Kependudukan

Administrasi Kependudukan

adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk , Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.


Penduduk

adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Read more: Pengetahuan umum tentang administrasi kependudukan

JAKARTA--Direktur Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Maliono Mawar, menegaskan bahwa Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) mutlak harus dilakukan di berbagai daerah. Program tersebut harus dilakukan oleh dinas tersendiri.

"Penerapan SIAK tidak bisa ditawar lagi," kata Maliono dalam dalam seminar 'Persiapan Data Penduduk Menyongsong KTP Chip dan Biometric', Senin (7/12). Jika pemerintah daerah belum melaksanakan SIAK, maka Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak bisa diterbitkan.

Read more: Penerapan SIAK Mutlak Dilakukan

BI gandeng Kemendagri permudah penyaluran kredit dengan e-KTP

©2014 merdeka.com/dwi narwoko Reporter : Angga Yudha Pratomo | Senin, 23 Februari 2015 12:43

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempermudah dalam pengajuan dan pemberian kredit. Nantinya, nomor induk kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) menjadi data fundamental bagi perbankan.

Dengan NIK dan KTP elektronik akan meningkatkan efektivitas dalam assessment pemberian kredit," kata Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah di Jakarta, Senin (23/2).

Menurut Halim, dengan menggunakan e-KTP dalam mengajukan kredit membuat data nasabah menjadi lebih mudah. Pihaknya meyakini bahwa data tersebut juga mempunyai manfaat luas.

"Data kependudukan itu meningkatkan efisiensi kepada masyarakat dalam bidang penyaluran kredit," ujarnya.

Sejauh ini, bank sentral mencatat 82 juta data debitur lewat Sistem Informasi Debitur (SID). Jumlah itu diambil dari lembaga keuangan dengan dari 180 juta fasilitas kredit.

Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengungkapkan, sistem e-KTP membuat para nasabah tidak dapat menggandakan datanya. Dia mengungkapkan, data yang tercatat dari 255 juta penduduk pada Desember 2014, diketahui ada 8,1 juta penduduk memiliki identitas ganda.

"Kita menemukan ada 8,1 juta penduduk yang ganda, punya lebih dari 1 data kependudukan. Tanpa online tidak bisa diketahui ini," terang Irman.

sumber : http://www.merdeka.com/uang/bi-gandeng-kemendagri-permudah-penyaluran-kredit-dengan-e-ktp.html

 

Subcategories