1. Bagi warga / penduduk yang belum mempunyai Surat Pemberitahuan NIK ( SPN) , ada kesalahan penulisan SPN , harus mengurus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
  2. Bagi warga/ penduduk yang sama sekali tidak terdaftar di data base Siak tetapi memenuhi segi persyaratan diharapkan mengurus identitas kependudukan diharuskan di Kecamatan dan SPN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ( Hub. Aida/Devi/Ibnu)
  3. Untuk penerapan E – KTP bagi kepengurusan E – KTP untuk tahun 2011 gratis , sedangkan untuk kepengurusan warga yang mengurus E- KTP pada tahun 2012 dikenakan biaya retribusi
  4. Dalam rangka optimalisasi pelayanan sesuai dengan Surat Edaran Walikota Bontang Nomor : 470/149/ DKPS.02 tanggal 02 Maret 2011 persiapan pelaksanaan E- KTP ada beberapa pelimpahan pelayanan yaitu :
    1. Perpanjangan KTP, penggantian KTP/KK karena perubahan data penduduk.
    2. Perubahan KK karena penambahan anggota KK, penggantian KK/KTP karena hilang atau rusak.
    3. Penerbitan KTP karena mencapai usia wajib KTP ( 17 tahun ) atau sudah kawin /pernah kawin.
    4. Pergantian KK/KTP karena pindah anatar RT/Kelurahan/Kecamatan dlm wil. Bontang

Dasar Hukum

  1. UU No.23 Tahun 2006 ttg Administrasi Kependudukan.
  2. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 ttg Pelaksanaan U U No. 23 Tahun 2006
  3. Perpres No.25 Tahun 2008 ttg Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  4. Perpres No.26 Tahun 2009 ttg Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.35 Tahun 2010.
  5. Permendagri no 09 TaHUN 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Ketentuan Penerapan E-KTP
(UU No. 23 Tahun 2006) ;
Pasal 63 ayat (6)
Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
Penjelasan Pasal 63 ayat (6)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk satu penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.
Pasal 64 ayat (3)
Mewajibkan kepada Pemerintah, bahwa dalam KTP harus disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan.

 

Dari Kotak Taruh
Dari Kotak Taruh
Dari