IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan di atas, diidentifikasi beberapa hal yang dinilai dapat dijadikan bahan evaluasi sebagai berikut :

 

 1.  Pemanfaatan data yang dinilai telah aktif sepenuhnya pada tahun 2013 adalah Jamsostek, menyusul lembaga lainnya yakni, PPATK, KPK, PT ASKES. Sejauh ini akses data berjalan lancar. Akan tetapi pada tahun 2014 diperkirakan semua lembaga pengguna, akan melakukan akses penuh sehingga memerlukan fasilitasi kapasitas berupa pengukuran daya dukung perangkat lunak dan perangkat keras (server dan exadata serta peningkatan KVA daya listrik). Untuk mengantisipasi hal tersebut, saat ini BRI telah memberikan server di ruang DC Dukcapil.

 

2.  Untuk menyempurnakan SOP menjadi dokumen legal berupa penandatanganan oleh para pihak, saat ini SOP telah yang tersusun dan telah ditanda tangani oleh ke dua belah pihak yakni SOP PT ASKES. Untuk itu, SOP yang lain akan segera dilakukan penanda tanganan setelah dikoordinasikan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan teknis. Seperti dimaklumi, bahwa SOP adalah bagian kelanjutan dari PKS yang menjadi acuan teknis akses data oleh pengguna.

 

3.  Kominfo merupakan salah satu pengguna data yang telah memiliki MOU dan PKS (dalam proses). Dalam hal pemanfaatan data, lembaga ini merencanakan 2 pola akses data yakni :

- sebagai pemanfat data untuk kepentingan layanan intern seperti prabayar dst.

- sebagai fasilitator, yakni fasilitasi untuk pengguna oleh lembaga lain.

 

Hal ini dilakukan sejalan dengan aturan perundangan Kominfo, disamping Kominfo telah memiliki infrastruktur yang kuat untuk fasilitasi akses data secara nasional.

Tentu dalam kontek ini ada aspek negatif dan positif. Untuk itu, perlu adanya telaah dan kebijakan pimpinan lebih lanjut.

 

4.  Tim teknis Koneksitas Data memerlukan penetapan berupa SK TIM. Saat ini Tim teknis telah ada berdasarkan penunjukan hasil Rapat teknis ketika penyusunan PKS dengan PT ASKES tahun 2013, tetapi belum dibakukan ke dalam bentuk SK TIM. Untuk itu, pada tahun 2014, TIM teknis perlu di sesuaikan dan TIM teknis perlu dilandasi dengan SK TIM.

 

5.  Ditjen Imigrasi yang telah memiliki MOU, akan tetapi sepanjang tahun 2013 dinilai tidak aktif. Untuk itu, perlu adanya alternatif, apakah pada tahun 2014, VPN dialihkan dulu pada pengguna lainnya.

 

6.  Kemendiknas, saat ini telah terpasang VPN akan tetapi belum dilakukan MOU maupun PKS. Dari hasil koordinasi, pihak Diknas mengharapkan agar VPN untuk tahun 2014 tidak diputus karena tahun 2014 akan dimanfaatkan untuk mendukung program yang baru dimulai tahun 2014.  Sedangkan untuk MUO dan PKS akan dikoordinasikan dengan pihak pimpinan.

 

7.  Koneksitas data dengan POLRI, disamping dilakukan melalui BARESKRIM  sebagai pintu gerbang perwakilan POLRI, akan tetapi berdasarkan hasil temu teknis dengan para Kadisdukcapil, di daerah sering ada permintaan pemadanan atau pencarian data penduduk dari Polda setempat.