Laporan SPM Sem. I Th 2013 - BAB II Penerapan dan Pencapaian

Details
Written by Ibnu Nugroho
Category: Laporan SKM
Last Updated: 17 March 2016
Created: 03 September 2013
Hits: 10156
Page 4 of 6

 

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

 

1. Jenis Pelayanan dasar 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil   merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri  yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri . Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka kementerian dalam negeri  telah mendaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 62  Tahun 2008  tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  di  Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 69 Tahun 2012  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor : 62 Tahun 2008 Tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  di Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri   bidang Pemerintahan Dalam Negeri disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai salah satu jenis pelayanan dasar yaitu Pelayanan  Dokumen Kependudukan ; standar pelayanan minimal  dengan 4(empat) indikator standard pelayanan minimal  yaitu : 

  1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ( KK );
  2. Cakupan Penerbitan  Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) ;
  3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran ;
  4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian ;

 

2. Indikator dan Nilai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  secara Nasional 

Adapun indikator dan nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM bidang Pemerintahan  skala Kota untuk  jenis pelayanan dasar khusus Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan 4 (empat ) jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 62 Tahun 2008  tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di  Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor : 69 Tahun 2012  tentang Perubahan Atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di  Kabupaten/Kota, untuk Pemerintah Kabupaten/Kota  Jenis Pelayanan Dasar untuk Pelayanan Dokumen Kependudukan adalah  4 (empat ) : Cakupan Penerbitan  Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran, Cakupan Penerbitan Akte Kematian , yang dapat dilihat pada tabel berikut :

•SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 

NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR SPM
2011 2012 2013
1 Pelayanan Dokumen Kependudukan a. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 70% 70% 80%
    b. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk 70% 73% 90%
    c. Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran 50% 50% 60%
    d. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 50% 60% 70%

3.Target Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri   Pemerintah Kota Bontang 

Adapun target pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  dari masing-masing jenis pelayanan dasar yang ditetapkan oleh oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang tahun 2011 - 2013 adalah sebagai berikut : 

NO JENIS PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
INDIKATOR		 RENCANA PENCAPAIAN SPM LIMA TAHUN
TARGET 2011 2012 2013 2014 2015
1 Pelayanan Dokumen Kependudukan a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 1) Tersedianya Blangko KK dan Formulir permohonan KK 100% 60% 70% 80% 100% 100%
2) Tersedianya SDM pengelola Pelayanan KK 100% 60% 70% 80% 100% 100%
3) Terselenggaranya Bimtek pengelola pelayanan KK 100% 60% 70% 80% 100% 100%
4) Terselenggaranya sosialisasi pelayanan penerbitan KK kepada masyarakat 100% 60% 70% 80% 100% 100%
5) Tercakupnya penerbitan KK bagi seluruh penduduk Kota Bontang 100% 60% 70% 80% 100% 100%
    b. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1) Tersedianya Blangko KTP dan Formulir permohonan KTP 100% 60% 73% 90% 95% 100%
2) Tersedianya SDM pengelola Pelayanan KTP 100% 60% 73% 90% 95% 100%
3) Terselenggaranya Bimtek pengelola pelayanan KTP 100% 60% 73% 90% 95% 100%
4) Terselenggaranya sosialisasi pelayanan penerbitan KTP kepada masyarakat 100% 60% 73% 90% 95% 100%
5) Tercakupnya penerbitan KTP bagi seluruh penduduk Kota Bontang 100% 60% 73% 90% 95% 100%
    c. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 1) Tersedianya Blangko Akta Kelahiran dan Formulir permohonan Akta Kelahiran 80% 50% 50% 60% 70% 80%
2) Tersedianya SDM pengelola Pelayanan Akta Kelahiran 80% 50% 50% 60% 70% 80%
3) Terselenggaranya Bimtek pengelola pelayanan Akta Kelahiran 80% 50% 50% 60% 70% 80%
4) Terselenggaranya sosialisasi pelayanan penerbitan Akta Kelahiran kepada masyarakat 80% 50% 50% 60% 70% 80%
5) Tercakupnya penerbitan Akta Kelahiran bagi seluruh penduduk Kota Bontang 80% 50% 50% 60% 70% 80%
    d. Cakupan Penerbitan Akta Kematian 1) Tersedianya Blangko Akta Kematian dan Formulir permohonan Akta Kematian 90% 50% 60% 70% 80% 90%
2) Tersedianya SDM pengelola Pelayanan Akta Kematian 90% 50% 60% 70% 80% 90%
3) Terselenggaranya Bimtek pengelola pelayanan Akta Kematian 90% 50% 60% 70% 80% 90%
4) Terselenggaranya sosialisasi pelayanan penerbitan Akta Kematian kepada masyarakat 90% 50% 60% 70% 80% 90%
5) Tercakupnya penerbitan Akta Kematian bagi seluruh penduduk Kota Bontang 90% 50% 60% 70% 80% 90%

