Laporan SPM Sem. I Th 2013

Details
Written by Ibnu Nugroho
Category: Laporan SKM
Last Updated: 17 March 2016
Created: 03 September 2013
Hits: 10156

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Semester I Tahun  2013 

 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh, SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pelaksanaan serta laporan Semesteran I Penerapan Standard Pelayanan Minimal  ( SPM ) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Cakupan Dokumen Kependudukan   yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang 2013 dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007  Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku lembaga teknis yang menangani urusan wajib yaitu ; Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Selaku lembaga teknis yang menangani pelayanan dasar kebutuhan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran untuk urusan wajib yang berbasis pelayanan dasar perlu  mempedomani Standard Pelayanan Minimal. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman pengintegrasian penerapan pelaksanaan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam pelaksanaannya  mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor : 62 Tahun 2008 Tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota.

Penyusunan Laporan  Semester I  implementasi Penerapan Standard Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang mecakup pelayanan dokumen kependudukan  dengan 4 ( empat  ) yaitu ; a. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga; b. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk; c. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran; d. Cakupan penerbitan Akta kematian dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari  Surat Edaran Mendagri No. 100/1023/ SJ tanggal 26 Maret 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) di daerah.

Diharapakan dengan adanya Laporan Semester I  implementasi Penerapan Standard Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri cakupan pelayanan dokumen kependudukan maka bermanfaat untuk ; lebih terjaminnya penyediaan pelayanan public  yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat; bermanfaat dalam menentukan jumlah anggaran kinerja dan alokasi dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan;membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat dan terukur  dan  menjadi alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

Demikian Laporan Semesteran I  Tahun 2013  Implementasi Penerapan Standard Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Cakupan Pelayanan Dokumen Kependudukan disusun dalam rangka meningkatkan  kualitas dan standard pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dalam pelayanan publik

 

Bontang, 02 Agustus  2013

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang 

 

 

 

Drs. Sukardi, HS 

NIP. 195811011990031005 

 


 

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang

1.2. Kebijakan Umum

1.3. Arah Kebijakan

 

BAB II Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  

2.1 Jenis Pelayanan Dasar

2.2 Indikator dan Nilai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

2.3 Target Pencapaian SPM

2.4 Realisasi

2.5 Alokasi Anggaran 

2.6 Dukungan Personil

2.7 Permasalahan dan Solusi

BAB III Program dan Kegiatan 

BAB VI Penutup  

 

 DAFTAR TABEL

Tabel II.1. : ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  BONTANG

Tabel II.1.1 : REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

Tabel II.2 : USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2012

Tabel III.1 : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  TAHUN 2012 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2013

 


 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.Latar Belakang

Kota Bontang terletak 150 km di utara Samarinda. Dengan wilayah yang relatif kecil dibandingkan kabupaten lainnya di Kalimantan Timur (406,70 km²), Bontang memegang peranan  yang cukup penting dalam pembangunan Kaltim  maupun nasional. Karena di kota yang berpenduduk sekitar 110.000 jiwa ini, terdapat dua perusahaan raksasa internasional yaitu PT  Badak NGL di Bontang Selatan dan PT Pupuk Kaltim di Bontang Utara. Kota Bontang secara administratif dikembangkan sebagai Daerah Otonom Kota sejak tahun 1999, setelah sebelumnya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kertanegara. Letaknya tergolong strategis, pada poros jalan Trans-Kalimantan serta dilalui jalur pelayaran Selat Makassar sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah luar Kota Bontang.

Secara keseluruhan, luas Kota Bontang mencapai 49.752,56 Ha, dimana sebagian besar merupakan wilayah perairan, sementara luas wilayah daratan sekitar 29% atau14.870 Ha.

Dari diagram di atas, khususnya jenis penggunaan lahan untuk wilayah daratan Kota Bontang memperlihatkan pembagian guna lahan yang secara umum terdiri dari 3  jenis penggunaan: Hutan Lindung & Pertanian, Kawasan Industri, serta Areal terbangun Perkotaan. Adapun penggunaan lahan wilayah daratan Kota Bontang yagn mencakup areal seluas 147,80 km² terdiri dari :

  • Kawasan Hutan Lindung/TNK : 9.025 Ha (11,96%)
  • Kawasan PT Badak NGL.Co : 1.527 Ha (3,15%)
  • Kawasan PT.Pupuk Kaltim : 2.010 Ha (4,04%)
  • Areal efektif untuk pembangunan : 1.950 Ha (10,56%)

 

1.2  Orientasi Wilayah

         Secara astronomis, Kota Bontang berada dalam posisi 117º 23' - 117 º 38' Bujur Timur, serta 0 º 01' - 0 º 14' Lintang Utara. Secara administratif, Kota Bontang  semula merupakan kota administratif dari Kabupaten Kutai dan menjadi Daerah Otonomi berdasarkan UU No.47 tahun 1999 tentang Pemekaran Propinsi dan  Kabupaten, 

