Kependudukan

DOWNLOAD SK STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP ) DAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2019


DOWNLOAD STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP ) DAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2019



Lampiran Keputusan Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kota Bontang
Nomor :40/DKPS.1/2014 Tanggal : 17 Januari 2014

STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG TAHUN 2014

BAB I

A. PENDAHULUAN
  I. Latar Belakang
    Dalam Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayananan di lingkungan masing – masing. Sebagaimana kita ketahui bahwaberdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengartikan pelayanan public sebagai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan.atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan public. Berbicara penyelenggara pelayanan public, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Merupakan salah satu institusi penyelenggara pelayanan public sehingga secara written rule wajib menyusun standar pelayanan public.
  II. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penyelenggara pelayanan yang memiliki domain fungsi pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatataan sipil. Pelayanan yang diberikan bersifat pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dan ditangani secara baik oleh pemerintah, dan berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan bahwa penyelenggara urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dan standar pelayanan public. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang penilaian kinerja unit pelayanan public, bahwa standar pelayanan dan maklumat pelayanan dan sistem, mekanisme dan prosedur merupakan point-point penting yang menjadi benchmark dalam pengukuran kinerja pelayanan public. Dimana masing- masing bobot dapat dkita lihat pada tabulasi data berikut:
No Komponen yang dinilai Bobot
1 Visi, misi dan moto pelayanan 25%
2 Standar pelayanan dan maklumat pelayanan 5%
3 Sistem, mekanisme dan prosedur 10%
4 Sumber daya manusia 17%
5 Sarana dan prasarana 8%
6 Penanganan pengaduan 10%
7 Indeks kepuasan masyarakat 10%
8 Sistem informasi pelayanan publik 7%
9 Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan 8%
  III. Berdasarkan regulasi tersebut, standar pelayanan public unsur pengukuran yang memiliki bobot terbesar dan hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Disamping tugas utama adalah dalam rangka mempermudah jalur pelayanan kepada masyarakat agar sesuai dengan standar yang sudah disepakati bersama anatara peyelenggara dengan masyarakat melalui perwakilan tokon mayarakat.
  IV. Berdasarkan hal tesebut sehingga dalam penyusunan standar Pelayanan Publik penyelenggara ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ) wajib mengikutsertakan masyarakat dan perwakilan tokoh masyarakat proses penyusunan standar pelayanansehinggaPelayanan dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten sesuai aturan yang sudah disepakati bersama.
  V. Disamping hal tersebut unsur yang lain juga memiliki tingkat koherensi yang tinggi dengan pencapaian aspek pelayanan yang berbasis pada excellent servise dengan kemampuan penyelenggara.Sehingga perlu diselaraskan antara kemampuan sumber daya yang dimiliki penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan di mana satuan kerja penyelenggara tersebut berada.

Read more: STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

Persyaratan

Dokumen pendukung (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Akta Pencatatan Sipil, Ijazah dan lain-lain)

 

Mekanisme dan Prosedur

  1. Penduduk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawa dokumen pendukung lainnya sebagaimana dengan persyaratan tersebut di atas.
  2. Petugas verifikator melakukan verifikasi berkas dan dokumen.
  3. Petugas mengetik dan mencetak surat keterangan kependudukan.
  4. Kasi dan Kabid yang membidangi melakukan paraf.
  5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Kependudukan.
  6. Penyerahan Surat Keterangan Kependudukan kepada penduduk.

 

Jangka Waktu Pelayanan : satu hari kerja

Biaya/Tarif : Gratis/tidak dipungut biaya

 

Persyaratan

  1. Foto Copy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya.
  2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya.

 

Mekanisme dan Prosedur

  1. Penduduk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengajukan berkas kepada petugas.
  2. Petugas memverifikasi dan memvalidasi data
  3. Petugas menstempel legasisir dan pemberian nomor legalisir 
  4. Kabid/Kasi yang membidangi menandatangani dokumen kependudukan yang dilegalisir.
  5. Petugas menyerahkan dokumen kependudukan yang dilegalisir kepada penduduk.

 

Jangka Waktu Pelayanan : 5 (lima) s.d 30 (tiga puluh) menit

Biaya/Tarif : Gratis/Tidak dipungut biaya

 

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Persyaratan Pelayanan

  1. Tim Pendataan menginventarisis data - data penduduk yang masuk kategori administrasi rentan (Korban bencana alam /bencana sosial seperti banjir, kebakaran, orang terlantar, Komunitas terpencil dsb).
  2. Penduduk yang bersangkutan mengisi beberapa formulir yaitu :
  3. Formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana Alam/Sosial (FR-1.01)
  4. Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen (FR-1.02)
  5. Blangko Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) (BR-1.01)
  6. Formulir Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) (FR-2.01)
  7. Formulir Biodata Penduduk WNI (F1.01)
  8. Formulir Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI (F1.05)
  9. Formulir Perubahan Data Kependudukan (F-1.06)

 

Mekanisme dan Prosedur

  1. Menetapkan lokasi pendataan dan membuat jadwal pendataan.
  2. Menyiapkan print out data keluarga dan data agregat penduduk rentan.
  3. Melakukan pendataan.
  4. Melakukan verifikasi dan validasi data hasil isian formulir pendataan (FR.1.01) dan atau formulir biodata penduduk WNI (F1.01).
  5. Mengkoordinasikan penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT), Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK), Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS).
  6. Mengolah dan menyajikan data hasil pendataan.
  7. Bagi orang terlantar diberikan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT), komunitas terpencil diberikan Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK), penduduk korban bencana diberikan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) sebagai pengganti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Akta Pencatatan Sipil.

 

Jangka Waktu Pelayanan : 1 (satu) s.d. 3 (tiga) hari kerja

Biaya/Tarif : Gratis/Tidak dipungut biaya

 

Subcategories