Kependudukan

Lampiran Keputusan Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kota Bontang
Nomor :40/DKPS.1/2014 Tanggal : 17 Januari 2014

STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG TAHUN 2014

BAB I

A. PENDAHULUAN
  I. Latar Belakang
    Dalam Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayananan di lingkungan masing – masing. Sebagaimana kita ketahui bahwaberdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengartikan pelayanan public sebagai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan.atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan public. Berbicara penyelenggara pelayanan public, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Merupakan salah satu institusi penyelenggara pelayanan public sehingga secara written rule wajib menyusun standar pelayanan public.
  II. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penyelenggara pelayanan yang memiliki domain fungsi pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatataan sipil. Pelayanan yang diberikan bersifat pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dan ditangani secara baik oleh pemerintah, dan berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan bahwa penyelenggara urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dan standar pelayanan public. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang penilaian kinerja unit pelayanan public, bahwa standar pelayanan dan maklumat pelayanan dan sistem, mekanisme dan prosedur merupakan point-point penting yang menjadi benchmark dalam pengukuran kinerja pelayanan public. Dimana masing- masing bobot dapat dkita lihat pada tabulasi data berikut:
No Komponen yang dinilai Bobot
1 Visi, misi dan moto pelayanan 25%
2 Standar pelayanan dan maklumat pelayanan 5%
3 Sistem, mekanisme dan prosedur 10%
4 Sumber daya manusia 17%
5 Sarana dan prasarana 8%
6 Penanganan pengaduan 10%
7 Indeks kepuasan masyarakat 10%
8 Sistem informasi pelayanan publik 7%
9 Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan 8%
  III. Berdasarkan regulasi tersebut, standar pelayanan public unsur pengukuran yang memiliki bobot terbesar dan hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Disamping tugas utama adalah dalam rangka mempermudah jalur pelayanan kepada masyarakat agar sesuai dengan standar yang sudah disepakati bersama anatara peyelenggara dengan masyarakat melalui perwakilan tokon mayarakat.
  IV. Berdasarkan hal tesebut sehingga dalam penyusunan standar Pelayanan Publik penyelenggara ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ) wajib mengikutsertakan masyarakat dan perwakilan tokoh masyarakat proses penyusunan standar pelayanansehinggaPelayanan dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten sesuai aturan yang sudah disepakati bersama.
  V. Disamping hal tersebut unsur yang lain juga memiliki tingkat koherensi yang tinggi dengan pencapaian aspek pelayanan yang berbasis pada excellent servise dengan kemampuan penyelenggara.Sehingga perlu diselaraskan antara kemampuan sumber daya yang dimiliki penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan di mana satuan kerja penyelenggara tersebut berada.

Read more: STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

Surat Keterangan Kependudukan lainnya

Persyaratan Pelayanan  

a. Lampiran dokumen pendukung ( e-KTP, KK, Akta , Ijazah dan lain –lain ) 

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

1.    Penduduk membawa  dokumen pendukung lainnya

2.    Petugas registrasi melakukan verifaksi berkas dan dokumen

3.    Petugas mencetak surat keterangan kependudukan

4.    Kasi melakukan paraf

5.    Kepala Dinas/ Kabid  Menandatangani Surat Keterangan Kependudukan

6.    Penyerahan Surat Keterangan Kependudukan kepada pendudu

Jangka Waktu :

1 hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya  

Legalisir KK dan KTP

 

Persyaratan Pelayanan  :

Ø  Pemohon membawa KK dan KTP asli beserta foto copinya

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut  :

Ø  Penduduk mengajukan berkas kepada petugas

Ø  Berkas diverifikasi dan distempel legalisir

Ø  Kabid/ Kasi menandatangani berkas

Ø  Penyerahan berkas legalisir kepada pemohon  

Jangka Waktu :

 1 Jam

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Pendataan dan Pelayanan Penduduk Administrasi Rentan

 

a. Persyaratan Pelayanan  :

Ø  Tim Pendataan menginventarisir data – data penduduk yang masuk kategori administrasi rentan ( Korban bencana alam/ bencana sosial seperti banjir, kebakaran; orang terlantar. Komunitas terpencil dsb ).

Ø  Penduduk yang bersangkutan mengisi  beberapa formulir  yaitu :

-     Formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana Alam/ Sosial ( FR-1.01 )

-     Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen ( FR-1.02 )

-     Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas  ( SKPTI )

-     Surat Keterangan Pencatatan Sipil ( SKPS )

-     Formulir Bio Data Penduduk WNI ( F1.01 )

-     Formulir Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI ( F1.05 )

b. Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut  :

Ø  Menetapkan titik lokasi pendataan

Ø  Menyiapkan print out data kelaurga dan data agregat penduduk rentan

Ø  Melakukan Pendataan

Ø  Melakukan perekaman sidik jari dan pemotretan KTP el

Ø  Melakukan verifikasi dan validasi data hasil isian formulir pendataan (FR.1.01) dan atau formulir bio data penduduk  WNI ( F1.01 )

Ø  Mengkoordinasikan penerbitan SKPTI dan SKPS

Ø  Mengolah dan menyajikan data hasil pendataan skala kecamatan

Ø  Bagi Korban bencana alam  atau sosial diberikan SKPI dan SKPS

Sebagai pengganti KK, KTP dan Akta Capil

Jangka Waktu :

14  hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

1.7. Surat Keterangan Penghapusan Data Penduduk Daerah Asal

Persyaratan Pelayanan :

Ø  KK  dan KTP Kota Bontang

Ø  Surat Pernyataan memilih menjadi penduduk Bontang di atas materai

Ø  KK dan KTP daerah asal

Sistem Mekanisme dan Prosedur sebagai berikut :

Ø  Pemohon yang karena ikut dispensasi pelayanan KTP/ KK telah mendapat KTP dan KK Bontang

Ø  Pemohon mengisi formulir pernyataan serta menyerahkan KK dan KTP daerah asal

Ø  Petugas memverifikasi berkas dan melakukan cross chek data di data center siak .

Ø  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan penghapusan bio data/ data penduduk yang bersangkutan di tujukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKab/Kota daerah asal

Ø  Surat keterangan dikirim via fax dan konfirmasi ke bidang yang mengurusi pendaftaran penduduk

 

Jangka Waktu :

1- 3   hari Kerja

Biaya/ Tarif  :

Gratis / Tidak dipungut Biaya

Subcategories