 

1.3  Kecamatan dan kelurahan

Kota Bontang dibagi menjadi 3 kecamatan dan 15 kelurahan, yaitu:

  • Bontang Barat, terdiri atas 3 kelurahan, yaitu:
    • Belimbing
    • Kanaan
    • Telihan
  • Bontang Selatan, terdiri atas 6 kelurahan, yaitu:
    • Tanjung Laut
    • Tanjung Laut Indah
    • Berbas Tengah
    • Berbas Pantai
    • Bontang Lestari
    • Satimpo
  • Bontang Utara, terdiri atas 6 kelurahan, yaitu:
    • Api-Api
    • Bontang Baru
    • Bontang Kuala
    • Guntung
    • Gunung Elai
    • Lok Tuan

 

Gambar. 1 Wilayah Kota Bontang

Wilayah Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai, dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 - 106 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng sebagian besar antara 2-40% dengan luas 7.211 Ha. Mayoritas wilayah (48 %) menempati kawasan pinggir pantai yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar di wilayah pantai, dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian Selatan ke arah Barat.

Kota Bontang diapit oleh hutan lindung di sebelah Barat dan Selatan, serta Taman  Nasional  Kutai di sebelah Utara. Karenanya, tidak heran bila penggunaan lahan untuk hutan belukar tergolong luas, mencapai 3.575 Ha. atau sekitar 24 % dari luas wilayah daratan. Luas lahan pertanian di Kota Bontang mencapai 5.400 Ha atau sekitar 36,5 % dari luas daratan, terdiri dari lahan potensial yang belum dimanfaatkan sebesar  3.150 Ha, serta lahan fungsional pertanian dan peternakan sebesar 2.250 Ha.

 

1.4. Ekonomi

Kota Bontang dikenal dengan kota industri dan jasa, dua sektor tersebut telah memberikan nilai pendapatan yang utama bagi daerah ini . Di Kota Bontang, dalam kawasan tiga perusahaan raksasa itu, berbagai fasilitas moderen lengkap tersedia, mulai dari fasilitas perumahan bagi karyawan, tempat olahraga, rekreasi, taman bermain, rumah sakit hingga hotel berbintang yang tentunya menambah kas daerah dari sektor jasa, sektor jasa dan industri pengolahan adalah dua lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Dari tiga perusahaan besar itulah tulang punggung perkembangan perekonomian kota ini. Keberadaan perusahaan raksasa itu punya andil dalam meningkatkan kegiatan perdagangan dengan munculnya kebutuhan baru akan komoditas keperluan hidup sehari-hari.

Di sektor pariwisata, wilayah pesisir dengan pantai yang bersih, landai, berpasir putih bisa menjadi obyek wisata yang potensial. Bontang Kuala misalnya, selain menarik wisatawan karena perkampungan nelayan di atas laut, juga tengah dikembangkan sebagai obyek wisata. Kota ini memiliki potensi menjadi kota pariwisata dengan beberapa tempat andalan, Pulau Beras Basah, Pulau Segajah serta Taman Nasional Kutai yang berdampingan dengan wilayah Kutai Timur. Potensi budidaya perikanan laut dengan komoditas unggulan berupa udang, kepiting, ikan kerapu, udang lobster, kakap merah, teripang, rumput laut dan tiram banyak diminta oleh pasar luar negeri.

Gas Alam Cair (LNG) merupakan komoditi utama yang menopang perekonomian Kota Bontang. Kota ini dianugrahi kekayaan alam, terutama gas alam yang sangat besar. Pada tahun 2005 produksi LNG mencapai 42.889.510 M3. Sebagian besar produksi itu sebanyak 42.623.823 M3 untuk konsumsi ekspor. Perusahaan yang memproduksi dan mengekspor LNG adalah PT. Badak LNG & Co.

Ekspor keseluruhan Kota Bontang menghasilkan devisa sebesar US$ 8.119.872.685. Sebagian besar nilai ekspor tersebut berasal dari ekspor migas, yaitu sebesar US$ 7.216.713.333,[rujukan?]sedangkan ekspor non migas hanya sebesar US$ 903.159.352.

Selain LNG, di Kota Bontang terdapat industri lainnya, yaitu industri yang memproduksi amoniak dan urea. Perusahaan yang memproduksi dan mengekspor urea dan amoniak dari daerah ini adalah PT. Pupuk Kaltim. Produksi amoniak pada tahun 2005 mencapai 389.099 ton. Mayoritas dari produksi tersebut untuk keperluan ekspor, sebesar 311.230,68 ton. Sedangkan produksi Urea, dalam hal ini urea curah sebesar 1.009.693,79 ton. Seperti produk industri lainnya produksi urea curah untuk ekspor, mencapai sebesar 543.782,23 ton.

