Berita

 

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memperingatkan kelurahan dan kecamatan di seluruh Indonesia untuk tidak meminta bayaran dari warga atas pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Peringatan ini disampaikan Tjahjo usai mendengarkan paparan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berdiskusi dengan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Adnan Pandu Praja mengenai proses seleksi penerimaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jumat (19/12/2014). 

Penegasan Tjahjo tersebut berkaitan dengan pungutan liar (pungli) sebesar Rp30.000 hingga Rp50.000 yang diminta petugas keluarahan dan kecamatan atas pembuatan e-KTP.

Menurut Tjahjo, dalam undang-undang (UU) baru yakni UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah ditertibkan masalah pembayaran atau permintaan bayaran pembuatan e-KTP. Karenanya tidak boleh ada petugas kelurahan/desa dan kecamatan yang coba bermain-main dalam pembuatan e-KTP.

"Ini ada UU baru di Dukcapil. Saya kira semua kita sudah tertibkan dengan baik. Tidak akan ada yang berani main-main lagi," tegas Tjahjo di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Mantan Sekjen PDIP ini mengakui, awalnya pemerintah berkeinginan agar pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Adminduk) Kemendagri yang mencetak e-KTP. 

Dia membeberkan, dalam satu hari rata-rata mencapai 15.000 warga negara Indonesia (WNI) yang membutuhkan KTP. Karenanya, Kemendagri berinisiatif untuk mencetak sebanyak 47 juta dari total 187 juta lebih WNI yang harus punya e-KTP.

"Sudah kami bagikan ke daerah. (Pencetakan e-KTP di pusat) kami kemarin hanya tidak mau mengganggu," paparnya.
 (kri)

Sumber: sindonews.com

PENGUMUMAN
Nomor:477/102/DKPS.04


Bersama ini diumumkan bahwa Pemerintah Kota Bontang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk kegiatan Tahun 2014 akan mengadakan kegiatan

"ISBAT PERKAWINAN"

Maka bersama ini, untuk warga Bontang yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan Persyaratan sebagai berikut :

  1.     Memiliki KK dan KTP Kota Bontang yang berstatus "KAWIN" tetapi belum  memiliki Akta Buku Nikah
  2.     Fotocopy KTP
  3.     Fotocopy KK bermaterai Rp.6000 dan berstempel Kantor Pos
  4.     Mengisi dan Menandatangani surat permohonan yang telah disediakan

Berkas Persyaratan diterima "paling lambat pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014."

Berkas diserahkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada :

  • Hari : Senin s/d Sabtu
  • Jam : 08.00 - 16.00 WITA

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bontang, 04 Desember 2014

ttd

Tim Isbat Perkawinan

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pencetakan KTP elektronik dilanjutkan. Setelah sempat dihentikan karena Kemengterian Dalam Negeri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah berjalan sejak tahun 2011 tersebut.

"(KTP-el) jalan terus, yang KPK biar diteruskan KPK. Yang kami jalan terus. Pencetakan jalan, kami kontrol," kata Tjahjo di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin (1/12).

Menurut Tjahjo, pencetakan KTP-el tidak bisa dihentikan. Lantaran setiap hari masyarakat membutuhkannya untuk keperluan sehari-hari. Tidak hanya berhubungan dengan pelayanan kependudukan. Tetapi juga untuk aktivitas lain, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga migrasi.

Pada November lalu, Tjahjo mengatakan, penghentian pencetakan KTP-el diperpanjang. Moratorium yang mulanya ditargetkan Kemendagri selama November, diperpanjang hingga Januari 2015.

"Penghentiannya diperpanjang, sampai Januari. Ya (karena) merombak, pengecekan sampai tuntas, menyangkut keamanan, data-data yang tidak benar, membersihkan semua," jelasnya.

Beberapa hari setelah dilantik sebagai Mendagri Kabinet Kerja, Tjahjo mengatakan evaluasi program e-KTP karena dilakukan evaluasi menyeluruh. Menurut Tjahjo terdapat beberapa persoalan yang harus diselesaikan. Pertama, ada dugaan database kependudukan secara elektronik tidak akurat.

Banyak data kependudukan ganda, bahkan memiliki lebih dari satu E-KTP. Tidak sedikit pula penduduk yang sudah meninggal, namun masih tercatat dalam data kependudukan dan terdaftar sebagai pemilih.

Kedua, masalah distribusi fisik E-KTP. Tjahjo mengatakan, banyak laporan yang menyebutkan beberapa daerah belum mendapatkan hasil cetakan KTP yang sudah direkam. Ketiga, belum adanya standar operasional kerja yang seragam. Sehingga setiap daerah menafsirkan arahan pusat secara berbeda.

Masalah keempat yang harus dievaluasi, lanjutnya, menyangkut sistem dan spesifikasi pencatatan dan perekaman yang digunakan. Tjahjo menginginkan sistem informasi administrasi kependudukan yang berbasis sentral dan terpadu.

 

Surabaya, Seruu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pelaksanaan perekaman kartu tanda penduduk secara elektronik atau e-KTP di seluruh daerah tetap jalan.

 "E-KTP tetap jalan, kami terima apa yang diusulkan DPR agar e-KTP tetap jalan. Kami tidak melarang, hanya saja kami evaluasi datanya ada tidak, palsu tidak," kata Mendagri seusai meninjau pelayanan perizinan di kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), Surabaya, Rabu.

Menurut dia, masalah e-KTP masih perlu disempurnakan karena ini menyangkut data kependudukan nasional.

"Ada data ganda, bahkan ada masyarakat belum mendapatkan e-KTP. Berarti ini ada masalah, kalau tidak ada masalah tidak mungkin KPK melakukan sidak (inspeksi mendadak) beberapa kali," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta waktu selama dua bulan untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan e-KTP.

Saat ditanya soal server 2011--2012 yang digunakan untuk e-KTP, Mendagri mengatakan remote kontrolnya berada di luar negeri.

"Sekarang tahun 2014 mau selesai, kita bisa bicara dengan bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)," katanya.

Ia mengatakan jika DPR menyatakan tidak ada data yang salah sehingga e-KTP tetap dilanjutkan, maka pihaknya akan segera mengirimkan data-data yang salah ke DPR RI.

"Data yang kami kirimkan itu data yang tidak diproses KPK. Tentunya kalau data yang diproses KPK, ya itu haknya KPK. Kami tidak akan mengganggu proses penyelidikan KPK," ujarnya.
 [Ant]