INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah diwajib meningkatkan untuk kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. 

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Kegiatan IKM tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh unit   penyelenggara   pelayanan   publik   sebagaimana   diamanatkan   oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung   oleh   Peraturan   Menteri   Penadayagunaan   Aparatur   Negara ( PermenPAN ) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 dan pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik telah mampu memenuhi harapan  masyarakat di suatu daerah, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(Disdukcapil) sesuai dengan amanah Undang-Undan tersebut telah melakukan upaya  – upaya memperbaiki pelayanannya sehingga harapan masyarakat akan selalu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dari waktu kewaktu.  Salah  satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang selalu dilaksanakan dalam dua bentuk evaluasi IKM yaitu IKM 1 dan IKM 2.

IKM Disdukcapil kota Bontang telah dilaksanakan mulai tahun 2013 yaitu pada bulan April dan November kemudian pada tahun 2014 Disdukcapil kembali mengadakan evaluasi atau IKM 1 dibulan Oktober. Laporan IKM 2 kembali dilakukan pada semester 2 yaitu pada bulan November 2014. 

Pelaksanaan IKM 2 merupakan IKM final untuk tahun 2014 sebagai landasan evaluasi dan perbaikan pelayanan untuk tahun 2015. Pada pelaksanaan IKM 2 ini diharapkan terdapat beberapa perubahan baik dari sistem pelayanan maupun pemenuhan sarana prasarana yang ada. Atas dasar perubahan maupun perbaikan tersebut maka bulan Oktober dilakukan survey kembali.

Adapun dasar hukum penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah :

  1. Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS);
  2. Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik;
  3. Instruksi   Presiden   Nomor   1   Tahun   1995   tentang   Perbaikan   dan
  4. Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat ;
  5. Keputusan MenPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  6. Keputusan     Menteri     Pendayagunaan     Aaparatur     Negara     Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  7. Keputusan     Menteri     Pendayagunaan     Aparatur     Negara     Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004   tentang   Petunjuk   Teknis   Transparansi   dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaran Pelayanan Publik;
  8. Keputusan     Menteri     Pendayagunaan     Aparatur     Negara     Nomor 118/KEP/M.PAN/7/2003     tentang     Pedoman     Umum     Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

 

1.2  Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan IKM 2 adalah untuk mendapatkan informasi kepuasan masyarakat dalam kurun waktu setelah pelaksanaan survey IKM 1 kebulan November 2014. Tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi, perbaikan dan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di unit kerja Disdukcapil pada periode berikutnya yaitu tahun 2015. 

 

1.3 Ruang Lingkup Survei IKM

Survei IKM Disdukcapil Bontang Tahun 2014 2 dilaksanakan di tiga pelayanan publik yang tersebar di tiga kecamatan yaitu kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. 

Lokasi Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bontang Utara

Jln. Awang Long No. 14

Bontang - Kalimantan Timur

Telepon    : 0548 - 5115383

 

2. Bontang Selatan

Jln. Selat Karimata 1 Tg. Laut 

Bontang - Kalimantan Timur

Telepon    : 0548 - 21909 / 21910 

 

3. Bontang Barat

Jln. Perjuangan RT.18 Kel.Gn.Telihan

Bontang - Kalimantan Timur

Telepon    : 0548 - 3037002 / 3037001