Dominasi berbagai industri di atas terlihat jelas dalam komposisi PDRB Kota Bontang. Dari keseluruhan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, tahun 2005 sebesar Rp. 26,26 trilyun, konstribusi sektor industri pengolahan mencapai Rp. 24,73 trilyun atau 94,17 persen. Dominasi industri yang berhubungan dengan hasil alam ini tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian kota Bontang sendiri, melainkan juga menghasilkan devisa yang besar bagi negara.

Dilihat dari banyaknya industri, di Kota Bontang terdapat berbagai jenis industri antara lain industri aneka sebesar 196 buah, industri hasil pertanian dan kehutanan 299 buah dan industri logam, mesin dan kimia sebesar 205 buah. Industri aneka menyerap tenaga kerja 838 orang dengan nilai investasi sebesar Rp. 2,39 milyar. Sedangkan industri hasil pertanian dan kehutanan menyerap 893 tenaga kerja dan nilai investasi sebesar Rp. 14,91 milyar. Sementara industri logam, mesin dan kimia menyerap 4.020 tenaga kerja dengan nilai investasi sebesar Rp. 5,29 trilyun.

 

1.5  Peduduk 

Kota Bontang memiliki luas 49,757 km² dan penduduk berjumlah 174.794   jiwa pada tahun 2012 serta kepadatan sebesar 336,29 jiwa/km².

 

 

1.6  Agama

Mayoritas penduduk Kota Bontang memeluk agama Islam. Selain Islam, terdapat beberapa agama lain, yaitu Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan Konghucu.

 

1.7  Kesehatan

Ada beberapa unit pelayanan kesehatan di kota Bontang. Selain RSU milik pemerintah kota, juga ada beberapa RS swasta. Selain itu juga ada beberapa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta klinik-klinik swasta. Berikut ini nama-nama Rumah Sakit di kota Bontang:

  • RS Umum Daerah Taman Husada, RS milik pemerintah kota Bontang, beralamat di Jl. S. Parman No. 1. Telp. 05483036990
  • RS Pupuk Kaltim, RS swasta milik PT Pupuk Kaltim, Jl. Oxygen No. 1, Komp. Pupuk Kaltim Telp. 054841118
  • RS Badak , RS swasta milik PT Badak NGL Komplek PT. Badak 
  • RS Amalia, RS swasta
  • RS Yabis, RS swasta

 

1.8 Obyek Wisata

Obyek wisata di Kota Bontang amat beragam, berikut merupakan daftar obyek wisata di Kota Bontang:

  • Pulau Beras Basah
  • Pulau Segajah
  • Bontang Kuala
  • Padang Golf Hotel Bukit Sintuk
  • Taman Nasional Kutai
  • Taman Cibodas
  • Cafe Singapura
  • Pulau Gusung
  • Pulau Selangan dan Tihi -Tihi
  • Rumah adat kutai guntung
  • Kenari Water Park

Masih banyak obyek wisata lainnya selain yang disebutkan di atas, seperti wisata belanja dan wisata kuliner (terutama seafood).

 

1.9  Pusat Perbelanjaan

Berikut adalah daftar pusat perbelanjaan yang berada di Kota Bontang

  • Plaza Taman
  • Bontang Plaza
  • Andhika Plaza
  • Bontang Trade Center (Home Mart)
  • Koperasi Karyawan PKT
  • Gunung Emas Swalayan
  • Pasar Rawa Indah
  • Pasar Telihan
  • Pasar Malam Berbas
  • Pasar Loktuan

 

C. Kebijakan Umum

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Bontang perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan, memanfaatkan peluang, mengatasi kelemahannya dan ancaman serta membuat terobosan-terobosan dan menciptakan inovasi baru.

Dalam menciptakan perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan pembangunan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang, maka perlu dirumuskan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bidang dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi  dalam  mencapai  sasaran  atau  target  yang  ditetapkan.  Visi  yang  dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan pemerintah Kota Bontang yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 –2016.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kota Bontang, “Terwujudnya Masyarakat Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera”  maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang bertekad untuk turut serta mengimplementasikannya.

 

Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang menetapkan visinya adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2016 ”

Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut :

Penjelasan visi dalam konsep adil dimaksudkan suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesamaan hak dalam hukum dan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang dapat mewujudkan pemerataan distribusi dan akses terhadap sumber daya dan hasi-hasil pembangunan. Dalam penyelenggaran pelayanan administrasi kependudukan mengacu pada amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan salah satunya diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

Penentuan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sesuai tugas pokok dan fungsi yang dijalankan sangat berkaitan erat dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, keterkaitan itu dapat disimpulkan dari pengertian Administrasi Kependudukan dan pengertian Pencatatan Sipil sebagai berikut :

  1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
  2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

Mengacu pada hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa implementasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang , oleh karena itu pemaknaan Visi Dinas dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Profesional.
  2. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu didasarkan pada kemampuan nyata pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka menciptakan pelayanan jasa secara efektif, efisien dan bersih.
  3. Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib.
  4. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu mengikuti alur, syarat dan prosedur yang baku serta sesuai ketentuan yang berlaku serta ada kepastian dalam hal biaya serta jaminan ketepatan layanan.
  5. Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat.
  6. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu memperhatikan agar data yang diberikan oleh obyek pelayanan adalah data yang benar, valid dan ada dokumen pendukungnya disamping itu proses pelayanan mulai verifikasi, pemrosesan dalam system sampai dengan penyerahan hasilnya juga dilaksanakan sesuai standar yang sudah baku.
  7. Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinamis. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil data yang ada atau yang yang tersimpan dalam database kependudukan adalah data yang paling terakhir dan mutakhir mengikuti perkembangan waktu sehingga setiap perubahan data dapat ter update secara realtime. 

Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  sebagai penyedia pelayanan dasar masyarakat  yang berkualitas dapat dibanggakan dan sangat memuaskan semua kalangan baik seluruh masyarakat dan pemerintah dengan terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, manajemen sarana dan prasarana kependudukan dan pencatatan sipil  memberikan pelayanan yang prima sehingga tercipta situasi dan kondisi yang tertib, puas, aman dan nyaman serta terkendali bagi seluruh masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan dan kegiatan kependudukan  dan pencatatan sipil.

Penjelasan visi dalam konsep adil dimaksudkan suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesamaan hak dalam hukum dan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang dapat mewujudkan pemerataan distribusi dan akses terhadap sumber daya dan hasi-hasil pembangunan. Dalam penyelenggaran pelayanan administrasi kependudukan mengacu pada amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan salah satunya diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jelas terlihat keterkaitan antara visi Pemerintah Kota Bontang dengan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang. Keterkaitan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan Kota Bontang sebagai kota yang adil, maju dan sejahtera. Hal ini dapat dicapai apabila salah satu sektor pendukungnya yaitu kependudukan  dan pencatatan sipil  sebagai penyedia pelayanan dasar kepada masyarakat  berkualitas dan adil . Untuk lebih jelasnya keterkaitan visi Pemerintah Kota Bontang dengan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang dapat dilihat pada gambar berikut :

 Visi Pemerintah Kota Bontang

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONTANG YANG BERBUDI LUHUR ADIL DAN SEJAHTERA ”

|

|

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

“ TERWUJUDNYA  TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2016 ”

 

C.   Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan kebijakan sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu untuk menggariskan pula beberapa arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang sebagai berikut :

  1. Meningkatkan tertib  dokumen kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
  2. Meningkatkan pendayagunaan database kependudukan program SIAK sesuai parameter yang dibutuhkan 
  3. Meningkatkan  sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  4. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan 
  5. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tertib dan tersedianya sarana prasarana guna memperlancar kegiatan SKPD

 


 

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

 

1. Jenis Pelayanan dasar 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil   merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri  yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri . Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka kementerian dalam negeri  telah mendaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 62  Tahun 2008  tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  di  Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 69 Tahun 2012  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor : 62 Tahun 2008 Tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  di Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri   bidang Pemerintahan Dalam Negeri disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai salah satu jenis pelayanan dasar yaitu Pelayanan  Dokumen Kependudukan ; standar pelayanan minimal  dengan 4(empat) indikator standard pelayanan minimal  yaitu : 

  1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ( KK );
  2. Cakupan Penerbitan  Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) ;
  3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran ;
  4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian ;

 

2. Indikator dan Nilai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  secara Nasional 

Adapun indikator dan nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM bidang Pemerintahan  skala Kota untuk  jenis pelayanan dasar khusus Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan 4 (empat ) jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 62 Tahun 2008  tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di  Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor : 69 Tahun 2012  tentang Perubahan Atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di  Kabupaten/Kota, untuk Pemerintah Kabupaten/Kota  Jenis Pelayanan Dasar untuk Pelayanan Dokumen Kependudukan adalah  4 (empat ) : Cakupan Penerbitan  Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran, Cakupan Penerbitan Akte Kematian , yang dapat dilihat pada tabel berikut :

•SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 

NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR SPM
2011 2012 2013
1 Pelayanan Dokumen Kependudukan a. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 70% 70% 80%
    b. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk 70% 73% 90%
    c. Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran 50% 50% 60%
    d. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 50% 60% 70%

3.Target Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri   Pemerintah Kota Bontang 

Adapun target pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  dari masing-masing jenis pelayanan dasar yang ditetapkan oleh oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang tahun 2011 - 2013 adalah sebagai berikut : 

