Berita

Senin, 29 Februari 2016 Jam: 19:29:19 WIB

JADI DAERAH PERCONTOHAN, DISDUKCAPIL BONTANG : 55.240 ANAK DI BONTANG AKAN MEMILIKI KIA

Kepala Bidang Disdukcapil Bontang, Eka Dedi Anshariddin (foto :Ndi)

EKSPOS KALTIM Bontang- Peraturan menteri No.2 tahun 2016 tentang kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan public serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga Negara.

Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, Eka Dedi Anshariddin saat ditemui dikantornya, Senin (29/2/16)  Mengatakan, dari data yang dirilis pihak Disdukcapil terdapat 55.240 jiwa yang akan dibuatkan KIA pada April mendatang.

data kami terdapat jumlah yang cukup besar, yakni sekitar 55.240 anak, data tersebut sudah termasuk usia 0 sampai 16 tahun,”terang Eka.

Read more: JADI DAERAH PERCONTOHAN, DISDUKCAPIL BONTANG : 55.240 ANAK DI BONTANG AKAN MEMILIKI KIA

[JAMBI] Sekitar 23.475.000 orang penduduk  Indonesia belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Mereka sebagian besar berada di daerah-daerah terpencil seperti di wilayah pesisir dan pegunungan.

Demikian Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),  Zudan Arif Fakrulloh kepadaSP seusai memimpin serah terima jabatan Gubernur Jambi dari Penjabat Gubernur Jambi, Irman kepada Gubernur Jambi yang baru, Zumi Zola dan Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar di rumah dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Selasa (16/2).

Read more: 23 Juta Penduduk Belum Miliki e-KTP

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo, Jum’at (29/01/2016), menerbitkan dua surat edaran menyikapi berbagai pemberitaan di media masa maupun dalam masyarakat terkait masa berlaku KTP elektronik (KTP-el).

Pertama, Surat Edaran Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non kementerian.

Kedua, Surat Edaran Nomor 470/296/SJ dengan tanggal dan perihal yang sama, yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Kedua surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dua pasal dalam undang-undang ini mengatur masa berlaku KTP-el. Pasal 64 ayat (7) huruf a menjelaskan bahwa KTP-el bagi WNI masa berlakunya seumur hidup.Selanjutnya, Pasal 101 huruf c menjelaskan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 juga berlaku seumur hidup tanpa perlu diperpanjang meski telah habis (tercantum) masa berlakunya.

Read more: KTP-el Berlaku Seumur Hidup

Jakarta - Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan.  

Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. 

Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

Read more: Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui

TANJUNG PINANG, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri membuka layanan aduan seputar persoalan KTP elektronik lewat aplikasi Whatsapp.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, nomor Whatsapp layanan itu adalah 0813-269-12-479.

Read more: Punya Masalah dengan E-KTP? Hubungi Nomor Whatsapp Ini...