Lampiran Keputusan Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kota Bontang
Nomor :40/DKPS.1/2014 Tanggal : 17 Januari 2014

STANDAR PELAYANAN PUBLIK ( SPP ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG TAHUN 2014

BAB I

A. PENDAHULUAN
  I. Latar Belakang
    Dalam Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayananan di lingkungan masing – masing. Sebagaimana kita ketahui bahwaberdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengartikan pelayanan public sebagai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan.atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan public. Berbicara penyelenggara pelayanan public, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Merupakan salah satu institusi penyelenggara pelayanan public sehingga secara written rule wajib menyusun standar pelayanan public.
  II. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penyelenggara pelayanan yang memiliki domain fungsi pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatataan sipil. Pelayanan yang diberikan bersifat pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dan ditangani secara baik oleh pemerintah, dan berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan bahwa penyelenggara urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dan standar pelayanan public. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang penilaian kinerja unit pelayanan public, bahwa standar pelayanan dan maklumat pelayanan dan sistem, mekanisme dan prosedur merupakan point-point penting yang menjadi benchmark dalam pengukuran kinerja pelayanan public. Dimana masing- masing bobot dapat dkita lihat pada tabulasi data berikut:
No Komponen yang dinilai Bobot
1 Visi, misi dan moto pelayanan 25%
2 Standar pelayanan dan maklumat pelayanan 5%
3 Sistem, mekanisme dan prosedur 10%
4 Sumber daya manusia 17%
5 Sarana dan prasarana 8%
6 Penanganan pengaduan 10%
7 Indeks kepuasan masyarakat 10%
8 Sistem informasi pelayanan publik 7%
9 Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan 8%
  III. Berdasarkan regulasi tersebut, standar pelayanan public unsur pengukuran yang memiliki bobot terbesar dan hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Disamping tugas utama adalah dalam rangka mempermudah jalur pelayanan kepada masyarakat agar sesuai dengan standar yang sudah disepakati bersama anatara peyelenggara dengan masyarakat melalui perwakilan tokon mayarakat.
  IV. Berdasarkan hal tesebut sehingga dalam penyusunan standar Pelayanan Publik penyelenggara ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ) wajib mengikutsertakan masyarakat dan perwakilan tokoh masyarakat proses penyusunan standar pelayanansehinggaPelayanan dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten sesuai aturan yang sudah disepakati bersama.
  V. Disamping hal tersebut unsur yang lain juga memiliki tingkat koherensi yang tinggi dengan pencapaian aspek pelayanan yang berbasis pada excellent servise dengan kemampuan penyelenggara.Sehingga perlu diselaraskan antara kemampuan sumber daya yang dimiliki penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan di mana satuan kerja penyelenggara tersebut berada.



B. Visi, Misi dan Ruang Lingkup Tugas
  a. VISI :
Pelayanan Prima Menuju Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2016
  b. MISI :
  1. Mengembangkan sistem manajemen kependudukan dan pencatatan sipil yang tepat yang didukung oleh data/informasi yang akurat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
  2. Mengkondisikan masyarakat untuk berperan aktif dan kritis dalam permasalahan di bidang administrasi kependudukan
  3. Meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui pemasyarakatan budaya tertib administrasi kependudukan
  c. Janji Pelayanan : “ Melayani secara cepat, tepat, transparan dan tidak diskriminatif “
  d. Motto Pelayanan : “ Melayani dengan senyum, sapa, sopan dan santun.
  Kami belum sempurna tapi kami terus berusaha untuk memperbaiki pelayanan.

 

C. Ruang Lingkup Tugas
  Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
  1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
  2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis ( Renstra ) dan Rencana Kerja ( Renja ) di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
  3. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk
  4. Pelaksanaan Pendataan Penduduk
  5. Pendataan dan Pelayanan Administrasi Penduduk rentan
  6. Pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kependudukan ( NIK )
  7. Penerbitan Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKTT ), Surat Keterangan Pindah ( SKP )
  8. Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
  9. Pelayanan Legalisir Dokumen Administrasi Kependudukan
  10. Pelayananan Penerbitan dan Pengelolaan Dokumen Akta Pencatatan Sipil
  11. Pencatatan Mutasi Penduduk dan Perubahan Data – Data Penduduk
  12. Pengumpulan dan Pengolahan Data Penduduk dengan hak akses
  13. Pengelolaan Sistem dan Pelayanan Informasi Kependudukan
  14. Pelaksanaan Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  15. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan
  16. Pelaksanaan Pencatatan Sipil
  17. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan
  18. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ( SPM )
  19. Pelaksanaan Standar Operasioan Pelayanan ( SOP )
  20. Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP )
  21. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan pelaksanaan pengumpulan pendapat melalui Kotak Saran secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
  22. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil baik itu melalui website aduan; kotak aduan, sms gateway dan group jejaring sosial.
  23. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi kebijakan dan layanan data administrasi kependudukan secara berkala melalui website Pemerintah Kota Bontang; website Disdukcapil Kota Bontang dan Facebook Group Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
  24. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
  25. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

D. JENIS – JENIS PELAYANAN
  Pelayanan yang dilakukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada umumnya adalah pelayanan yang bersifat pelayanan administrasi. Dalam hal ini pelayanan yang diberikan kami bedakan menjadi tiga domain utama berdasarkan aspek pembagian urusan esensial dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dimana diketahui bahwa dalam konsep pewadahan urusan dalam sebuah organisasi atau dikenal dengan sebutan istilah departemenisasi, dinas kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan perda nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah, membagi urusan dalam aspek unit satuan kerja pendaftaran dan pendataan penduduk, bidang penvatatan sipil dan bidang penyuluhan dan informasi. Berdasarkan hal tersebut, maka kami membagi jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan 3 (tiga) hal berikut ini :
  1. Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan Penduduk
    Bidang Pendaftaran dan Pendataaan Penduduk meliputi jenis pelayanan yakni :
    1. Perubahan Biodata Penduduk
    2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP-el ) dan KTP SIAK
    3. Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKTT )
    4. Surat Keterangan Pindah Datang ( SKPD )
    5. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri ( SKPLN )
    6. Surat Keterangan Datang Keluar Negeri ( SKDLN )
    7. Surat Keterangan Penghapusan Data Penduduk Daerah Asal
    8. Pendataan dan Pelayanan Penduduk Administrasi Rentan
    9. Legalisir KK dan KTP
    10. Surat Keterangan Kependudukan Lainnya
  2. Pelayanan Pencatatan Sipil
    Bidang Pencatatan Sipil, meliputi :
    1. Kelahiran
    2. Akta Perkawinan
    3. Akta Perceraian
    4. Akta Kematian
    5. Akta Pengesahan Anak
    6. Akta Pengakuan Anak
    7. Akta Pengangkatan Anak
    8. Akta Perubahan Nama
    9. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
    10. Surat Keterangan Mutasi Nikahl
    11. Legalisir Akta Pencatatan Sipil
    12. Pengumuman Perkawinan
  3. Pelayanan Penyuluhan dan Informasi
    Bidang Penyuluhan Dan Informasi meliputi :
    1. Permintaan Data dan Informasi
    2. Permintaan Penyuluhan
    3. Pengelolaan Aduan