NO JENIS PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
INDIKATOR		 RENCANA PENCAPAIAN SPM LIMA TAHUN
TARGET 2011 2012 2013 2014 2015
1 Pelayanan Dokumen Kependudukan a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 1) Tersedianya Blangko KK dan Formulir permohonan KK 100% 60% 70% 80% 100% 100%
2) Tersedianya SDM pengelola Pelayanan KK 100% 60% 70% 80% 100% 100%
3) Terselenggaranya Bimtek pengelola pelayanan KK 100% 60% 70% 80% 100% 100%
4) Terselenggaranya sosialisasi pelayanan penerbitan KK kepada masyarakat 100% 60% 70% 80% 100% 100%
5) Tercakupnya penerbitan KK bagi seluruh penduduk Kota Bontang 100% 60% 70% 80% 100% 100%
    b. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1) Tersedianya Blangko KTP dan Formulir permohonan KTP 100% 60% 73% 90% 95% 100%
2) Tersedianya SDM pengelola Pelayanan KTP 100% 60% 73% 90% 95% 100%
3) Terselenggaranya Bimtek pengelola pelayanan KTP 100% 60% 73% 90% 95% 100%
4) Terselenggaranya sosialisasi pelayanan penerbitan KTP kepada masyarakat 100% 60% 73% 90% 95% 100%
5) Tercakupnya penerbitan KTP bagi seluruh penduduk Kota Bontang 100% 60% 73% 90% 95% 100%
    c. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 1) Tersedianya Blangko Akta Kelahiran dan Formulir permohonan Akta Kelahiran 80% 50% 50% 60% 70% 80%
2) Tersedianya SDM pengelola Pelayanan Akta Kelahiran 80% 50% 50% 60% 70% 80%
3) Terselenggaranya Bimtek pengelola pelayanan Akta Kelahiran 80% 50% 50% 60% 70% 80%
4) Terselenggaranya sosialisasi pelayanan penerbitan Akta Kelahiran kepada masyarakat 80% 50% 50% 60% 70% 80%
5) Tercakupnya penerbitan Akta Kelahiran bagi seluruh penduduk Kota Bontang 80% 50% 50% 60% 70% 80%
    d. Cakupan Penerbitan Akta Kematian 1) Tersedianya Blangko Akta Kematian dan Formulir permohonan Akta Kematian 90% 50% 60% 70% 80% 90%
2) Tersedianya SDM pengelola Pelayanan Akta Kematian 90% 50% 60% 70% 80% 90%
3) Terselenggaranya Bimtek pengelola pelayanan Akta Kematian 90% 50% 60% 70% 80% 90%
4) Terselenggaranya sosialisasi pelayanan penerbitan Akta Kematian kepada masyarakat 90% 50% 60% 70% 80% 90%
5) Tercakupnya penerbitan Akta Kematian bagi seluruh penduduk Kota Bontang 90% 50% 60% 70% 80% 90%

 

 . Realisasi

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing – masing jenis SPM bidang Pemerintahan dalam Negeri  Pelayanan   Dokumen Kependudukan Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel  Realisasi Tahun 2013

No Bidang Urusan/Indikator Tahun 2013 Permasalahan Alasan SKPD/Sumber
Target Realisasi
1 2 3 4 5 6  
ASPEK PELAYANAN UMUM  
Fokus Layanan Urusan Wajib  
  Dokumen Kependudukan          
1.1 Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga 80% 70% Masih adanya kepala KK yang gabung KK dengan orang tuanya Kurang Tertib dikumen penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.2 Jumlah penerbitan KTP ( e-KTP 90% 83% Rendahnya partisipasi penduduk dalam perekeman e-KTP Pekerjaan, kuliah/sekolah dan bisnis di luar bontang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.4 Jumlah Penerbita Akta Kelahiran 60% 46% Rendahnya partisipasi dalam kepengurusan akte kelahiran Kurangnya optimalisasi sosialisasi syarat dan prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.5 Jumlah Penerbita Akta Kematian 70% 90% Penerbitan diatas target karena adanya stimulan bantuan kematian   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, juga menggunakan pembanding-pembanding yang sekiranya diperlukan, antara lain 

  • Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
  • Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
  • Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   

Dalam pencapaian visi dan misi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang mempunyai sasaran : 

  1. Terwujudnya dokumen kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 
  2. Terwujudnya pendayagunaan data base kependudukan program SIAK  sesuai parameter  yang dibutuhkan 
  3. Terwujudnya sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  4. Terwujudnya koordinasi dan pembinaan  dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan .
  5. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran  dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tertib dan tersedianya sarana dan prasarana guna memperlancar kegiatan SKPD 

Dalam pencapaian tiap sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang memiliki beberapa indikator sebagai berikut :

