Rabu, 28 April 2015

PELANGGARAN: Masih banyak pelanggaran KTP yang ditemukan Satpol PP saat menggelar razia. (ilustrasi).
BONTANG – Terdapatnya beberapa pelanggaran dari warga saat penertiban administrasi oleh Satpol PP beberapa waktu lalu. Mulai dari KTP tidak sesuai domisili, KTP ganda hingga tidak dapat menunjukkan KTP, merupakan contoh dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang tertib administrasi di Bontang. 
 
Terbukti juga dengan tidak taunya masyarakat soal denda atau sanksi yang diterima jika tidak tertib administrasi. Muhammad Nur, Kasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bontang mengatakan, dalam hal ini pihaknya masih perlu menghimbau masyarakat agar tertib administrasi, terutama identitas.
 
“Sejauh yang kami terima saat penertiban kemarin (bersama Satpol PP, Red) kami masih beri himbauan agar mereka segera mengurus administasi kependudukannya,” jelasnya saat ditemui, Selasa (28/4) kemarin.
 
Dijelaskan dia, beberapa yang terdata tidak dapat memperlihatkan KTP atau tidak sesuai domisili. Maka akan dihimbau agar segera menyesuaikan dengan tempat tinggalnya saat ini. Dalam kesempatan itu pula pihaknya memberikan arahan bahwa pengurusan KTP tidak seribet yang dibayangkan. 
 
Hanya perlu menyempatkan waktu demi kepatuhannya terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Didalamnya terdapat denda administrasi bagi yang tidak dapat menunjukkan KTP sebesar Rp 100 ribu. Dan kurungan selama 2 tahun bagi mereka yang tidak memiliki KTP Ganda atau KTP Palsu.Tetapi, sanksi tersebut tidak diterapkan selama warga masih bisa diberikan pembinaan.
 
“Belum ada yang kami berikan sanksi, sebab kami himbau dulu mereka untuk menyesuaikan KTPnya sesuai domisili, dan juga kami berikan pembinaan tentang ketertiban administrasi, bahwa sebenarnya mengurus KTP itu bukan sesuatu yang sulit,” bebernya.
 
Sebenarnya, sambung dia, ada ketentuan juga bagi pendatang yang tidak menetap atau yang bersifat temporer. Mereka yang datang hanya untuk keperluan bekerja dan tidak punya tujuan untuk menetap di Bontang. Perlu juga membuat surat keterangan domisili selama di RT tempat dia tinggal hingga Kelurahan. Asalkan KTP yang dia miliki, atau KTP luar daerahnya masih berlaku. 
 
Kelurahan akan memberikan waktu selama 6 bulan dalam surat keterangan domisili tersebut. Jika waktu bekerja belum selesai dari waktu yang diberikan di surat domisili maka warga pendatang tersebut perlu memperpanjang surat keterangan domisilinya. Tujuannya agar orang tersebut terdata di Bontang. Walaupun bukan sebagai warga Bontang.
 
“Kami tetap menghimbau pendatang yang tidak bertujuan untuk menetap di Bontang agar membuat surat keterangan domisili, sehingga jika terjadi razia penertiban pun hanya tinggal memperlihatkan surat tesebut,” ungkapnya.
 
M. Nur pun mengatakan berbeda dengan mereka yang berniat menetap dan mencari kehidupan di Bontang. Maka perlu membuat KTP Bontang dengan melampirkan surat pindah dari daerah asalnya. Karena hal itu sangat berpengarauh pada kevalidan data warga Bontang, yang juga akan digunakan sebagai acuan untuk Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) mendatang. “Luangkanlah waktu untuk mengurus administrasi bagi mereka yang sibuk, dengan meminta izin kepada perusahaan, 1 sampai 2 jam,” tutupnya. (*/mga)