Penetapan Denda Administratif

  1. Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah.
  2. Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
    1. Pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
    2. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia Kota Bontang;
    3. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing;
    4. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;
    5. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
    6. Penduduk yang melakukan perubahan KK; atau
    7. Penduduk yang memperpanjang KTP.
  3. Denda administratif dikenakan pula terhadap:
    1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Kota Bontang yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP;
    2. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.
  4. Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
  5. Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
    1. Kelahiran di wilayah Kota Bontang
    2. Kelahiran di luar wilayah Kota Bontang setelah kembali ke Indonesia;
    3. Lahir mati di wilayah Kota Bontang;
    4. Perkawinan di wilayah Kota Bontang;
    5. Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Bontang;
    6. Pembatalan perkawinan di wilayah Kota Bontang;
    7. Perceraian di wilayah Kota Bontang;
    8. Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Bontang;
    9. Pembatalan perceraian di wilayah Kota Bontang;
    10. Kematian di wilayah Kota Bontang;
    11. Kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Kota Bontang;
    12. Pengangkatan anak di wilayah Kota Bontang;
    13. Pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Kota Bontang;
    14. Pengakuan anak di wilayah Kota Bontang;
    15. Pengesahan anak di wilayah Kota Bontang;
    16. Perubahan nama di wilayah Kota Bontang;
    17. Perubahan status kewarganegaraan di wilayah Kota Bontang; atau
    18. Peristiwa penting lainnya.