 

 . Realisasi

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing – masing jenis SPM bidang Pemerintahan dalam Negeri  Pelayanan   Dokumen Kependudukan Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel  Realisasi Tahun 2013

No Bidang Urusan/Indikator Tahun 2013 Permasalahan Alasan SKPD/Sumber
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6  
ASPEK PELAYANAN UMUM  
Fokus Layanan Urusan Wajib  
  Dokumen Kependudukan          
1.1 Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga 80% 70% Masih adanya kepala KK yang gabung KK dengan orang tuanya Kurang Tertib dikumen penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.2 Jumlah penerbitan KTP ( e-KTP 90% 83% Rendahnya partisipasi penduduk dalam perekeman e-KTP Pekerjaan, kuliah/sekolah dan bisnis di luar bontang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.4 Jumlah Penerbita Akta Kelahiran 60% 46% Rendahnya partisipasi dalam kepengurusan akte kelahiran Kurangnya optimalisasi sosialisasi syarat dan prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.5 Jumlah Penerbita Akta Kematian 70% 90% Penerbitan diatas target karena adanya stimulan bantuan kematian   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, juga menggunakan pembanding-pembanding yang sekiranya diperlukan, antara lain 

  • Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
  • Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
  • Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   

Dalam pencapaian visi dan misi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang mempunyai sasaran : 

  1. Terwujudnya dokumen kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 
  2. Terwujudnya pendayagunaan data base kependudukan program SIAK  sesuai parameter  yang dibutuhkan 
  3. Terwujudnya sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  4. Terwujudnya koordinasi dan pembinaan  dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan .
  5. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran  dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tertib dan tersedianya sarana dan prasarana guna memperlancar kegiatan SKPD 

Dalam pencapaian tiap sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang memiliki beberapa indikator sebagai berikut :

  1. Terwujudnya dokumen kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :
    1. Jumlah/ prosentase pencetakan dokumen kependudukan
    2. Jumlah/ prosentase pencetakan dokumen pencatatan sipil
    3. Ketersediaan tenaga pengelola pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang kompeten/ kredibel di tugasnya
  2. Terwujudnya pendayagunaan data base kependudukan program SIAK sesuai parameter yang dibutuhkan
    1. Prosentase pengiriman laporan kependudukan Siak
    2. Pengembangan data base suplemene Siak untuk kebutuhan data-data dan perencanaan pembangunan, pemilu dan pilkada
  3. Terwujudnya sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil :
    1. Kuantitas pelaksanaan sosialisasi di 15 kelurahan dan kecamatan
    2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penting dan tertibnya dokumen administrasi kependudukan
  4. Terwujudnya koordinasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan
    1. Rapat Teknis Pendaftaran Penduduk
    2. Rapat Koordinasi Kelurahan dan Kecamatan
    3. Rapat Koordinasi rutin dengan pengadilan negeri dan pengadilan agama
    4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan melalui bimbingan teknis register
    5. Pelatihan dan Bimbingan Operator Siak
  5. Terwujudnya perkantoran dan pelaporan kinerja pelayanan administrasi perkantoran dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tertib dan tersedianya sarana dan prasarana guna memperlancar kegiatan SKPD
    1. Terlayani seluruh kebutuhan internal perkantoran untuk menunjang kerja teknis di seluruh bidang
    2. Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja yang sudah dijadwalkan
    3. Koordonasi internal dan eksternal untuk menunjang kelancaran tugas secara keseluruhan

 

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat dan dampak. selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Berdasarkan atas kebijakan/program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  untuk setiap unsur dari tugas pokok dan fungsi dan aspek penunjang, penyimpangan signifikan yang terjadi atas indikator-indikator kinerja tersebut adalah antara lain sebagai berikut : 

1.Kinerja Kegiatan yang diperoleh dari masing-masing kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang adalah sebagai berikut : 

a.Kegiatan di bidang Pendaftaran dan Pendataan  Penduduk .

