LAPORAN

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

SEMESTER II TAHUN 2015

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG

 

RINGKASAN EKSEKUTIF

 

Semenjak adanya perubahan Undang-undang No 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan dalam mekanisme pengelolaan pemerintahan khususnya di tingkat Pemerintah Daerah. Dalam koridor pelaksanaan yang baru, hal ini menuntut perubahan pengelolaan pemerintah daerah mandiri, dengan kata lain pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan pemerintahan dengan kemampuan sendiri.

Salah satu fungsi utama pemerintah adalah melaksanakan pelayanan publik yaitu masyarakat pengguna layanan. Pelayanan publik dalam ranah otonomi daerah menuntut terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu prima sehingga terpenuhi segala kebutuhan masyarakat pengguna layanan selaku warga negara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang layanan Publik. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), ruang lingkup pelayanan publik mencakup pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.

Rumusan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan jelas dan terukur. Pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sudah 2 kali mengeluarkan SK guna menjadi pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. SK yang pertama dikeluarkan pada tahun 2004 yaitu Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyaraakat Unit Pelayanan Pemerintah Pemerintah. Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/M.PAN/2/2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM.

Berdasarkan amanah pemerintah tersebut maka secara kontinyu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) sejak tahun 2013, 2014 dan 2015. Pada tahun 2015 ini Disdukcapil telah menyelenggarakan SKM semester 1 dan pada laporan ini akan dipaparkan hasil SKM Semester 2 yang telah dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2015. Berdasarkan hasil survey lapangan dengan menyebarkan lembar kuesioner kepada masyarakat sebanyak 600 sample dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum seluruh unit pelayanan yang terdiri atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bontang serta 3 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai nilai SKM antara 67,03 sampai dengan dengan 73,14 dengan mutu pelayanan semuanya B dengan kinerja Baik. Dari ke-9 unsur pelayanan yang disurvey unsur produk spesifikasi pelayanan mendapatkan respon tertinggi dari masyarakt namun unsur dengan respon terendah terdapat pada unsur waktu pelayanan.