Berita

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian mendorong pelayanan publik tetap berlangsung dengan baik di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Hal itu disampaikan Mendagri Tito setelah adanya kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, dan juga kebijakan Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar ASN dapat melaksanakan kegiatan dari rumah.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian pun meluncurkan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang berupa Chatbot bernama Gisa untuk layanan Adminduk yang akan membantu mewujudkan layanan online dan physical distancing. GISA diambil dari program Dukcapil yaitu Gerakan Indonesia Sadar Adminduk.

Pada masa seperti ini, kata Mendagri Tito, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Melalui pencarian di web, informasi sering kali tidak akurat, karena belum tentu sumbernya resmi dan bisa saja sudah kadaluarsa karena ada perubahan aturan.

"Dengan Chatbot Gisa, masyarakat bisa bertanya layaknya percakapan dengan seorang petugas. Gisa akan selalu memberi informasi akurat yang bersumber dari Dukcapil,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Read more: Wujudkan Physical Distancing, Mendagri Luncurkan Chatbot Gisa Adminduk

Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, terkait penggunaan kertas HVS A4 80 gram untuk pencetakan Kartu Keluarga (KK) untuk sementara dan akan menyusul dokumen-dokumen lainnya jika stok persediaan blangko sudah habis.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 telah diatur secara rinci penggunaan blangko dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Dimana dalam Pasal 14 ayat (1) Permendagri tersebut menyatakan bahwa ‘’Pencetakan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada kertas dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12”.

Kementerian Dalam Negeri sendiri sesuai amanah Permendagri masih membolehkan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota menggunakan blangko stok lama sampai 30 Juni 2020, setelahnya, semua dokumen, kecuali KTP-el dan KIA sudah harus menggunakan kertas HVS A4 80 gram.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. Pasal 19 ayat (6) bahwa dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandantangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan legalisir.

Pelayanan legalisir yang dimaksud adalah legalisir fotocopy kutipan  akta pencatatan sipil, legalisir fotocopy dokumen kependudukan yang ditandatangani pejabat Pencatatan Sipil atau Kepala Bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandantangin secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

Jakarta - Agar bisa menggerakkan aparaturnya di 514 kabupaten/kota, 34 provinsi serta 7.400 kecamatan, selain menggunakan pendekatan transformasi, orkestrasi dan mobilisasi, Dukcapil harus membangun kebersamaan melalui budaya kerja atau working culture.

"Agar terwujud kekompakan kita membangun tahapan Dukcapil BISA. Ini merupakan satu semangat membangun kebersamaan. BISA adalah singkatan, B: Berkarya, I: Inovasi dan Inisiatif, S: Sabar namun penuh semangat, dan A: Adaptif dan amanah. BISA adalah budaya kerja yang Dukcapil bangun agar memiliki semangat yang sama di seluruh Indonesia," jelas Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di hadapan Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD, serta sekitar 1.500 aparatur Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota di Discovery Hotel Jakarta, Senin (25/11/2019) malam. 

Read more: Budaya Kerja BISA, Dukcapil Bangun Semangat Kebersamaan

Jakarta - Tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) kini makin meluas. Dulu tugas utama Dukcapil memastikan layanan Administrasi kependudukan (Adminduk) berjalan dengan baik di dalam negeri. Sekarang, bertambah pelayanan adminduk di luar negeri.

Menurut Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh, ranah pelayanan Dukcapil bukan hanya di 34 provinsi dan 514 wilayah kabupaten/kota di dalam negeri, pelayanan Adminduk bagi WNI ada di perwakilan NKRI di 130 negara. 

Read more: Anjungan Dukcapil Mandiri Segera Hadir, Cetak Dokumen Kependudukan Semudah Datang ke ATM