  1. Kegiatan Mobilisasi dan Pedistribusi e-KTP  mencapai 100  % dari anggaran yang dialokasikan.
  2. Kegiatan Penerapan e-KTP  mencapai 80 % fisik dan masih 46,6  %  dari anggaran yang dialokasikan.
  3. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan   mencapai 100 % dari  anggaran yang dialokasikan.
  4. Kegiatan Pengadaan blangko KK, SKTT  mencapai 100 % dari anggaran yang dialokasikan.
  5. Kegiatan Penyusunan Profil SKPD Dinas Kependudukan mencapai 60 % fisik dan 0 % realisasi keuangan
  6. Kegiatan Rapat Teknis Pendaftaran Penduduk mencapai 0 % dari  anggaran yang dialokasikan karena dijadwalkan pada bulan r 2013
  7. Kegiatan Registrasi Kependudukan mencapai 100 % dari  anggaran yang dialokasikan 
  8. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kependudukan mencapai50 % fisik dan  0% dari anggaran yang dialokasikan 

 

b.Kegiatan di Bidang Pencatatan Sipil .

  1. Kegiatan Koordinasi  Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan  mencapai  0 % dari anggaran yang dialokasikan.
  2. Kegiatan  Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan mencapai 66,67 % dari anggaran yang dialokasikan.
  3. Kegiatan  Pengadaan blangko Pencatatan Sipil   mencapai 100% dari anggaran yang dialokasikan. 
  4. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pencatatan Sipil Lintas Sektoral  mencapai  56, 09 % dari anggaran yang dialokasikan.
  5. Kegiatan Renstra Anak Tingkat Kota secara fisik mencapai 40 % dan  mencapai 0% dari anggaran yang dialokasikan.
  6. Kegiatan Isbat Massal  Perkawinan Yang Beragama Islam mencapai 0 % dari anggaran yang  dialokasikan 
  7. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian , Kelahiran, Kematian , Pengakuan , Pengesahan dan Pengangkatan Anak mencapai  0 % dari anggaran yang dialokasikan.
  8. Kegiatan Penyusunan Registrasi Pencatatan Sipil  mencapai 65,34 % dari anggaran yang dialokasikan.
  9. Kegiatan Rakor Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 100 % dari anggaran yang dialokasikan

 

c.Kegiatan Bidang Penyuluhan dan Informasi 

  1. Kegiatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )  mencapai 50 % fisik dan 40 % keuangan dari anggaran yang dialokasikan. (  Sekretariat )
  2. Kegiatan  Penyelenggaraan Pameran Sistem Administrasi Kependudukan  mencapai  0% dari anggaran yang dialokasikan karena rencana kerja pada bulan Oktober 2013
  3. Kegiatan  Pelatihan Tenaga SIAK  mencapai 100 % dari anggaran yang dialokasikan.
  4. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan mencapai 100 % dari anggaran yang dialokasikan.
  5. Kegiatan  Pengolahan Dalam Penyusunan Laporann Informasi Kependudukan mencapai 33 % dari alokasi anggaran yang dialokasikan.
  6. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan mencapai 100 % dari anggaran yang dialokasikan 
  7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mencapai 50 % fisik dan 0 % dari anggaran yang dialokasikan
  8. Kegiatan Validasi Data Pemilih mencapai 50 % fisik dan 36,89 % realisasi dari anggaran yang dialokasikan 
  9. Kegiatan Pembangunan Infra Struktur SIAK Kota Bontang mencapai 38,84 % dari alokasi anggaran yang dialokasikan 
  10. Kegiatan Orientasi Teknis Tenaga Pengelola SIAK  mencapai 100 % dari alokasi anggaran yang dialokasikan 
  11. Pengoperasian SIAK secara Terpadu mencapai 0 % dari alokasi anggaran yang dialokasikan
  12. Kegiatan Pengembangan SMS Gateaway Untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil medncapai 100 % dari alokasi anggaran yang dialokasikan 

 

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil  memiliki program sebagai berikut :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  5. Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  6. Program Penataan Administrasi Kependudukan

 

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

  1. Membangun data base kependudukan program SIAK dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  dan memenuhi prasarana dan sarana yang dibutuhkan  untuk menunjang kinerja Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
  3. Meningkatkan pelaksanaan program SIAK secara reguler

 

Adapun Realisasi Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang Tahun 2012 berdasarkan anggaran yang terealisasi digunakan adalah sebesar  92, 83 % ( 8.155.900.912, 00 ( Delapan Milyar Seratus  Limapuluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Sembilan Ratus Dubelas Rupiah ) dari anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Bontang 

Sementara untuk Realisasi Anggaran Tahun 2013 masih berjalan di semester 1 per tanggal 30 Juni 2013 adalah dengan Target SPM sebersar  80 % di semester pertama tetapi  dapat terealisasi 75 %   

7.Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  untuk menunjang SPM adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN BIDANG 2009 2010 2011 2012 2013
1. Pendaftaran dan Pendataan Penduduk 600.000.000 600.324.9000 1.600.525.000 1.322.575.000 808.562.000
2. Pencatatan Sipil 500.000.000 400.120.000 800.292.000 936.660.000 1.036.043.500
3. Penyuluhan dan Informasi 1.000.000.000 1.205.139.500 1.205.000.000 149.095.000 1.338.398.000
JUMLAH 2.100.000.000 2.205.584.400 3.605.817.000 2.418.330.000 3.183.003.500

6. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam pelaksanaan kegiatan per bidang  bidang  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  pada Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN BIDANG 2009 2010 2011 2012 2013
1. Pendaftaran dan Pendataan Penduduk 12 14 15 12 12
2. Pencatatan Sipil 6 7 8 9 9
3. Penyuluhan dan Informasi 4 6 6 5 5
JUMLAH 22 27 29 26 26

Keterangan : Tenaga Pengelola di pendaftaran penduduk terhitung 8 tenaga perbantuan  kecamatan di TPDK Kecamatan dan 2 tenaga pengelola di pencatatan sipil  dari BPPM

7. Permasalahan dan Solusi

 Dalam Pelaksanaan  pelayanan cakupan penerbitan Kartu Keluarga dari target   80 % yang mempunyai KK ada baru 70 % yang mempunyai sedangkan sisanya masih gabung KK dengan orang tua; tidak melakukan pelaporan updating KK baru, tidak terdaftar data base sebagai satu keluarga karena nikah siri , dsb. Adapun solusi dan strategi untuk meningkatkan target kepemilikan KK  dilakukan pemutakhiran data kependudukan dan updating coklit ke masing RT untuk menghitung data riil jumlah warga dan KK yang sebenarnya; langkah solusi kedua yang dilakukan adalah dilakukan dispensasi pelayanan warga untuk mengurus KK yang  tinggal di bontang sudah bertahun –tahun tanpa identitas dokumen kependudukan  rangka peningkatan tertib dokumen kependudukan 

 Program Kegiatan Isbat Massal perkawinan yang beragama islam adalah salah satu supporting untuk percepatan kepemilikan dokumen Kartu Keluarga karena pasangan yang sah bisa diakui suami istri dalam Kartu Keluarga dan dalam pembuatan akte kelahiran anak akan bisa tercantum nama kedua orang tuanya. Permasalahan yang dihadapi  sehingga pada posisi  bulan Juni 2013 ( semester I ) masih 0  % realisasi keuangannya karena  adanya  masalah pembayaran di pengadilan ternyata registrasi pencatatan administrasi tidak boleh manual harus diketik dan dicantumkan binnya. Serta sulitnya masing – masing peserta isbat bias menghadirkan saksi-saksi sehingga kegiatan ini tidak dimunculkan lagi di kegiatan rencana kerja 2014

 Program Penerapan e-KTP dalam perekaman e-KTP untuk cakupan  percepatan kepemilikan KTP tidak sesuai dengan target yang ditentukan ; dalam waktu 6 bulan efektif partisipasi warga  untuk merekam data e-KTP  hanya mencapai 3.000 lebih sehingga dari wajib KTP yang kita targetkan 90 % realisasinya hanya 84 % ada 6 % yang kurang dari target. Solusi  yang kita rencanakan untuk percepatan adalah perekaman mobile system bagi pelajar SMP/ SMA dan di titik perusahaan –perusahaan yang ada di Kota Bontang . Sedangkan untuk optimilasasi  kita mensinergikan koordinasi antara Kelurahan dan Kecamatan untuk percepatan melalui distribusi e-KTP melalui Ketua RT dan sosialisas/publikasi  melalui media massa yang ada di Kota Bontang 

 Program Pelayanan Akte Kelahiran  dari target keluruhan penduduk yang telah mempunyai akte kelahiran pada tahun 2013 kita targetkan 60 %; target yang dicapai 46 % karena stigma masyarakat  untuk kepengurusan akte kelahiran  yang terlambat 1 tahun lebih harus mengurus ke pengadilan dengan biaya yang besar ( high cost) membuat masyarakat enggan dalam membuat dokumen kependudukan akte kelahiran kecuali masyarakat secara insidentil membutuhkan akte kelahiran untuk keperluan  sekolah, kerja, naik haji, mengurus paspor, warisan dsb. Dengan adanya keputusan Mahkamah Kosntitusi Tentang Pencabutan ketentuan penetapan pengadilan dalam pelaporan akte kelahiran yang terlambat diharapkan  partisipasi masyarakat lebih aktif untuk tertib dokumen mengurus akte kelahiran . Solusi untuk percepatan skala prioritas pada tahun 2013 adalah pelayanan bagi anak – anak usia sekolah yang sangat membutuhkan akte kelahiran karena syarat wajib untuk masuk sekolah. Sedangkan solusi kedua adalah akan melaksanakan sosialisasi penyuluhan pencatatan sipil khusus yang diajukan pada anggaran tambahan 2013.