Berita

 

JAKARTA, REPUBLIKA.CO.ID - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, mengatakan pendistribusian E-KTP terhambat karena perubahan desain anggaran. Mulai tahun 2014, anggaran yang semulanya diambil dari APBD dialihkan ke APBN. Sehingga harus menunggu APBN-P 2014. Akibatnya, dana untuk pengiriman blangko untuk kebutuhan pencetakan E-KTP baru terealisasi bulan ini.

"Blangko baru akan kami kirim 8 November ini. Akan kami percepat pengirimannya memakai kuris," kata Irman, Kamis (6/11).

Untuk mengatasi masalah teknis seperti integrasi database, penyeragaman prosedur pencatatan, hingga database geometri menurutnya akan digelar rapat koordinasi pada 16 November nanti. 

Ditjen Dukcapil menurutnya telah membersihkan data ganda hingga 8.091.917 jiwa dari 259.949.857 data yang ada di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online. Data penduduk yang telah terekam berjumlah 174.015.400 keping. Sementara yang didistribusikan tercatat sebanyak 145 juta keping.

"Sisanya akan kami tuntaskan mulai 8 November ini. Karena itu kan dananya memang baru cair sebanyak Rp 525.2 miliar," ujarnya. 

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk menyetop pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) selama bulan November 2014 ini. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan menelusuri masalah-masalah teknis termasuk evaluasi petugas pelaksana program E-KTP.

"Satu bulan ini dievaluasi, harus selesai, pencetakan dihentikan dulu. Evaluasi tuntas, permasalahannya seperti apa jelas, nanti 1 Desember diaktifkan kembali," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai penggunaan sistem pemungutan dan penghitungan elektronik pada Pilkada tahun 2015 masih sulit diwujudkan. Sebab masih diperlukan secara teknis dan kesiapan infrastruktur dalam penggunaan E-Voting dalam Pilkada.

Meski demikian, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan pemerintah tetap siap mendukung dan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan menggunakan sistem pemungutan elektronik (e-voting) atau penghitungan elektronik (e-counting).

"Terkait teknis kita perlu duduk bersama dulu untuk mencari alternatif terbaik. Perlu kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi apakah sistem e-voting atau e-counting bisa diterima," jelasnya, Ahad (2/11).

Meski sistem pemungutan dan penghitungan elektronik sudah mulai dikembangkan oleh beberapa pihak, menurut Irman, faktor kesiapan daerah jauh lebih penting. Yakni menyangkut kesiapan infrastruktur, kondisi geografis, dan kondisi sosial masyarakat.

"Kalau sistemnya mungkin bisa disiapkan, tapi apakah infrastruktur untuk semua daearh sudah siap. Daerah pedalaman gimana, listriknya gimana, daerah pegunungan gimana," katanya.

Irman melanjutkan, Kemendagri sebenarnya telah bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Beberapa simulasi e-voting dan e-counting telah dilakukan. Misalnya proyek percontohan di Kabupaten Jembrana, Bali.

"Tapi itu baru tingkat desa, untuk pemilihan kepala desa. sangat sederhana, berbeda jauh dengan pilkada yang lingkupnya lebih luas," katanya.

Karena itu, pemerintah menurutnya lebih menyarankan dilakukan simulasi setingkat pilkada di beberapa daerah percontohan terlebih dahulu. Misalnya memilih daerah perkotaan yang infrastruktur dan sumber daya manusianya bisa disiapkan dengan cepat. Selain itu, daerah perkotaan juga tingkat kesadaran masyarakat terhadap teknologi lebih tinggi.

Dengan mengambil beberapa daerah sebagai pilot project, menurutnya, baru bisa dilakukan evaluasi apakah pemilu elektronik bisa diterapkan secara nasional. "Rencana kami, diprioritaskan dulu untuk kota atau kabupaten yang sudah maju. Kalau sekaligus semuanya tahun depan, saya kira belum bisa," katanya.

14128489212084379801

Saya memang belum pernah tinggal di Amerika, Australia maupun negara-negara maju yang telah menerapkan Kartu Identitas Tunggal untuk segalah urusan. Bukan saja di Amerika, ternyata  negara tetangga kita Malaysia juga sudah menerapkan sistem ini sejak lama. makanya untuk data urusan kependudukkan dan jaminan sosial mereka lebih rapi ketimbang kita disini.

KTP Amerika sumber gambar

Read more: Fungsi eKTP Seharusnya Bisa Lebih Canggih

 

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berusaha untuk menerapkan teknologi untuk urusan kependudukan dengan menerbitkan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Otentikasi yang lebih ketat diterapkan di sistem KTP yang mengadopsi teknologi tersebut.

Penggunaan pemindai sidik jari maupun pemindai mata sebagai otentikasi untuk mengenal penduduk yang terdaftar diklaim sangat efektif. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman, mengaku bahwa otentikasi tersebut berhasil 'mengurangi' jumlah angka penduduk yang tercatat di data center miliknya.

Read more: DENGAN KTP ELEKTRONIK, DATA PENDUDUK LEBIH VALID

 

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia sejak beberapa waktu lalu berencana untuk membuat data penduduk secara online lewat kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Rencananya penggunaan KTP-el akan dioptimalkan pada tahun 2015 mendatang.

Sebagai langkah awal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku penanggung jawab urusan kependudukan berencana akan membuat nomor penduduk yang tertera pada KTP non elektronik tak berlaku lagi mulai Januari 2015.

"Nantinya penduduk harus pakai nomor identitas unik yang sudah kita berikan. Jadi nomor di KTP lama (KTP non elektronik) akan kita buat tidak berlaku per 1 Januari 2015," kata Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri.

Read more: JANUARI 2015, KTP NON ELEKTRONIK TAK BERLAKU LAGI