  1. Terwujudnya dokumen kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :
    1. Jumlah/ prosentase pencetakan dokumen kependudukan
    2. Jumlah/ prosentase pencetakan dokumen pencatatan sipil
    3. Ketersediaan tenaga pengelola pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang kompeten/ kredibel di tugasnya
  2. Terwujudnya pendayagunaan data base kependudukan program SIAK sesuai parameter yang dibutuhkan
    1. Prosentase pengiriman laporan kependudukan Siak
    2. Pengembangan data base suplemene Siak untuk kebutuhan data-data dan perencanaan pembangunan, pemilu dan pilkada
  3. Terwujudnya sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil :
    1. Kuantitas pelaksanaan sosialisasi di 15 kelurahan dan kecamatan
    2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penting dan tertibnya dokumen administrasi kependudukan
  4. Terwujudnya koordinasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan
    1. Rapat Teknis Pendaftaran Penduduk
    2. Rapat Koordinasi Kelurahan dan Kecamatan
    3. Rapat Koordinasi rutin dengan pengadilan negeri dan pengadilan agama
    4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan melalui bimbingan teknis register
    5. Pelatihan dan Bimbingan Operator Siak
  5. Terwujudnya perkantoran dan pelaporan kinerja pelayanan administrasi perkantoran dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tertib dan tersedianya sarana dan prasarana guna memperlancar kegiatan SKPD
    1. Terlayani seluruh kebutuhan internal perkantoran untuk menunjang kerja teknis di seluruh bidang
    2. Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja yang sudah dijadwalkan
    3. Koordonasi internal dan eksternal untuk menunjang kelancaran tugas secara keseluruhan

 

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat dan dampak. selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Berdasarkan atas kebijakan/program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  untuk setiap unsur dari tugas pokok dan fungsi dan aspek penunjang, penyimpangan signifikan yang terjadi atas indikator-indikator kinerja tersebut adalah antara lain sebagai berikut : 

1.Kinerja Kegiatan yang diperoleh dari masing-masing kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang adalah sebagai berikut : 

a.Kegiatan di bidang Pendaftaran dan Pendataan  Penduduk .

  1. Kegiatan Mobilisasi dan Pedistribusi e-KTP  mencapai 100  % dari anggaran yang dialokasikan.
  2. Kegiatan Penerapan e-KTP  mencapai 80 % fisik dan masih 46,6  %  dari anggaran yang dialokasikan.
  3. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan   mencapai 100 % dari  anggaran yang dialokasikan.
  4. Kegiatan Pengadaan blangko KK, SKTT  mencapai 100 % dari anggaran yang dialokasikan.
  5. Kegiatan Penyusunan Profil SKPD Dinas Kependudukan mencapai 60 % fisik dan 0 % realisasi keuangan
  6. Kegiatan Rapat Teknis Pendaftaran Penduduk mencapai 0 % dari  anggaran yang dialokasikan karena dijadwalkan pada bulan r 2013
  7. Kegiatan Registrasi Kependudukan mencapai 100 % dari  anggaran yang dialokasikan 
  8. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kependudukan mencapai50 % fisik dan  0% dari anggaran yang dialokasikan 

 

b.Kegiatan di Bidang Pencatatan Sipil .

  1. Kegiatan Koordinasi  Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan  mencapai  0 % dari anggaran yang dialokasikan.
  2. Kegiatan  Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan mencapai 66,67 % dari anggaran yang dialokasikan.
  3. Kegiatan  Pengadaan blangko Pencatatan Sipil   mencapai 100% dari anggaran yang dialokasikan. 
  4. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pencatatan Sipil Lintas Sektoral  mencapai  56, 09 % dari anggaran yang dialokasikan.
  5. Kegiatan Renstra Anak Tingkat Kota secara fisik mencapai 40 % dan  mencapai 0% dari anggaran yang dialokasikan.
  6. Kegiatan Isbat Massal  Perkawinan Yang Beragama Islam mencapai 0 % dari anggaran yang  dialokasikan 
  7. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian , Kelahiran, Kematian , Pengakuan , Pengesahan dan Pengangkatan Anak mencapai  0 % dari anggaran yang dialokasikan.
  8. Kegiatan Penyusunan Registrasi Pencatatan Sipil  mencapai 65,34 % dari anggaran yang dialokasikan.
  9. Kegiatan Rakor Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 100 % dari anggaran yang dialokasikan

 

c.Kegiatan Bidang Penyuluhan dan Informasi 

  1. Kegiatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )  mencapai 50 % fisik dan 40 % keuangan dari anggaran yang dialokasikan. (  Sekretariat )
  2. Kegiatan  Penyelenggaraan Pameran Sistem Administrasi Kependudukan  mencapai  0% dari anggaran yang dialokasikan karena rencana kerja pada bulan Oktober 2013
  3. Kegiatan  Pelatihan Tenaga SIAK  mencapai 100 % dari anggaran yang dialokasikan.
  4. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan mencapai 100 % dari anggaran yang dialokasikan.
  5. Kegiatan  Pengolahan Dalam Penyusunan Laporann Informasi Kependudukan mencapai 33 % dari alokasi anggaran yang dialokasikan.
  6. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan mencapai 100 % dari anggaran yang dialokasikan 
  7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mencapai 50 % fisik dan 0 % dari anggaran yang dialokasikan
  8. Kegiatan Validasi Data Pemilih mencapai 50 % fisik dan 36,89 % realisasi dari anggaran yang dialokasikan 
  9. Kegiatan Pembangunan Infra Struktur SIAK Kota Bontang mencapai 38,84 % dari alokasi anggaran yang dialokasikan 
  10. Kegiatan Orientasi Teknis Tenaga Pengelola SIAK  mencapai 100 % dari alokasi anggaran yang dialokasikan 
  11. Pengoperasian SIAK secara Terpadu mencapai 0 % dari alokasi anggaran yang dialokasikan
  12. Kegiatan Pengembangan SMS Gateaway Untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil medncapai 100 % dari alokasi anggaran yang dialokasikan 

 

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil  memiliki program sebagai berikut :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  5. Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  6. Program Penataan Administrasi Kependudukan

 

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

  1. Membangun data base kependudukan program SIAK dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  dan memenuhi prasarana dan sarana yang dibutuhkan  untuk menunjang kinerja Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
  3. Meningkatkan pelaksanaan program SIAK secara reguler

 

Adapun Realisasi Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang Tahun 2012 berdasarkan anggaran yang terealisasi digunakan adalah sebesar  92, 83 % ( 8.155.900.912, 00 ( Delapan Milyar Seratus  Limapuluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Sembilan Ratus Dubelas Rupiah ) dari anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Bontang 

Sementara untuk Realisasi Anggaran Tahun 2013 masih berjalan di semester 1 per tanggal 30 Juni 2013 adalah dengan Target SPM sebersar  80 % di semester pertama tetapi  dapat terealisasi 75 %   

7.Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  untuk menunjang SPM adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN BIDANG 2009 2010 2011 2012 2013
1. Pendaftaran dan Pendataan Penduduk 600.000.000 600.324.9000 1.600.525.000 1.322.575.000 808.562.000
2. Pencatatan Sipil 500.000.000 400.120.000 800.292.000 936.660.000 1.036.043.500
3. Penyuluhan dan Informasi 1.000.000.000 1.205.139.500 1.205.000.000 149.095.000 1.338.398.000
JUMLAH 2.100.000.000 2.205.584.400 3.605.817.000 2.418.330.000 3.183.003.500

6. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam pelaksanaan kegiatan per bidang  bidang  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  pada Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN BIDANG 2009 2010 2011 2012 2013
1. Pendaftaran dan Pendataan Penduduk 12 14 15 12 12
2. Pencatatan Sipil 6 7 8 9 9
3. Penyuluhan dan Informasi 4 6 6 5 5
JUMLAH 22 27 29 26 26

Keterangan : Tenaga Pengelola di pendaftaran penduduk terhitung 8 tenaga perbantuan  kecamatan di TPDK Kecamatan dan 2 tenaga pengelola di pencatatan sipil  dari BPPM

7. Permasalahan dan Solusi

 Dalam Pelaksanaan  pelayanan cakupan penerbitan Kartu Keluarga dari target   80 % yang mempunyai KK ada baru 70 % yang mempunyai sedangkan sisanya masih gabung KK dengan orang tua; tidak melakukan pelaporan updating KK baru, tidak terdaftar data base sebagai satu keluarga karena nikah siri , dsb. Adapun solusi dan strategi untuk meningkatkan target kepemilikan KK  dilakukan pemutakhiran data kependudukan dan updating coklit ke masing RT untuk menghitung data riil jumlah warga dan KK yang sebenarnya; langkah solusi kedua yang dilakukan adalah dilakukan dispensasi pelayanan warga untuk mengurus KK yang  tinggal di bontang sudah bertahun –tahun tanpa identitas dokumen kependudukan  rangka peningkatan tertib dokumen kependudukan 

 Program Kegiatan Isbat Massal perkawinan yang beragama islam adalah salah satu supporting untuk percepatan kepemilikan dokumen Kartu Keluarga karena pasangan yang sah bisa diakui suami istri dalam Kartu Keluarga dan dalam pembuatan akte kelahiran anak akan bisa tercantum nama kedua orang tuanya. Permasalahan yang dihadapi  sehingga pada posisi  bulan Juni 2013 ( semester I ) masih 0  % realisasi keuangannya karena  adanya  masalah pembayaran di pengadilan ternyata registrasi pencatatan administrasi tidak boleh manual harus diketik dan dicantumkan binnya. Serta sulitnya masing – masing peserta isbat bias menghadirkan saksi-saksi sehingga kegiatan ini tidak dimunculkan lagi di kegiatan rencana kerja 2014

 Program Penerapan e-KTP dalam perekaman e-KTP untuk cakupan  percepatan kepemilikan KTP tidak sesuai dengan target yang ditentukan ; dalam waktu 6 bulan efektif partisipasi warga  untuk merekam data e-KTP  hanya mencapai 3.000 lebih sehingga dari wajib KTP yang kita targetkan 90 % realisasinya hanya 84 % ada 6 % yang kurang dari target. Solusi  yang kita rencanakan untuk percepatan adalah perekaman mobile system bagi pelajar SMP/ SMA dan di titik perusahaan –perusahaan yang ada di Kota Bontang . Sedangkan untuk optimilasasi  kita mensinergikan koordinasi antara Kelurahan dan Kecamatan untuk percepatan melalui distribusi e-KTP melalui Ketua RT dan sosialisas/publikasi  melalui media massa yang ada di Kota Bontang 

