Berita

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo, Jum’at (29/01/2016), menerbitkan dua surat edaran menyikapi berbagai pemberitaan di media masa maupun dalam masyarakat terkait masa berlaku KTP elektronik (KTP-el).

Pertama, Surat Edaran Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non kementerian.

Kedua, Surat Edaran Nomor 470/296/SJ dengan tanggal dan perihal yang sama, yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Kedua surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dua pasal dalam undang-undang ini mengatur masa berlaku KTP-el. Pasal 64 ayat (7) huruf a menjelaskan bahwa KTP-el bagi WNI masa berlakunya seumur hidup.Selanjutnya, Pasal 101 huruf c menjelaskan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 juga berlaku seumur hidup tanpa perlu diperpanjang meski telah habis (tercantum) masa berlakunya.

Read more: KTP-el Berlaku Seumur Hidup

Jakarta - Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan.  

Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. 

Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

Read more: Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui

TANJUNG PINANG, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri membuka layanan aduan seputar persoalan KTP elektronik lewat aplikasi Whatsapp.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, nomor Whatsapp layanan itu adalah 0813-269-12-479.

Read more: Punya Masalah dengan E-KTP? Hubungi Nomor Whatsapp Ini...

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus menyegarkan pendataan seluruh akta yang beredar di masyarakat. Saat ini, pendataan baru berjalan 76 persen. Artinya, Kota Bontang masih belum genap menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA).
Kasi Program dan Penyuluhan di Disdukcapil Bontang, Ismail menuturkan, pihaknya terus melakukan pembaharuan data. Dia menyebut, saat ini jumlah akta yang  sudah terintegrasi dengan system informasi administrasi kependudukan (SIAK) baru 4.174 akta dari total 5.051 akta.
“Tinggal sedikit lagi. Itu akan kami selesaikan segera,” tuturnya.
Ismail menuturkan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan syarat bisa masuk dalam program KIA adalah akta kependudukan sudah 100 persen terintegrasi dalam system SIAK.

Read more: Bontang Siap KIA Pertengahan 2016

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK