Berita

Umum

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP.

Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Read more: PROGRAM PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Bontang (DKPS). Sehubungan dengan dilantiknya pejabat baru di linkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang oleh Walikota Bontang pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 dilaksanakan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru.

Acara yang dilangsungkan di kantor Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ini dipimpin langsung oleh Bpk Asmudin Hamzah selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang.

Dalam acara ini dilakukan serah terima jabatan sebagai berikut :

Jabatan Pejabat Lama Pejabat Baru
Kepala Dinas Drs. H. Sukardi HS Drs.H. M. EDISON A, MM
Sekretaris H. Ahmad Yani. Y, S.Sos, M.Si. Drs. ARSUL SANI
Kasi KK & KTP - MASRIAH, S.Sos
Kasi Perkawinan,Perceraian & Pengakuan, Pengesahan Anak DRS. ZAINUDDIN, M.SI AGUSWATI, SE

 28082013(in)

 

ABG Boleh Rekam e-KTP

Jumat, 16 Agustus 2013 - 08:17:33 

BALIKPAPAN - Perekaman data e-KTP oleh Dinas Kependudukkan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan telah mencapai 92,06 persen. Dari target yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebanyak 391.544 jiwa perekaman data e-KTP, Disdukcapil Balikpapan telah melakukan perekaman data 360.441 jiwa. 

Read more: ABG Boleh Rekam e-KTP

Per 1 Mei, Pengadilan Tak Tangani Akte Kelahiran

Ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi

Dedy Priatmojo, Nur Eka Sukmawati | Jum'at, 3 Mei 2013, 13:52 WIB

VIVAnews - Mahkamah Agung mencabut Surat Edaran (SEMA) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Satu Tahun Secara Kolektif. Dengan dicabutnya SEMA tersebut, artinya sejak 1 Mei 2013, pengadilan tidak lagi berwenang memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran.

"Maka SEMA Nomor 6 Tahun 2012 menjadi tidak relevan dan oleh karenanya harus dicabut," kata Ketua MA, Hatta Ali, di kantornya, Jumat, 3 Mei 2013.

Read more: Per 1 Mei, Pengadilan Tak Tangani Akte Kelahiran

Telat Urus Akta Kelahiran Tak Perlu ke Pengadilan

"Proses pengadilan bukanlah proses mudah bagi masyarakat awam"

Dedy Priatmojo, Nur Eka Sukmawati | Selasa, 30 April 2013, 18:39 WIB

 Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi

VIVAnews - Mahkamah Konstitusi memutuskan warga negara Indonesia yang terlambat mengurus akta kelahiran di atas 60 hari hingga satu tahun cukup membutuhkan surat keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat.

"Sebelumnya kan kalau terlampat melaporkan dalam waktu 60 hari sampai satu tahun kan harus ke pengadilan, kalau sekarang tidak perlu, cukup dengan keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, usai pembacaan putusan UU Administrasi Kependudukan, di gedung MK, Jakarta, Selasa, 30 April 2013.

Read more: Telat Urus Akta Kelahiran Tak Perlu ke Pengadilan