memiliki KTP sebagai pengenal diri.

“Kalau KTP tidak sesuai domisili, ketua RT juga tidak bisa mendata. Karena masih tercatat sebagai warga luar Bontang. Makanya kami tekankan, siapa pun ingin ke Bontang dan tinggal menetap, agar mengurus surat pengantar lebih dahulu,” tegas Basir.

Dicontohkan Basir, warganya yang bermukim di areal Prakla, Kelurahan Berbas Pantai. Di wilayah itu diketahui berdiri sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM). Jelas menurutnya berpotensi menarik pendatang, salah satunya sebagai tenaga kerja.

Tak ayal, lokasi itu kerap menjadi sasaran razia yustisi aparat penegak Perda Bontang. Bahkan beberapa waktu lalu, ketika dirinya turut serta melakukan razia, ditemukan sejumlah pelanggaran. Beberapa warga menetap di wilayahnya, namun tak memiliki KTP. Baik daerah asal, terlebih KTP Bontang.

“Kalau sudah seperti itu, tidak ada jalan lain selain dipulangkan ke tempat asal. Kalau mau balik lagi ke Bontang. Silakan lengkapi datanya, kami persilakan,” pungkasnya. (in/tom/k15)
 

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memperingatkan kelurahan dan kecamatan di seluruh Indonesia untuk tidak meminta bayaran dari warga atas pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Peringatan ini disampaikan Tjahjo usai mendengarkan paparan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berdiskusi dengan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Adnan Pandu Praja mengenai proses seleksi penerimaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jumat (19/12/2014). 

Penegasan Tjahjo tersebut berkaitan dengan pungutan liar (pungli) sebesar Rp30.000 hingga Rp50.000 yang diminta petugas keluarahan dan kecamatan atas pembuatan e-KTP.

Menurut Tjahjo, dalam undang-undang (UU) baru yakni UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah ditertibkan masalah pembayaran atau permintaan bayaran pembuatan e-KTP. Karenanya tidak boleh ada petugas kelurahan/desa dan kecamatan yang coba bermain-main dalam pembuatan e-KTP.

"Ini ada UU baru di Dukcapil. Saya kira semua kita sudah tertibkan dengan baik. Tidak akan ada yang berani main-main lagi," tegas Tjahjo di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Mantan Sekjen PDIP ini mengakui, awalnya pemerintah berkeinginan agar pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Adminduk) Kemendagri yang mencetak e-KTP. 

Dia membeberkan, dalam satu hari rata-rata mencapai 15.000 warga negara Indonesia (WNI) yang membutuhkan KTP. Karenanya, Kemendagri berinisiatif untuk mencetak sebanyak 47 juta dari total 187 juta lebih WNI yang harus punya e-KTP.

"Sudah kami bagikan ke daerah. (Pencetakan e-KTP di pusat) kami kemarin hanya tidak mau mengganggu," paparnya.
 (kri)

Sumber: sindonews.com

PENGUMUMAN
Nomor:477/102/DKPS.04


Bersama ini diumumkan bahwa Pemerintah Kota Bontang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk kegiatan Tahun 2014 akan mengadakan kegiatan

"ISBAT PERKAWINAN"

Maka bersama ini, untuk warga Bontang yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan Persyaratan sebagai berikut :

  1.     Memiliki KK dan KTP Kota Bontang yang berstatus "KAWIN" tetapi belum  memiliki Akta Buku Nikah
  2.     Fotocopy KTP
  3.     Fotocopy KK bermaterai Rp.6000 dan berstempel Kantor Pos
  4.     Mengisi dan Menandatangani surat permohonan yang telah disediakan

Berkas Persyaratan diterima "paling lambat pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014."

Berkas diserahkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada :

  • Hari : Senin s/d Sabtu
  • Jam : 08.00 - 16.00 WITA

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bontang, 04 Desember 2014

ttd

Tim Isbat Perkawinan