Berita

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah modus penyelewengan dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

 Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, salah satu bentuk penyelewengan yang ditemukan adalah penggunaan teknologi kartu E-KTP. Teknologi itu tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Ada penurunan kualitas kartu yang digunakan untuk E-KTP dan tidak sesuai dengan proposal.

 "Misalnya, saya kasih contoh, teknologi yang dipakai sesuai proposal adalah iris technology, mata, tetapi kemudian yang banyak dilakukan selama ini menggunakan finger (jari)," kata Bambang di Jakarta, Kamis (24/4/2014).

 

Read more: MODUS KORUPSI PROYEK E-KTP TEMUAN KPK

 
TANJUNG REDEB  -  Kekeliruan dalam pengisian formulir F-1.01 yang merupakan formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia masih sering ditemukan. Sementara isian formulir sangat penting karena akan berkaitan dengan seluruh dokumen kependudukan yang dimiliki setiap warga negara.

 

Pasalnya, kekeliruan dalam pengisian akan menimbulkan perbedaan pada data-data kependudukan di dokumen lain. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berau, Hery Irawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/4) kemarin.

Read more: DISDUKCAPIL PERKETAT VERIFIKASI DATA PENDUDUK

 

MEDAN  - Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Muslim Harahap mengatakan, untuk mencapai target agar seluiruh warga Kota Medan khususnya anak sekolah memiliki   akta kelahiran, pihaknya akan memberikan kemudahan pengurusan.

Dikatakan, untuk mempermudah akta kelahiran anak sekolah bagi anaks ekolah yang belum memiliki akta kelahiran untuk segera melaporkan kepada Kepala Unit Pelayanan Teknis (KUPT) Dinas Pendidikan Kota Medan.

Read more: DISDUKCAPIL PERMUDAH URUSAN AKTA LAHIR ANAK SEKOLAH

 

Solopos.com, KLATEN--Polres dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten bakal turun tangan untuk mengusut kasus pembuatan akta palsu yang melibatkan seorang staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Klaten.

 

Kepala Bidang Umum BKD Klaten, Joko Purwanto, menyatakan akan mengkaji terlebih dahulu kasus tersebut serta mencari bukti-buktinya. Hal itu ia lakukan sambil menunggu laporan resmi dari Kepala Dispendukcapil sebagai dasar pemberian sanksi untuk disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

Read more: POLRES DAN BKD SELIDIKI KASUS AKTA KELAHIRAN PALSU

 

 

 

suarasurabaya.netSURABAYA - Suharto wardoyo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mengemukakan ada indikasi pemilik KTP ganda secara sengaja membuat KTP lebih dari satu.

 

Berbagai modus dilakukan untuk mendapatkan identitas ganda, diantaranya :

 

 

Read more: BERBAGAI MODUS PEMILIK KTP GANDA