 Program Pelayanan Akte Kelahiran  dari target keluruhan penduduk yang telah mempunyai akte kelahiran pada tahun 2013 kita targetkan 60 %; target yang dicapai 46 % karena stigma masyarakat  untuk kepengurusan akte kelahiran  yang terlambat 1 tahun lebih harus mengurus ke pengadilan dengan biaya yang besar ( high cost) membuat masyarakat enggan dalam membuat dokumen kependudukan akte kelahiran kecuali masyarakat secara insidentil membutuhkan akte kelahiran untuk keperluan  sekolah, kerja, naik haji, mengurus paspor, warisan dsb. Dengan adanya keputusan Mahkamah Kosntitusi Tentang Pencabutan ketentuan penetapan pengadilan dalam pelaporan akte kelahiran yang terlambat diharapkan  partisipasi masyarakat lebih aktif untuk tertib dokumen mengurus akte kelahiran . Solusi untuk percepatan skala prioritas pada tahun 2013 adalah pelayanan bagi anak – anak usia sekolah yang sangat membutuhkan akte kelahiran karena syarat wajib untuk masuk sekolah. Sedangkan solusi kedua adalah akan melaksanakan sosialisasi penyuluhan pencatatan sipil khusus yang diajukan pada anggaran tambahan 2013. 

 


 

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

 

Pada Tahun Anggaran 2013 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD II ) , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Bontang melaksanakan 06   Program prioritas yaitu :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  4. Program Disiplin Aparatur 
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja  Keuangan 
  6. Program Penataan Administrasi Kependudukan 

Program yang mendukung pelaksanaan SPM bidang Pemerintahan  yaitu :

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1) Bidang Pendaftaran dan Pendataan Penduduk
  a)Kegiatan Mobilisasi dan Pedistribusi e-KTP.
  b)Kegiatan Penerapan e-KTP.
  c)Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.
  d)Kegiatan Pengadaan blangko KK, SKTT.
  e)Kegiatan Penyusunan Profil SKPD.
  f)Kegiatan Rapat Teknis Pendaftaran Penduduk.
  g)Kegiatan Registrasi Kependudukan.
  h)Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kependudukan.
2) Kegiatan di Bidang Pencatatan Sipil .
  a)Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan.
  b)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik.
  c)Kegiatan Pengadaan blangko Pencatatan Sipil.
  d)Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pencatatan Sipil Lintas Sektoral.
  e)Kegiatan Renstra Anak Tingkat Kota.
  f)Kegiatan Isbat Massal Perkawinan Yang Beragama Islam.
  g)Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian , Kelahiran, Kematian , Pengakuan , Pengesahan dan Pengangkatan Anak.
  h)Kegiatan Penyusunan Registrasi Pencatatan Sipil.
  i)Kegiatan Rakor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3) Kegiatan Bidang Penyuluhan dan Informasi
  a)Kegiatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) ( Sekretariat )
  b)Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Sistem Administrasi Kependudukan
  c)Kegiatan Pelatihan Tenaga SIAK.
  d)Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
  e)Kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporann Informasi Kependudukan
  f)Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
  g)Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  h) Kegiatan Validasi Data Pemilih
  i)Kegiatan Pembangunan Infra Struktur SIAK Kota Bontang
  j)Kegiatan Orientasi Teknis Tenaga Pengelola SIAK
  k)Pengoperasian SIAK secara Terpadu
  l)Kegiatan Pengembangan SMS Gateaway Untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

 

BAB IV

PENUTUP

 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang  pada tahun 2013 merupakan bentuk pelayanan dasar sesuai dengan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri  yang diperlukan agar pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dapat dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan  yang baik apakah itu KK, KT, Akte Kelahiran dan Akte Kematian .

Untuk tujuan tersebut Pemerintah Kota Bontang telah melaksanakan pelayanan dasar sesuai dengan SPM dengan capaian pelayanan masing – masing pelayanan adalah sebagai berikut :

  1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk penerbitan Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga ( KK )  di Tahun 2013 baru mencapai 70% dari 80 % target yang ditetapkan.
  2. Pelayanan Pendaftaran Penduduk penerbitan dokumen kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik  di Tahun 2013 baru mencapai 84 % dari target 90% target yang ditetapkan.
  3. Pelayanan  Pencatatan Sipil penerbitan dokumen Akte Kelahiran baru mencapai 46 %   di Tahun 2013  dari target 60 %  yang ditetapkan.
  4. Pelayanan Pencatatan Sipil penerbitan dokumen Akta Kematian  di Tahun 2013  mencapai 100 %  melebihi target 70 % yang ditetapkan karena  dalam pelayanan akta kematian warga  mendapat santunan kematian Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah ) dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Bontang  Tahun 2013.

Diharapkan di akhir  tahun 2013 semua jenis pelayanan tersebut dapat mencapai target sebesar 100%.